DPRD Kota Tegal
Share this on:

Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

  • Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK
  • Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

PEMBAHASAN – Komisi I rapat pembahasan dengan BKPPD di Gedung Parlemen, Senin (5/11) lalu. (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Komisi I DPRD Kota Tegal terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer di Kota Tegal. Komisi I menyinggung kembali hal ini dalam Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Senin (5/11).

Rapat Pembahasan dipimpin Ketua Komisi I Hery Budiman, dihadiri Wakil Ketua Komisi I Eny Yuningsih, Sekretaris Komisi I Rosalina, serta Anggota Komisi I Sisdiono Ahmad, Rachmat Rahardjo, Tuty Alawiyah, Efi Iffana, dan Riana Santy. “Kami meminta Pemerintah Kota Tegal untuk menyusun regulasi, sehingga tenaga honorer bisa digaji sesuai upah minimum kota (UMK),” kata Hery Budiman.

Anggota Komisi I Rachmat Rahardjo mengemukakan, selain sarana dan prasarana, sumber daya manusia adalah faktor penentu dalam penyelenggaran pendidikan. Sumber daya manusia sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan pendidikan sudah dibuktikan di sekolah alam yang memiliki fasilitas sederhana. Di daerah lain, paradigma tersebut sudah terbentuk.

Menurut Rachmat, apabila Pemkot pro dengan kualitas pendidikan, anggaran untuk menggaji tenaga honorer sesuai UMK dapat terealisasi dengan strategi prioritas anggaran. “Jika kesejahteraannya sudah terpenuhi, mereka bisa bekerja dengan nyaman, amanah, loyal, dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi,” jelas Rachmat.

Kepala BKPPD Irkar Yuswan Apendi menerangkan, persoalan honorer adalah masalah yang cukup pelik. Bagi honorer yang tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), Pemkot Tegal akan mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dengan upah yang diupayakan bisa sesuai UMK.

Saat ini, regulasi dari Pemerintah Pusat belum turun. Namun, BKPPD berancang-ancang untuk melakukan penyesuaian. Sehingga, apabila regulasi tersebut turun, aturan di daerah sudah sesuai. “Kami ingin menyusun seperti yang dulu dirapatkan dengan Komisi I terkait grade honor. Namun, terkendala anggaran dan jenis profesi,” ujar Irkar. (nam/ela/zul)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Pemkot Diminta Berkomunikasi dengan Pemkab Tegal

Pemkot Diminta Berkomunikasi dengan Pemkab Tegal

Kondisi Pasar Muaraanyar yang kian memprihatinkan menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Tegal.


Wali Kota: Retribusi Sampah Diatur Perda

Wali Kota: Retribusi Sampah Diatur Perda

Wali Kota Tegal HM. Nursholeh menerangkan informasi Pemkot Tegal akan menarik retribusi sampah rumah tangga ke masyarakat.


Bahas Raperda, DPRD Bentuk Tiga Pansus

Bahas Raperda, DPRD Bentuk Tiga Pansus

DPRD Kota Tegal membentuk tiga panitia khusus (pansus) untuk membahas tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemkot Tegal.


Tanggul Sungai Gung Ambles, Komisi III Minta Segera Dibereskan

Tanggul Sungai Gung Ambles, Komisi III Minta Segera Dibereskan

Komisi III DPRD Kota Tegal mengajak DPUPR Kota Tegal meninjau tanggul Sungai Gung yang ambles di Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur.


Raperda Perlu Memuat Sanksi Tegal

Raperda Perlu Memuat Sanksi Tegal

Pemkot Tegal mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Industri Kota Tegal 2018-2038.


Rekrutmen PPPK Harus Prioritaskan Pegawai Honorer Lama

Rekrutmen PPPK Harus Prioritaskan Pegawai Honorer Lama

Rencana Pemkot Tegal k membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) didukung penuh Komisi I DPRD Kota Tegal.


Soal Pasar Muaraanyar, Pemkot Diminta Bicara dengan Pemkab Tegal

Soal Pasar Muaraanyar, Pemkot Diminta Bicara dengan Pemkab Tegal

Kondisi Pasar Muaraanyar di Jalan Brawijaya Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal barat Kota Tegal mendapatkan sorotan DPRD Kota Tegal.


Fraksi PKS Dorong Public Hearing soal Tiga Raperda

Fraksi PKS Dorong Public Hearing soal Tiga Raperda

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Tegal atas diajukannya tiga rancangan peraturan daerah (raperda).


Dikeuhkan Warganya, Rencana Retibusi Sampah Diminta Dikaji Ulang

Dikeuhkan Warganya, Rencana Retibusi Sampah Diminta Dikaji Ulang

Rencana penarikan retribusi sampah oleh Pemkot Tegal dikeluhkan warga.


DED TPA Bokongsemar Selesai

DED TPA Bokongsemar Selesai

Rencana Pemkot Tegal memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bokong Semar segera terwujud.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!