DPRD Kota Tegal
Share this on:

Penyelenggara Pemerintahan Harus Progresif Revolusioner

  • Penyelenggara Pemerintahan Harus Progresif Revolusioner
  • Penyelenggara Pemerintahan Harus Progresif Revolusioner

TEGAL - Penyelenggara Pemerintahan harus mampu bersikap progresif dan revolusioner. Sebab, penyelenggaraan pemerintah menjadi sorotan warga.

Itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Tegal Edy Soeripno usai mengikuti kegiatan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Tegal, Senin (8/4). Menurutnya, penyelenggaraan Pemerintahan seperti aquarium.

"Jadi penyelenggara Pemerintahan harus bisa progresif dan revolusioner. Yakni mampu membawa perubahan dan menjawab semua kebutuhan masyarakat," katanya.

Pria yang akrab disapa Uyip ini mengungkapkan, saat ini ada sejumlah kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat, diantaranya pemenuhan air bersih. Karenanya, pemerintah perlu menjawab kebutuhan itu salah satunya dengan melanjutkan program spam Bregas dan Penataan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP).

"Begitu juga dengan reformasi birokrasi, harus bisa mewujudkan pemerintahan yang melayani sepenuh hati tanpa konflik," jelasnya.

Demikian halnya penataan UMKM dan Ketenagakerjaan. Menurutnya, Pemerintah harus mampu menata UMKM/PKL sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Serta memastikan ketersediaan lowongan kerja dan memberikan proteksi jaminan sosial ketenagakerjaan. Terkait persoalan pendidikan dam kesehatan. Pemerintah juga harus mampu menciptakan sistem managemen pendidikan dan kesehatan secara holistik melibatkan seluruh SKPD terkait," tandasnya.

Selain itu, tegas Uyip, pemerintah perlu untuk menyelesaikan perlindungan hak dan jaminan sosial kehidupan bagi masyarakat yang menempati lahan milik Pemkot. Mereka berhak untuk mengajukan permohonan pengalihan hak atas tanah sepanjang tanah yang dimohonkan itu tidak memiliki nilai startegis dan ekonomis seperti di wilayah RWX Kelurahan Mintaragen.

"Begitu juga dengan penyelesaian perosalan pertanahan perjanjian sewa beli di wilayah RWX Kelurahan Panggung. Untuk itu pemerintah perlu melakukan kajian kebijakan pelepasan aset daerah. Dari kajian itu akan dapat disimpulkan mana daerah yang bisa diajukan pengalihan haknya dan mana yang tidak,"tegasnya.

Bergitu juga dengan persoalan pertanahan masyarakat yang menempati lahan sewa milik PT Pelindo dan PTKai. Pemerintah perlu hadir menjembatani dan memfasilitasi perolehan hak atas tanah tersebut sehingga jaminan keberlangsungan hidup dan percepatan peningkatan kesejahteraan dapat terwujud.

"Hal lain terkait pemerintah yang progresif revolusioner berani menghadapi dan menyelesaikan problematika penyelenggaraan pemerintahan masa lalu. Persoalan pasar pagi, pasar sore, spot center serta kawasan islamic center yang tidak memiliki kejelasan ujung perencanaan," pungkasnya. (muj/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Soal Kenaikan Iuran BPJS, Pemkot Tegal Diminta Responsif

Soal Kenaikan Iuran BPJS, Pemkot Tegal Diminta Responsif

Rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan September ini mendapat tanggapan dari sejumlah politisi di Kota Tegal.


Picu Polemik, Pembongkaran Tiga Segitiga Harus Dijelaskan

Picu Polemik, Pembongkaran Tiga Segitiga Harus Dijelaskan

Pembongkaran tiga segitiga di kawasan Alun-alun Kota Tegal menjadi pembicaraan publik.


Program Rumah Singgah Harus Diikuti Tata Kelola Pemberdayaannya

Program Rumah Singgah Harus Diikuti Tata Kelola Pemberdayaannya

Keberadaan rumah singgah yang telah dibangun Pemerintah Kota Tegal, hendaknya perlu diikuti dengan program pemberdayaan.


PKL di Kota Tegal Harus Naik Kelas

PKL di Kota Tegal Harus Naik Kelas

Rencana penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Kota Tegal mendapatkan tanggapan dari Ketua DPRD Kota Tegal Edy Soeripno.


Belajar dari Masa Lalu, Wali Kota dan Wakilnya Diminta Akur

Belajar dari Masa Lalu, Wali Kota dan Wakilnya Diminta Akur

Belajar dari pemerintahan sebelumnya, DPRD Kota Tegal berharap agar Walikota, Wakil Walikota dan birokrasi untuk bisa tetap rukun.


Harus Bersikap Progresif dan Revolusioner

Harus Bersikap Progresif dan Revolusioner

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Edy Soeripno menegaskan, penyelenggara pemerintahan harus bersikap progresif dan revolusioner.


Tiket Masuk ke PAI Harus Dibenahi agar Tak Terkesan Mahal

Tiket Masuk ke PAI Harus Dibenahi agar Tak Terkesan Mahal

Pemkot Tegal diminta melakukan pembenahan Objek Wisata Pantai Alam Indah (PAI).


Kerap Tegenang, Kali Siwatu Harus Dikeruk

Kerap Tegenang, Kali Siwatu Harus Dikeruk

Curah hujan di Kota Tegal mengalami peningkatan beberapa hari belakangan.


Atasi Banjir, Saluran di RW XI Mintaragen Harus Ditata Ulang

Atasi Banjir, Saluran di RW XI Mintaragen Harus Ditata Ulang

Hujan deras yang melanda wilayah Kota Tegal masih saja menyebabkan rendaman air dan banjir di sejumlah titik.


Uyip: Pemkot Tegal Harus Serius Tangani Sampah

Uyip: Pemkot Tegal Harus Serius Tangani Sampah

Pemkot Tegal diminta serius menangani persoalan sampah terutama dalam kurun waktu setahun mendatang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!