DPRD Kota Tegal
Share this on:

Standarisasi Gaji Guru Non-PNS di Kota Tegal Mulai Dibahas

  • Standarisasi Gaji Guru Non-PNS di Kota Tegal Mulai Dibahas
  • Standarisasi Gaji Guru Non-PNS di Kota Tegal Mulai Dibahas

RAPAT – Ketua Komisi I Hery Budiman (kedua dari kiri) saat memimpin rapat dengan BKPPD dan Disdikbud, Kamis (8/11). (k. anam syahmadani/radar tegal)

TEGAL - Komisi I DPRD Kota Tegal terus menujukkan keseriusannya dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru non-pegawai gegeri sipil (PNS) dan guru swasta. Komisi I telah mengadakan rapat dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Rapat tersebut untuk membahas standarisasi gaji guru non-PNS dan guru swasta. “Kami berharap gaji guru non PNS bisa sesuai UMK. Pemerintah Kota Tegal juga perlu memberikan reward kepada guru swasta, karena sama-sama memberikan kotribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Ketua Komisi I Hery Budiman usai memipin rapat.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi I Eny Yuningsih, serta Anggota Komisi I Tuty Alawiyah, Rachmat Rahardjo, Sisdiono Ahmad, dan Efi Iffanah. Menurut Tuty, indeks dalam pemberian gaji yang digunakan biasanya adalah berdasarkan nilai kelayakan hidup minimal dan kewajaran, profesionalisme, jenjang pendidikan, serta masa kerja.

Sebenarnya, dasar tersebut yang sering disampaikan Pemkot Tegal kepada perusahaan untuk memberi upah kepada tenaga kerja. Namun, kata Tuty, di lingkungan Pemkot sendiri belum sepenuhnya menerapkan dengan alasan pagu anggaran.

Semestinya, papar dia, tenaga pendidik yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa harus menjadi landasan dalam penghitungan anggaran. “Melihat juga anggaran kegiatan di Disdikbud yang nilainya masih sekitar 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu Rp45 miliar, sehingga masih dibutuhkan peningkatan kegiatan. Misalnya, untuk guru-guru swasta yang sama-sama memiliki tugas untuk meningkatkan kecerdasan bangsa,” ungkap Tuty.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Disdikbud Sudoro menyampaikan, peningkatan kesejahteraan untuk guru non PNS dan guru swasta sebagaimana yang didorong Komisi I akan dibahas lebih lanjut oleh tim standarisasi. Pada prinsipnya, Disdikbud setuju kesejahteraan pendidik terus ditingkatkan. (nam/ela/zul)


Berita Sejenis

Prihatin Kos-kosan Buat Mesum, DPRD Minta Pemkot Tegal Terbitkan Aturan Tegas

Prihatin Kos-kosan Buat Mesum, DPRD Minta Pemkot Tegal Terbitkan Aturan Tegas

Terjaringnya sejumlah pasangan mesum di tempat kos, mengundang keprihatinan Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno.


Diwaduli Pedagang, DPRD Minta Pemasangan Token Listrik Dihentikan Dulu

Diwaduli Pedagang, DPRD Minta Pemasangan Token Listrik Dihentikan Dulu

Pedagang Pasar Pagi Tegal Blok A mendatangi kantor DPRD Kota Tegal, Senin (12/11).


Dedy Yon-Jumadi Dilantik 24 Maret 2019 Mendatang

Dedy Yon-Jumadi Dilantik 24 Maret 2019 Mendatang

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal terpilih hasil pilkada 2018 Dedy Yon Supriyono-Jumadi rencananya akan dilantik 24 Maret 2019 mendatang.


Anggota Komisi Beber Keluhan Camat dan Lurah di Kota Tegal

Anggota Komisi Beber Keluhan Camat dan Lurah di Kota Tegal

Camat dan lurah mengeluhkan minimnya anggaran belanja langsung kecamatan dan kelurahan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2019.


Tutup karaoke Tak Berizin, OPD Jangan Ragu-ragu

Tutup karaoke Tak Berizin, OPD Jangan Ragu-ragu

DPRD Kota Tegal meminta organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang untuk tidak ragu-ragu menutup tempat hiburan karaoke yang tidak berizin.


Tiga Mini Market Belum Berizin, Komisi II: Kami Akan Tagih Penutupannya

Tiga Mini Market Belum Berizin, Komisi II: Kami Akan Tagih Penutupannya

Komisi II DPRD Kota Tegal mempertanyakan menjamurnya mini market baru di Kota Bahari saat Rapat Pembahasan Rancangan APBD 2019.


16 Sekolah Swasta di Kota Tegal Belum Terima BOS

16 Sekolah Swasta di Kota Tegal Belum Terima BOS

Komisi I DPRD Kota Tegal menyebutkan sebanyak 16 sekolah swasta belum mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) tahun ini.


Ada Pergeseran Fungsi Wilayah, Perda RTRW Mendesak Direvisi

Ada Pergeseran Fungsi Wilayah, Perda RTRW Mendesak Direvisi

Komisi III DPRD Kota Tegal memandang Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mendesak direvisi.


Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

Komisi I Desak Pemkot Gaji Honorer sesuai UMK

Komisi I DPRD Kota Tegal terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer di Kota Tegal.


DPRD Soroti Besarnya Angka Pengangguran di Kota Tegal

DPRD Soroti Besarnya Angka Pengangguran di Kota Tegal

DPRD Kota Tegal menyoroti angka pengangguran 2017 di Kota Bahari yang dilaporkan masih cukup tinggi mencapai 10.215 orang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!