DPRD Kota Tegal
Share this on:

Raperda Perlu Memuat Sanksi Tegal

  • Raperda Perlu Memuat Sanksi Tegal
  • Raperda Perlu Memuat Sanksi Tegal

DOKUMEN – Jubir Fraksi PKB Efi Iffanah menyerahkan dokumen ke wali kota, Selasa (8/1) lalu. (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Pemkot Tegal mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Industri Kota Tegal 2018-2038. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal memberikan sejumlah catatan dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Selasa (8/1) lalu.

Di antaranya, raperda agar memuat sanksi bagi kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif. “Perlu untuk memperkuat raperda ini dengan pengaturan mekanisme sanksi yang tegas dan keras bagi industri yang menimbulkan dampak negatif dan mencemari lingkungan,” kata Juru Bicara Fraksi PKB Efi Iffanah.

Selain sanksi bagi industri yang memberikan dampak negatif, dalam Raperda ini juga perlu memuat insentif bagi kegiatan industri yang mendukung usaha-usaha perbaikan kualitas lingkungan dan penggunaan sumber daya yang terbarukan.

“Dalam Raperda ini, perlu ada kejelasan arah pengembangan industri Kota Tegal,” ujar Efi.

Fraksi PKB pada dasarnya memberi apresiasi atas diajukannya Raperda ini oleh Pemkot. Raperda ini, jelas Efi, akan menjadi payung hukum pembangunan industri Kota Tegal.

Payung hukum ini sudah sangat diperlukan, mengingat daya dukung Kota Tegal untuk industri, khususnya industri pengolahan yang sudah semakin terbatas. Seperti keterbatasan lahan, air, tanah, maupun kemampuan untuk menerima limbah industri.

Di sisi lain, saat ini berkembang industri yang lebih hemat dalam penggunaan sumber daya, namun memiliki nilai tambah tinggi seperti industri kreatif. “Melalui Raperda ini, diharapkan pengembangan industri sesuai daya dukung,” ungkap Efi. (nam/ela/zul)


Berita Sejenis

Tegal Mulai Diguyur Hujan, OPD Diminta Segera Antisipasi Banjir

Tegal Mulai Diguyur Hujan, OPD Diminta Segera Antisipasi Banjir

Memasuki musim penghujan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Tegal terkait diminta untuk melakukan upaya antisipatif.


Pembahasan KUA PPAS Ditarget Rampung Akhir Oktober

Pembahasan KUA PPAS Ditarget Rampung Akhir Oktober

DPRD Kota Tegal menargetkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 rampung pada akhir Oktober mendatang.


Soal Tanah Warga, Pemkot Tegal Diminta Lakukan Kajian

Soal Tanah Warga, Pemkot Tegal Diminta Lakukan Kajian

Terkait banyaknya tanah warga yang belum bersertifikat, DPRD Kota Tegal mendorong Pemkot Tegal untuk melakukan kajian komprehensif.


Fraksi-fraksi dan AKD DPRD Kota Tegal Diparipurnakan Lusa

Fraksi-fraksi dan AKD DPRD Kota Tegal Diparipurnakan Lusa

Fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) direncanakan bakal di Paripurnakan, Jumat (4/10) lusa.


Akhir Pekan Ini, Alat Kelengkapan Dewan Sudah Terbentuk

Akhir Pekan Ini, Alat Kelengkapan Dewan Sudah Terbentuk

Pimpinan DPRD Kota Tegal yang baru saja dilantik menargetkan pembentukan fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya akan selesai dalam pekan ini.


DPRD Siap Kawal Aspirasi Mahasiswa ke DPR

DPRD Siap Kawal Aspirasi Mahasiswa ke DPR

Aliansi Mahasiswa Tegal (AMT) akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, DPRD Kota Tegal berjanji akan mengawal aspirasi yang mereka sampaikan, terkait peno


Kusnendro Gantikan Edy Soeripno, Habib Ali Wakil Ketua DPRD

Kusnendro Gantikan Edy Soeripno, Habib Ali Wakil Ketua DPRD

Tiga pimpinan DPRD Kota Tegal periode 2019-2024 akhirnya dikukuhkan dalam rapat paripurna, Senin (30/9), oleh Ketua PN Kota Tegal Djoni Witanto.


DPRD Minta Dinkes Intensifkan Home Visit ke Warga Tak Mampu

DPRD Minta Dinkes Intensifkan Home Visit ke Warga Tak Mampu

Akhmad Khaerudin (2), warga Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal yang menderita muntaber, akhirnya bisa dirawat di RSUD Kardinah.


DPRD Kota Tegal Garansi Sampaikan Aspirasi Mahasiswa

DPRD Kota Tegal Garansi Sampaikan Aspirasi Mahasiswa

Meski pimpinan tidak berada di tempat, karena tengah mengikuti kegiatan di luar kota, namun massa aksi tolak revisi UU KPK ditemui sejumlah anggota DPRD Kota Te


Zonasi Jangan Rugikan Sekolah Swasta

Zonasi Jangan Rugikan Sekolah Swasta

Kelompok Kerja (Pokja) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal melakukan Orientasi Lapangan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tega



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!