Ekonomi
Share this on:

Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

  • Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan
  • Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

JAKARTA - Upaya mendorong investasi di sektor properti, pemerintah akhirnya mengeluarkan paket lima kebijakan. Salah satu poinnya yakni peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari lima persen menjadi satu persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara kepada Fajar Indonesia Network (FIN) menjelaskan, kelima paket kebijakan yakni penyesuaian batasan tidak kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) rumah sederhana sesuai daerahnya. Kedua pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam.

Selain itu juga peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan PPh dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dari Rp5 sampai Rp10 miliar menjadi Rp30 miliar yang menjadi poin ketiga.

Poin keempat, penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari 5 persen menjadi 1 persen; dan poin terakhir, simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah/bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari kerja.

Sektor properti dalam makro perekonomian dicatat sebagai investasi karena dianggap barang jangka panjang yang menghasilkan efek berganda (multiplier effect) karena terkait dengan banyak jasa dan industri yang menggerakkan ekonomi.

"Kalau kita ingin menggairahkan investasi salah satunya adalah perhatikan sektor properti sebagai penarik perekonomian yang menghasilkan multiplier effect," paparnya.

Sektor properti berhubungan dengan hampir seluruh sektor yang penting bagi perekonomian. Dia terkait dengan sektor konstruksi, jasa keuangan, perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, bahkan industri makanan, transportasi, pergudangan, dan lain-lain.

Ia menambahkan, properti mewah perlu diberi insentif agar pengembang memiliki keuntungan (margin profit) yang lebih tinggi untuk membangun rumah medium dan sederhana.

Suahasil Nazara juga menyampaikan, rincian batasan insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor properti sebagai tertuang dalam daftar batasan harga jual rumah sederhana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Terkait batasan harga jual Rumah Umum Bebas PPN, dibagi atas 5 zona, yaitu zona pertama Pulau Jawa (kecuali Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) dari Rp130 juta di tahun 2018 menjadi Rp140 juta di tahun 2019 dan Rp150.500.000 di tahun 2020 mendatang.

"Zona kedua yaitu Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) dari Rp142 juta di tahun 2018 menjadi Rp153 juta di tahun 2019 dan Rp164.500.000 di tahun 2020 mendatang," rincinya.

Sedangkan untuk zona ketiga yaitu Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) dari Rp136 juta di tahun 2018 menjadi Rp146 juta di tahun 2019 dan Rp156.500.000 di tahun 2020 mendatang.

Zona keempat yaitu Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu dari Rp148.500.000 di tahun 2018 menjadi Rp158 juta di tahun 2019 dan Rp168 juta di tahun 2020.

Zona kelima yaitu Papua dan Papua Barat dari Rp205 juta di tahun 2018 menjadi Rp212 juta di tahun 2019 dan Rp219 juta di tahun 2020 mendatang.

Sebagai informasi, batasan harga jual tahun 2018 diatur dalam PMK 113/PMK.03/2014 sedangkan batasan harga jual tahun 2019 dan 2020 ditetapkan berdasarkan masukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan mempertimbangkan inflasi sektor perumahan. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Impor Mei 2019 Turun 5,62 Persen
Impor Mei 2019 Turun 5,62 Persen

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Awal Pekan, Rupiah Ditutup Melemah Dua Poin

Awal Pekan, Rupiah Ditutup Melemah Dua Poin

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore akhirnya ditutup melemah tipis setelah sempat menguat hampir sepanjang hari.


NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri.


Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Masih Suram

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Masih Suram

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyiapkan lima jurus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan.


RI Jadi Lumbung Pangan Dunia 2045, Impossible

RI Jadi Lumbung Pangan Dunia 2045, Impossible

Wakil Presiden terpilih sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin menyatakan MUI memiliki lima strategi untuk mewujudkan Indonesia


Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan


BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

Sebagai solusi untuk menambal defisit alias tekor anggaran BPJS Kesehatan, akhirnya pemerintah resmi menyuntik kembali asuransi pelat merah itu sebesar Rp13,56


Pemerintah Didesak Prioritaskan Benahi SDM

Pemerintah Didesak Prioritaskan Benahi SDM

Untuk mewujudkan lima prioritas nasional yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)


Dua Bulan Berjuang, Akhirnya Ribuan Karyawan KS Mau Dirumahkan

Dua Bulan Berjuang, Akhirnya Ribuan Karyawan KS Mau Dirumahkan

Akhirnya setelah dua bulan berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, sebanyak 2.683 karyawan kontrak PT Krakatau Steel



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!