Ekonomi
Share this on:

2.139 SPBU di Jamali Tak Jual Premium

  • 2.139 SPBU di Jamali Tak Jual Premium
  • 2.139 SPBU di Jamali Tak Jual Premium

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memetakan jumlah SPBU di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) yang siap memasok premium. Hal itu menyusul ditandatanganinya revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyatakan, dengan revisi peraturan tersebut, Pertamina wajib kembali menjual premium di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. ’’Nanti ada kepmennya (keputusan menteri, Red) di mana menugasi BPH migas untuk menentukan lokasi-lokasi, termasuk alokasinya untuk jenis premium di Jamali,’’ ujarnya di gedung BPH Migas, kemarin.

Berdasar data terbaru BPH Migas, terdapat 1.878 SPBU yang menjual premium di Jamali. SPBU yang tidak menjual premium di Jamali mencapai 1.568 SPBU. Temuan terbaru PT Pertamina menunjukkan bahwa ada tambahan 571 SPBU di Jamali yang tidak menjual premium. Total ada 2.139 SPBU yang tidak menjual premium di Jamali.

Di non-Jamali, masih ada 755 SPBU yang tidak menjual premium. ’’Tahap awal, ada 571 SPBU yang akan menjual premium,’’ ungkapnya. Sisanya diharapkan secepatnya bisa kembali menjual premium.

Banyaknya jumlah SPBU yang tidak menjual premium di Jamali membuat konsumsi JBKP (jenis BBM khusus penugasan) tersebut selama triwulan pertama 2018 menurun drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada Maret 2018, konsumsi premium di non-Jamali mengalami penurunan 35 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. (vir/c14/fal/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Moratorium Sawit Tak Pengaruhi Produksi

Moratorium Sawit Tak Pengaruhi Produksi

Moratorium kelapa sawit yang diterapkan pemerintah melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2018 diyakini tidak menyebabkan produksi sawit menurun.


Pelemahan Rupiah Tak Berdampak pada Krisis Ekonomi

Pelemahan Rupiah Tak Berdampak pada Krisis Ekonomi

Rupiah kembali melemah terhadap dollar Amerika, Kamis (4/10).


Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

Masyarakat diminta tak perlu takut menghadapi pemeriksaan pajak seiring dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaa


Proyek EBT Tak Kena Penundaan

Proyek EBT Tak Kena Penundaan

Proyek energi baru terbarukan (EBT) dipastikan jalan terus kendati pemerintah menunda sejumlah proyek strategis nasional (PSN).


Digitalisasi 5.518 SPBU untuk Tekan Kecurangan

Digitalisasi 5.518 SPBU untuk Tekan Kecurangan

PT Pertamina bekerja sama dengan PT Telkom membangun sistem digital pada 5.518 SPBU di seluruh Indonesia.


Rupiah Tembus Rp14.771 Per Dollar

Rupiah Tembus Rp14.771 Per Dollar

Tekanan ke mata uang rupiah tak kunjung reda. Merujuk data Reuters, kemarin (30/8) kurs rupiah bergerak ke level Rp14.771 per dolar AS (USD).


DP Minim Pacu Penjualan Properti

DP Minim Pacu Penjualan Properti

Ceruk pasar properti premium masih terbuka. Pengembang perumahan pun masih gencar meluncurkan produk anyar untuk segmen tersebut.


Tak Naik, Tarif Listrik RI Kompetitif di ASEAN

Tak Naik, Tarif Listrik RI Kompetitif di ASEAN

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Kementerian ESDM memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi hingga 2019.


Penetrasi E-Commerce Makin Terasa di Daerah

Penetrasi E-Commerce Makin Terasa di Daerah

Perkembangan e-commerce tak hanya terkait dengan besaran transaksi atau volume penjualan.


RUU Pengairan Tak Prioritaskan Industri

RUU Pengairan Tak Prioritaskan Industri

Pelaku usaha masih berkeberatan mengenai sejumlah regulasi dalam RUU Sumber Daya Air (SDA) sebagai revisi UU Pengairan Tahun 1974.



Berita Hari Ini

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!