Ekonomi
Share this on:

Aksi 22 Mei Ricuh, Pengusaha Rugi Rp1,5 Triliun

  • Aksi 22 Mei Ricuh, Pengusaha Rugi Rp1,5 Triliun
  • Aksi 22 Mei Ricuh, Pengusaha Rugi Rp1,5 Triliun

Foto: jawa pos

JAKARTA - Unjuk rasa 22 Mei yang berujung rusuh memukul sektor perekonomian di Jakarta. Total kerugian ditaksir mencapai Rp1,5 triliun.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, kegiatan unjuk rasa yang berlangsung selama dua hari terakhir berdampak pada aktivitas bisnis perdagangan di DKI Jakarta. "Unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 membuat kondisi Jakarta tidak nyaman dan sangat mengganggu psikologis pasar," ujar dia di Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Sarman mencontohkan, pada 22 Mei kemarin, pusat perdagangan Pasar Tanah Abang tutup dan juga Thamrin City sebagian besar tutup. Padahal, kata dia, rata-rata pengunjung Pasar Tanah Abang di hari biasa mencapai 150 ribu orang dengan omzet sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta per hari.

"Kalau Ramadan ini bisa mencapai 250 ribu orang, dengan omzet mencapai Rp10 juta hingga Rp15 juta per hari," tutur Sarman.

Selain itu, beberapa pusat perdagangan lainnya juga tutup menjelang siang hari. Hasil pengamatan dia, di kawasan Glodok dan Mangga Dua, seperti Glodok City, Glodok Jaya, Glodok Mangga Besar, WTC Mangga Dua, dan ITC Harco Mas.

"Jelas unjuk rasa ini membuat pedagang mengalami kerugian omzet karena kekhawatiran yang dirasakan," ucap dia.

Begitupun di daerah lainnya, seperti di kawasan Jakarta Timur, sejumlah mal juga tutup. Sedangkan di kawasan Jakarta Selatan, seperti pusat perbelanjaan Plaza Senayan, Senayan City dan Pondok Indah Mal tetap buka.

"Tapi mengalami penuruan pengunjung hingga 70 persen. Ini karena masyarakat takut keluar rumah, mereka merasa kehawatir melihat situasi yang tidak kondusif," katanya.

Maka, dia menaksirkan, melihat kenyataan di atas kerugian bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun. "Itu belum kerugian di bisnis lainnya seperti pemilik cafe, restoran, transaksi perbankan dan pelaku usaha lainnya yang meliburkan karyawannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," papar dia.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat belum bisa memperkirakan berapa kerugian atas dampak aksi 22 Mei kemarin. "Kalau ada dampak, pasti, untuk kerugian material karena tidak bisa kirim barang. Tapi kami belum menghitung berapa kerugiannya," ujar Ade.

Meskipun demikian, dia melihat kondisi tersebut tidak berlangsung lama, sehingga kerugian yang ditimbulkan perusahaan tidak semakin besar. Menanggapi unjuk rasa 22 Mei, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani melihatnya tidak mempengaruhi ekonomi secara signifikan. Hal itu karena pelaku usaha sudah jauh-jauh hari melakukan antisipasi.

"Kemarin sore saya hadir undangan bukber Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang sengaja digelar di 22 Mei, Karena mereka percaya ekonomi Indonesia dan pasca pengumuman tetap baik. Saya rasa itu benar dan harus dipertahankan," kata mantan direktur pelaksana bank dunia itu.

Sementara ekonom Indef, Eko Listiyanto memperkirakan roda perekonomian di Jakarta akan membaik saat pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang. "Kemungkinan sampai presiden dilantik baru investor secara politik ada kepastian," kata Eko.

Dia juga melihat dampak yang ditimbulkan aksi 22 Mei tidak terlalu besar mempengaruhi perekonomian secara nasional. "Terkait demo kemarin secara makro dampaknya kecil. Namun demikian jika situasi demo ini masih berlarut-larut maka dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap keamanan investasi dan kondisi politik di Indonesia," ujar Eko.

Karenanya, dia berharap pemerintah bisa menjaga kepercayaan investor asing dengan memastikan keamanan di dalam negeri. Sebab jika hal tersebut tidak bisa, maka akan merugikan Indonesia. "Ini dapat menjadi kerugian besar, karena kita jadi kehilangan momentum utk mengakselerasi ekonomi melalui investasi," pungkas dia. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Bank Indonesia (BI) menyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar USD 395,3 miliar atau setara Rp5.542,10 triliun.


Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan subsidi energi turun sebesar R12,6 triliun di tahun depan.


BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

Sebagai solusi untuk menambal defisit alias tekor anggaran BPJS Kesehatan, akhirnya pemerintah resmi menyuntik kembali asuransi pelat merah itu sebesar Rp13,56


Ekspor Kerajinan Tangan Lesu

Ekspor Kerajinan Tangan Lesu

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) Bali, mengeluhkan ekspor produk kerajinan tangan mengalami kelesuan


Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga akhir Agustus, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke Indonesia sebesar Rp180,7 triliun.


Utang Pemerintah Bengkak Setahun Rp346 Triliun

Utang Pemerintah Bengkak Setahun Rp346 Triliun

Dalam setahun utang pemerintah bertambah sebesar Rp346 triliun atau hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp4.603 triliun.


Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun atau naik sebesar 7,99 persen dari Outlook 2019.


Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Saat ini kepemilikan utang asing dalam Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia mencapai Rp1.005 triliun atau 38,49 persen.


Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kehadiran transportasi online meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran di Tanah Air.


Listrik Padam, Pelaku Usaha Desak Bos PLN Dicopot

Listrik Padam, Pelaku Usaha Desak Bos PLN Dicopot

Himpunan Pengusaha Muda Muda Indonesia (HIPMI) mendesak kedua menteri terkait yang mengurusi listrik dan PLN, serta direksi PT PLN dicopot.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!