DPRD Kota Tegal
Share this on:

Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

  • Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK
  • Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

PEMBAHASAN – Komisi I rapat pembahasan dengan BKPPD di Gedung Parlemen, Senin (5/11) lalu. (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Komisi I DPRD Kota Tegal terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer di Kota Tegal. Komisi I menyinggung kembali hal ini dalam Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Senin (5/11).

Rapat Pembahasan dipimpin Ketua Komisi I Hery Budiman, dihadiri Wakil Ketua Komisi I Eny Yuningsih, Sekretaris Komisi I Rosalina, serta Anggota Komisi I Sisdiono Ahmad, Rachmat Rahardjo, Tuty Alawiyah, Efi Iffana, dan Riana Santy. “Kami meminta Pemerintah Kota Tegal untuk menyusun regulasi, sehingga tenaga honorer bisa digaji sesuai upah minimum kota (UMK),” kata Hery Budiman.

Anggota Komisi I Rachmat Rahardjo mengemukakan, selain sarana dan prasarana, sumber daya manusia adalah faktor penentu dalam penyelenggaran pendidikan. Sumber daya manusia sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan pendidikan sudah dibuktikan di sekolah alam yang memiliki fasilitas sederhana. Di daerah lain, paradigma tersebut sudah terbentuk.

Menurut Rachmat, apabila Pemkot pro dengan kualitas pendidikan, anggaran untuk menggaji tenaga honorer sesuai UMK dapat terealisasi dengan strategi prioritas anggaran. “Jika kesejahteraannya sudah terpenuhi, mereka bisa bekerja dengan nyaman, amanah, loyal, dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi,” jelas Rachmat.

Kepala BKPPD Irkar Yuswan Apendi menerangkan, persoalan honorer adalah masalah yang cukup pelik. Bagi honorer yang tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), Pemkot Tegal akan mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dengan upah yang diupayakan bisa sesuai UMK.

Saat ini, regulasi dari Pemerintah Pusat belum turun. Namun, BKPPD berancang-ancang untuk melakukan penyesuaian. Sehingga, apabila regulasi tersebut turun, aturan di daerah sudah sesuai. “Kami ingin menyusun seperti yang dulu dirapatkan dengan Komisi I terkait grade honor. Namun, terkendala anggaran dan jenis profesi,” ujar Irkar. (nam/ela/zul)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Prihatin Kos-kosan Buat Mesum, DPRD Minta Pemkot Tegal Terbitkan Aturan Tegas

Prihatin Kos-kosan Buat Mesum, DPRD Minta Pemkot Tegal Terbitkan Aturan Tegas

Terjaringnya sejumlah pasangan mesum di tempat kos, mengundang keprihatinan Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno.


Anggota Komisi Beber Keluhan Camat dan Lurah di Kota Tegal

Anggota Komisi Beber Keluhan Camat dan Lurah di Kota Tegal

Camat dan lurah mengeluhkan minimnya anggaran belanja langsung kecamatan dan kelurahan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2019.


Standarisasi Gaji Guru Non-PNS di Kota Tegal Mulai Dibahas

Standarisasi Gaji Guru Non-PNS di Kota Tegal Mulai Dibahas

Komisi I DPRD Kota Tegal terus menujukkan keseriusannya dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru non-PNS dan guru swasta.


Tiga Mini Market Belum Berizin, Komisi II: Kami Akan Tagih Penutupannya

Tiga Mini Market Belum Berizin, Komisi II: Kami Akan Tagih Penutupannya

Komisi II DPRD Kota Tegal mempertanyakan menjamurnya mini market baru di Kota Bahari saat Rapat Pembahasan Rancangan APBD 2019.


16 Sekolah Swasta di Kota Tegal Belum Terima BOS

16 Sekolah Swasta di Kota Tegal Belum Terima BOS

Komisi I DPRD Kota Tegal menyebutkan sebanyak 16 sekolah swasta belum mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) tahun ini.


Ada Pergeseran Fungsi Wilayah, Perda RTRW Mendesak Direvisi

Ada Pergeseran Fungsi Wilayah, Perda RTRW Mendesak Direvisi

Komisi III DPRD Kota Tegal memandang Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mendesak direvisi.


Dewan Minta Polisi Percepat Penyelidikan

Dewan Minta Polisi Percepat Penyelidikan

Komisi I DPRD Kota Tegal mendesak penyidik kepolisian yang menangani perkara dugaan penyelewengan proyek pembangunan di SMP Negeri 17 Kota Tegal bisa dipercepat


Pendapatan Asli Daerah Perikanan Perlu Dioptimalisasikan

Pendapatan Asli Daerah Perikanan Perlu Dioptimalisasikan

Komisi II DPRD Kota Tegal mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal bisa terus ditingkatkan.


Soal Kenaikan UMK, Dewan Minta Pemkot Tegal Konsekuen

Soal Kenaikan UMK, Dewan Minta Pemkot Tegal Konsekuen

DPRD menyatakan dukungannya terhadap kenaikan upah minimum kota (UMK) di Kota Tegal.


Jelang Akhir Tahun, Pemkot Tegal Diminta Kebut Pekerjaan

Jelang Akhir Tahun, Pemkot Tegal Diminta Kebut Pekerjaan

Tahun anggaran 2018 hanya tersisa dua bulan. Karenanya, Pemkot Tegal diminta mengebut pelaksanaan kegiatan sehingga akan selesai tepat pada waktunya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!