DPRD Kota Tegal
Share this on:

Pemkot Tegal Harus Hentikan Proses Penyeplitan Tanah SMA

  • Pemkot Tegal Harus Hentikan Proses Penyeplitan Tanah SMA
  • Pemkot Tegal Harus Hentikan Proses Penyeplitan Tanah SMA

TEGAL - Sesuai aturan penyerahan aset SMA dan SMK Negeri ke Pemerintah Provinsi paling lambat sudah dilakukan Oktober 2016 lalu. Namun, hingga kini hal itu belum dilakukan Pemkot Tegal.

Penyerahan aset ternyata terganjal upaya penyeplitan tanah di SMA Negeri 2 dan 4 serta SDLB. Karenanya, Komisi I DPRD Kota Tegal meminta agar proses penyeplitan tidak dilanjutkan.

Anggota Komisi I Sisdiono Ahmad mengatakan, penyerahan aset SMA dan SMK negeri yang berupa tanah dan bangunannya itu, seharusnya sudah dilakukan paling lambat 1 Oktober 2016 lalu. Namun, sampai sekarang ini belum dilakukan Pemkot Tegal.

"Ternyata, penyerahan aset menunggu adanya penyeplitan tanah di SMAN 2 dan SMA 4 serta SDLB menjadi 2 bagian. Katanya itu dilakukan agar sebagian aset masih menjadi milik Pemkot Tegal," katanya.

Karenanya, Komisi I meminta kepada Pemkot Tegal untuk segera menghentikan upaya penyeplitan tanah itu. Karena nantinya aset itu tetap akan digunakan Pemkot Tegal.

"Aset harus segera diserahkan. Pemkot Tegsl tidak bisa melakukan penyeplitan karena sejarahnya dulu tanah itu milik Pemerintah Pusat dan diserahkan ke Pemkot," ungkapnya.

Selain itu, imbuh Sisdiono, belum dilakukannya penyerahan aset juga berdampak pada pengembangan sekolah. Selama belum diserahkan, Pemprov Jawa Tengah tidak bisa melakukan pembangunan di sekolah bersangkutan.

Ketua DPRD Kota Tegal Edy Soeripno mengatakan terkait adanya upaya penyeplitan, Dewan akan secepatnya memanggil BPN. Pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait persoalan itu. (muj/zul)


Berita Sejenis

Ini Sembilan Isu Strategis Pembangunan di Kota Tegal

Ini Sembilan Isu Strategis Pembangunan di Kota Tegal

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyampaikan sembila isu strategis pembangunan Kota Tegal tahun 2019-2024 mendatang di Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin


Pemkot Tegal Diminta Kontinyu Atasi PGOT

Pemkot Tegal Diminta Kontinyu Atasi PGOT

Banyaknya Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kota Tegal kembali menjadi sorotan sejumlah Ffraksi DPRD Kota Tegal.


TPAS Sudah Tak Tepat untuk Atasi Persoalan Sampah

TPAS Sudah Tak Tepat untuk Atasi Persoalan Sampah

Persoalan sampah menjadi momok berkelanjutan bagi Kota Tegal.


Wali Kota Diminta Evaluasi Penyebab Penurunan PAD

Wali Kota Diminta Evaluasi Penyebab Penurunan PAD

Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tegal 2018 lalu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.


Maaf, Sampah dari Luar Daerah Dilarang Masuk ke Kota Tegal

Maaf, Sampah dari Luar Daerah Dilarang Masuk ke Kota Tegal

Kota Tegal kini memiliki Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Rabu (8


PKS Desak Pemkot Tegal Serius Tangani Peredaran Miras

PKS Desak Pemkot Tegal Serius Tangani Peredaran Miras

Upaya Pemkot Tegal menangani peredaran minuman keras (miras) dianggap belum menimbulkan efek jera.


Bisa Dipenjara 3 Bulan, Ini Besaran Denda Buang Sampah di Kota Tegal

Bisa Dipenjara 3 Bulan, Ini Besaran Denda Buang Sampah di Kota Tegal

Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga resmi disahkan.


Raperda Pengelolaan Sampah Disetujui untuk Ditetapkan

Raperda Pengelolaan Sampah Disetujui untuk Ditetapkan

Sesuai target, DPRD Kota Tegal akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan sampah untuk ditetapkan menjadi perda.


Dua Fraksi DPRD Sayangkan Penolakan Pengajian Ustaz Hanan Attaki

Dua Fraksi DPRD Sayangkan Penolakan Pengajian Ustaz Hanan Attaki

Insiden dibatalkannya pengajian Ustaz Hanan Attaki LC, lantaran mendapatkan penolakan dari salah satu ormas, menjadi sorotan dua fraksi di DPRD Kota Tegal.


Baru 93, 52 Persen, PKS Soroti Pecapaian Pendapatan Pemkot Tegal

Baru 93, 52 Persen, PKS Soroti Pecapaian Pendapatan Pemkot Tegal

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti pencapaian pendapatan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) anggaran 2018.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!