DPRD Kota Tegal
Share this on:

Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

  • Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK
  • Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

PEMBAHASAN – Komisi I rapat pembahasan dengan BKPPD di Gedung Parlemen, Senin (5/11) lalu. (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Komisi I DPRD Kota Tegal terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer di Kota Tegal. Komisi I menyinggung kembali hal ini dalam Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Senin (5/11).

Rapat Pembahasan dipimpin Ketua Komisi I Hery Budiman, dihadiri Wakil Ketua Komisi I Eny Yuningsih, Sekretaris Komisi I Rosalina, serta Anggota Komisi I Sisdiono Ahmad, Rachmat Rahardjo, Tuty Alawiyah, Efi Iffana, dan Riana Santy. “Kami meminta Pemerintah Kota Tegal untuk menyusun regulasi, sehingga tenaga honorer bisa digaji sesuai upah minimum kota (UMK),” kata Hery Budiman.

Anggota Komisi I Rachmat Rahardjo mengemukakan, selain sarana dan prasarana, sumber daya manusia adalah faktor penentu dalam penyelenggaran pendidikan. Sumber daya manusia sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan pendidikan sudah dibuktikan di sekolah alam yang memiliki fasilitas sederhana. Di daerah lain, paradigma tersebut sudah terbentuk.

Menurut Rachmat, apabila Pemkot pro dengan kualitas pendidikan, anggaran untuk menggaji tenaga honorer sesuai UMK dapat terealisasi dengan strategi prioritas anggaran. “Jika kesejahteraannya sudah terpenuhi, mereka bisa bekerja dengan nyaman, amanah, loyal, dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi,” jelas Rachmat.

Kepala BKPPD Irkar Yuswan Apendi menerangkan, persoalan honorer adalah masalah yang cukup pelik. Bagi honorer yang tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), Pemkot Tegal akan mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dengan upah yang diupayakan bisa sesuai UMK.

Saat ini, regulasi dari Pemerintah Pusat belum turun. Namun, BKPPD berancang-ancang untuk melakukan penyesuaian. Sehingga, apabila regulasi tersebut turun, aturan di daerah sudah sesuai. “Kami ingin menyusun seperti yang dulu dirapatkan dengan Komisi I terkait grade honor. Namun, terkendala anggaran dan jenis profesi,” ujar Irkar. (nam/ela/zul)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Uyip: Sangat Dimungkinkan Warga Memiliki Tanah Milik Pemkot Tegal

Uyip: Sangat Dimungkinkan Warga Memiliki Tanah Milik Pemkot Tegal

Warga di wilayah RW X dan XI yang saat ini menempati tanah milik Pemkot Tegal sangat dimungkinkan bisa memilikinya.


Atasi Banjir, Pemkot Diminta Siapkan Pompa Portabel

Atasi Banjir, Pemkot Diminta Siapkan Pompa Portabel

Masih adanya wilayah yang tergenang air saat turun hujan, mengundang keprihatinan Komisi III DPRD.


Uyip: Pemkot Tegal Harus Serius Tangani Sampah

Uyip: Pemkot Tegal Harus Serius Tangani Sampah

Pemkot Tegal diminta serius menangani persoalan sampah terutama dalam kurun waktu setahun mendatang.


Pansus XVII Mulai Bahas Sanksi Pembuang Sampah Sembarangan

Pansus XVII Mulai Bahas Sanksi Pembuang Sampah Sembarangan

Pansus XVII DPRD Kota Tegal mengadakan rapat kerja dengan Tim Pemkot Tegal untuk membahas Raperda Pengelolaan Sampah di Gedung Parlemen.


DPRD Dorong Pemkot Tegal Tiru Surabaya Gaji Guru Swasta Setara PNS

DPRD Dorong Pemkot Tegal Tiru Surabaya Gaji Guru Swasta Setara PNS

Masih minimnya honor guru yang mengajar di sekolah swasta mengundang keprihatinan Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal Efi If'anah.


Komisi II Sepakat Pemkot Tegal Kaji Pemindahan Pasar Muaraanyar

Komisi II Sepakat Pemkot Tegal Kaji Pemindahan Pasar Muaraanyar

Komisi II DPRD sepakat Pemkot Tegal melakukan kajian untuk pemindahan pasar Muaraanyar Kota Tegal.


Pemkot Tegal Harus Hentikan Proses Penyeplitan Tanah SMA

Pemkot Tegal Harus Hentikan Proses Penyeplitan Tanah SMA

Sesuai aturan penyerahan aset SMA dan SMK Negeri ke Pemerintah Provinsi paling lambat sudah dilakukan Oktober 2016 lalu.


Siap-siap, Seleksi P3K di Kota Tegal Dibuka April

Siap-siap, Seleksi P3K di Kota Tegal Dibuka April

Pemkot Tegal membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) April mendatang.


Komisi I DPRD Apresiasi Peran Aktif Relawan Pendidikan

Komisi I DPRD Apresiasi Peran Aktif Relawan Pendidikan

Komisi I DPRD Kota Tegal mengapresiasi peran relawan pendidikan yang telah membantu mensukseskan program budaya edukasi di Kota Bahari.


Raperda Pengelolaan Sampah Disempurnakan

Raperda Pengelolaan Sampah Disempurnakan

Raperda pengelolaan sampah sedang disempurnakan sesuai dengan hasil konsultasi yang telah dilakukan Pansus XVII DPRD Kota Tegal ke Kementerian Lingkungan Hidup.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!