Ekonomi
Share this on:

Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

  • Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing
  • Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

JAKARTA - Repatriasi amnesti pajak tahap pertama selesai pada September 2019 selesai. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan belum ada dana milik wajib pajak yang kembali ke luar negeri.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menjelaskan dari data pelaporan gateway (lembaga pintu masuk dana repatriasi) hingga Agustus 2019 belum ada pergerakan dana repatriasi.

‚ÄĚKami yakin dengan berakhirnya holding period tidak akan pengaruhi atau memicu dana itu ke luar negeri," terangnya, kemarin (14/10).

Keyakinan tersebut berdasarkan laporan dari berbagai lembaga persepi penampung dana repatriasi amnestik pajak. Adapun sejak masa amnesti pajak bergulir dari Juli 2016 hingga Maret 2017, total dana repatriasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp146 triliun.

Dari total dana repatriasi tersebut, sebanyak Rp130 triliun masuk melalui lembaga persepsi atau gateway, sementara Rp16 triliun melalui instrumen keuangan di pasar finansial.

Namun perlu diketahui, masa amnesti pajak dibagi dalam tiga tahap yakni periode Juli 2016 hingga September 2016, kemudian Oktober 2016 hingga Desember 2016 dan Januari 2017 hingga Maret 2017. Periode tersebut dibedakan dengan besaran tarif tebusan yang harus dibayar Wajib Pajak (WP).

Dari tiga periode tersebut, masa penahanan dana repatriasi (holding period) yang sudah habis adalah untuk periode pertama. Total dana repatriasi amnesti pajak untuk periode pertama, kata Robert, sebesar Rp12,6 triliun dari total dana repatriasi Rp146 triliun.

"Dengan demikian yang sudah free (bebas) masa holding period-nya di September 2019 ini adalah hanya Rp12,6 triliun dari total Rp46 triliun," ujar Robert.

Ditjen Pajak, diklaim Robert, tidak menemukan pergerakan dana keluar dari simpanan repatriasi tersebut, meskipun masa holding period sudah selesai.

Meski demikian, pemerintah juga tidak bisa hanya duduk manis karena holding period dana repatriasi periode kedua akan segera berakhir yakni maksimal Desember 2019. Batasan tersebut bisa lebih cepat apabila proses repatriasi dilakukan Wajib Pajak (WP) lebih awal dari tenggat waktu pelaksanaan periode amnesti pajak.

Misalnya, seorang WP yang telah merepatriasi aset atau dana pada Oktober 2016, maka masa holding period WP tersebut akan berakhir tiga tahun setelah wajib pajak melakukan repatriasi atau tepatnya Oktober 2019. Dari sisi hukum, WP yang memiliki dana atau aset repatriasi yang telah melewati masa holding period sudah terbebas dari kewajiban untuk menginvestasikannya di dalam negeri.

Dari sisi perpajakan, dana tersebut juga tidak lagi memiliki persoalan karena telah melewati mekanisme yang berlaku sewaktu pengampunan pajak berlangsung. Mekanisme holding period diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.141/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.16/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Sebelumnya, pemerintah menyelenggarakan program amnesti pajak pada pertengahan 2016 dan berlangsung selama sembilan bulan hingga Maret 2017. Dalam program tersebut, pemerintah menawarkan pengampunan pajak dengan membayar uang tebusan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total komitmen dana repatriasi mencapai Rp146 triliun dari tiga ribu peserta pengampunan pajak. (ful/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jumat, Nilai Tukar Rupiah Menguat

Jumat, Nilai Tukar Rupiah Menguat

Nilai tukar (kurs) rupiah pada Jumat (15/11) pagi kembali menguat setelah sempat terkoreksi sehari sebelumnya.


Bom Bunuh Diri Tak Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia

Bom Bunuh Diri Tak Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia

Insiden bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (13/11), mendapat sorotan dunia, termasuk para investor asing.


Dapat Peringatan dari Anak Buah Prabowo Subianto, Suryo Utomo Kenapa?

Dapat Peringatan dari Anak Buah Prabowo Subianto, Suryo Utomo Kenapa?

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan Suryo Utomo untuk bekerja lebih keras merealisasikan target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah.


Sri Mulyani Direspon Positif Pasar

Sri Mulyani Direspon Positif Pasar

Dengan terpilihnya kembali Sri Mulyani sebagai menteri keuangan membawa dampak positif pada pasar.


Ekonomi Global Diproyeksikan Turun, Indonesia Terjaga di 5 Persen

Ekonomi Global Diproyeksikan Turun, Indonesia Terjaga di 5 Persen

Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global turun dari 3,5 persen menjadi 3 persen pada 2019.


Awal Pekan, Rupiah Ditutup Melemah Dua Poin

Awal Pekan, Rupiah Ditutup Melemah Dua Poin

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore akhirnya ditutup melemah tipis setelah sempat menguat hampir sepanjang hari.


Pertumbuhan Ekonomi Digital Bantu Geliatkan Investasi

Pertumbuhan Ekonomi Digital Bantu Geliatkan Investasi

Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air cukup tumbuh secara signifikan. Hal itu bisa mendorong investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia.


Free Fire Dipertandingkan, Telkomsel Beri Kesempatan Gamers Unjuk Kemampuan

Free Fire Dipertandingkan, Telkomsel Beri Kesempatan Gamers Unjuk Kemampuan

Telkomsel melalui Dunia Games kembali membuka kesempatan bagi para gamers Indonesia untuk mengakselerasikan kemampuan di bidang mobile gaming


Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Rujuk

Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Rujuk

Selang sehari Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Air memutuskan untuk berpisah, kemarin keduanya sepakat kembali menjalin kerja sama.


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!