Ekonomi
Share this on:

Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet

  • Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet
  • Adanya Desa Fiktif Buat Gaduh Kabinet

JAKARTA - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal adanya desa tak berpenduduk alias fiktif yang mendapatkan aliran uang dari program Dana Desa (DD) membuat gaduh di kabinet Indonesia Maju.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, apa yang dikatakan mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menandakan bahwa ada yang tidak beres dalam pengalokasian DD.

"Aliran desa fiktif ini timbul akibat adanya sistem yang buruk dalam pengalokasian Dana Desa. Dana Desa diberikan secara tidak terkontrol yang menimbulkan adanya perilaku mencari kesempatan dan keuntungan dari oknum untuk mendapatkan Dana Desa secara cuma-cuma," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (7/11).

Kucuran Dana Desa sejumlah Rp1 miliar per desa bukanlah jumlah yang kecil. Tentu saja, kata Huda, sebagai solusi agar tidak ada lagi dana fiktif maka harus ada koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

"Sisir desa-desa yang tidak mengalami peningkatan berarti atau mengalami peningkatan yang tidak wajar setelah mendapatkan Dana Desa," kata Huda.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pihaknya tengah melakukan investigasi soal kebenaran adanya kucuran DD ke desa fiktif.

Langkah pertama yang dilakukan, ungkap Askolani, Menteri Sri Mulyani sedang mengkaji data di Ditjen Perimbangan Keuangan yang menjadi pengawas program DD.

"Lagi diminta ibu (Sri Mulyani) review ke dirjen perimbangan keuangan," kata Askolani di Jakarta, Kamis (7/11).

Nantinya, lanjut Askolani, hasil kajian itu akan menjadi rujukan Kemenkeu dalam menentukan program DD ke depannya.

"Sudah ada tapi mungkin mereka akan koordinasikan. Untuk jadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan," tutur dia.

Mengenai desa fiktif, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membenarkan, DD fiktif berada di salah satu kabupaten, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nata Irawan mengungkapkan, pembentukan desa fiktif ini sudah lama terjadi dan telah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu isu sudah lama, tapi dikembangkan lagi, sudah pernah didiskusikan oleh KPK, di salah satu desa di Sulawesi, salah satu kabupaten ada desa fiktif," kata Nata.

Bahkan, yang diketahuinya, ada empat desa fiktif yang selama ini menerima aliran DD. Pihaknya pun telah menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan.

"Tim kami turun melihat langsung benar ada atau tidak isu itu, ternyata memang ada empat desa yang tidak memenuhi syarat terbentuk menjadi sebuah desa," ujar Nata.

Sebelumnya, Menteri Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan pada 4 November 2019, mengungkapkan adanya laporan terkait adanya desa fiktif yang mendapatkan program DD.

Menurut Sri Mulyani, DD bisa lari ke desa fiktif karena selama ini tugas pemerintah hanya menyalurkan dana ke desa tanpa peninjauan lebih ketat.

Untuk itu, dia akan melakukan inventarisasi desa-desa bersama menteri dalam negeri agar kasus tersebut tidak berlanjut.

Perihal desa fiktif, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menduga aliran DD fiktif itu telah berlangsung sejak program dilaksanakan 2015 silam. Diakui Jokowi, Indonesia adalah negara yang sangat besar, sehingga manajemen kesulitan mengurus hal itu.

"Iya, negara kita memang negara yang besar, negara yang besar, 514 kabupaten/kota ini gede, 74.800 desa ini juga banyak, manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah," kata Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi akan membenahi pengelolaan DD, dan menangkap para pelaku yang telah menerima aliran dana desa fiktif. (din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Sejak bos Gojek masuk sebagai Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin periode 2019-2024


Menteri Diberi Waktu Sebulan Kumpulkan Regulasi

Menteri Diberi Waktu Sebulan Kumpulkan Regulasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri kabinet Indonesia Maju untuk kerja cepat.


Ekonom Ragukan Kemampuan Dua Menteri Agus

Ekonom Ragukan Kemampuan Dua Menteri Agus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik susunan Kabinet Maju untuk periode 2019-2024, kemarin (23/10).


Pemerintah Didesak Tutup Celah Kebijakan Rokok

Pemerintah Didesak Tutup Celah Kebijakan Rokok

Terkait sejumlah pihak baik asosiasi, pengamat ekonomi dan pegiat antikorupsi menyebutkan adanya celah kebijakan cukai


CEO Gojek Jadi Menteri, Ojol Ancam Demo

CEO Gojek Jadi Menteri, Ojol Ancam Demo

Founder sekaligus CEO Gojek Nadiem Makariem menerima ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri di kabinet Kerja Jilid II.


Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun atau naik sebesar 7,99 persen dari Outlook 2019.


Dana Desa Tekan Angka Kemiskinan

Dana Desa Tekan Angka Kemiskinan

Angka penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan.


Amerika Bikin Surplus, Tiongkok Buat Defisit

Amerika Bikin Surplus, Tiongkok Buat Defisit

Kementerian Perdagangan mencatat terjadi defisit neraca ekspor dan impor April 2019 menunjukkan defisit cukup tinggi sebesar USD 2,5 miliar.


KPPU Curigai Ada Persaingan Tak Sehat di Impor Bawang Putih

KPPU Curigai Ada Persaingan Tak Sehat di Impor Bawang Putih

Rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Perum Bulog terindikasi adanya persaingan daga


Pemerintah Didesak Buat Regulasi Fintech/

Pemerintah Didesak Buat Regulasi Fintech/

Perkembangan perusahaan financial technology (fintech) telah memberikan manfaat ke berbagai pihak.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!