DPRD Kota Tegal
Share this on:

Pansus XIV DPRD Bahas Tata Beracara BK

  • Pansus XIV DPRD Bahas Tata Beracara BK
  • Pansus XIV DPRD Bahas Tata Beracara BK

PANDANGAN – Rachmat Rahardjo menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pansus XIV, kemarin. (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Panitia Khusus (Pansus) XIV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal yang dipimpin Ketua Pansus Siti Rohmah dan Wakil Ketua Pansus Ahmad Satori terus mengoptimalkan pembahasan tentang Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD. Sama halnya Pansus XIII yang membahas Tata Tertib DPRD, pembahasan Tata Beracara BK diupayakan segera rampung.

“Oktober ini harus diundangkan,” kata Anggota Pansus XIV Rachmat Rahardjo, Selasa (9/10).

Menurut Rachmat, pembahasan Tata Beracara BK juga menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota.

BK merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang memiliki tugas dan kewenangan mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD dan atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen. Untuk melaksanakan tugasnya, BK berwenang memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.

BK berwenang meminta keterangan pengadu, saksi, dan atau pihak pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain, serta menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan atau Peraturan Tata Tertib DPRD. “Semua Anggota DPRD diharapkan bisa memahami untuk menjaga marwah DPRD,” ujar Rachmat. (nam/ela/zul)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Edy Soeripno: Bentuk Kelompok agar Bisa Dibantu Permodalannya

Edy Soeripno: Bentuk Kelompok agar Bisa Dibantu Permodalannya

Ratusan warga menghadiri kegiatan reses Ketua DPRD Kota Tegal Edy Soeripno yang digelar di kediamannya, Jumat (14/12) malam.


Edy Suripno: APBD Rp1,1 Triliun Diharapkan Bisa Tekan Pengangguran

Edy Suripno: APBD Rp1,1 Triliun Diharapkan Bisa Tekan Pengangguran

DPRD Kota Tegal berharap dengan jumlah APBD yang mencapai Rp1,1 Triliun dapat memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat.


Perjuangkan Infrastruktur Jalan dan Saluran

Perjuangkan Infrastruktur Jalan dan Saluran

Anggota DPRD Kota Tegal Sutari akan memperjuangkan sedikitnya lima proyek infrastruktur berupa jalan dan saluran pada 2019 mendatang.


Masa Persidangan II Berakhir, DPRD Mulai Reses

Masa Persidangan II Berakhir, DPRD Mulai Reses

Massa persidangan II DPRD Kota Tegal telah berakhir dengan digelarnya rapat paripurna, Senin (10/12).


Dekati Deadline, Komisi III Minta Proyek Pelebaran Jalan Dikebut

Dekati Deadline, Komisi III Minta Proyek Pelebaran Jalan Dikebut

Selain meninjau lokasi pembuatan saluran di Kelurahan Panggung, Komisi III DPRD Kota Tegal juga mendatangi proyek pelebaran jalan di Jalan Gatot Subroto.


Soal Pajak Reklame, Komisi II Ingatkan DPMPTSP

Soal Pajak Reklame, Komisi II Ingatkan DPMPTSP

Komisi II DPRD Kota Tegal mengingatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan evaluasi kinerja, persoalan retribusi reklame.


Belum Sebulan Rampung, Proyek Saluran Sudah Rusak

Belum Sebulan Rampung, Proyek Saluran Sudah Rusak

Komisi III DPRD melakukan sidak hasil pengerjaan proyek saluran dan pavingisasi di Kelurahan Panggung Kota Tegal, Senin (3/12).


Disetujui, APBD 2019 Kota Tegal Defisit Rp76 Miliar

Disetujui, APBD 2019 Kota Tegal Defisit Rp76 Miliar

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2019 telah disetujui DPRD untuk menjadi Peraturan Daerah Kota Tegal.


Raperda APBD 2019 Disetujui Jadi Perda

Raperda APBD 2019 Disetujui Jadi Perda

DPRD Kota Tegal menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan penetapan Raperda APBD 2019 menjadi Perda Kota Tegal, Rabu (28/11).


Oeyip: Anggaran Kesejahteraan Naik, Pelayanan Publik Harus Ditingkatkan

Oeyip: Anggaran Kesejahteraan Naik, Pelayanan Publik Harus Ditingkatkan

DPRD menyetujui usulan kenaikan honor bagi tenaga non ASN dilingkungan Pemkot Tegal pada APBD 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!