Ekonomi
Share this on:

Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

  • Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen
  • Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) 0,05 persen dari total simpanan bank.

Dengan asumsi total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Indonesia Rp5 ribu triliun, industri perbankan setidaknya menyetor Rp2,5 triliun per tahun. LPS mengklaim, usulan premi itu relatif kecil.

Premi PRP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Berbeda dengan premi penjaminan simpanan, premi PRP akan dipakai untuk membiayai program restrukturisasi perbankan kalau terjadi krisis keuangan.

Dalam beleid yang sama, LPS mendapat mandat mengumpulkan premi. ?Secara undang-undang, kami tidak boleh menggunakan premi penjaminan membiayai operasional PRP,? tutur Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah.

Halim mengakui sebagian industri masih keberatan atas pungutan premi tambahan. Itu mengingat saat ini industri juga telah menanggung aneka biaya.

Meski begitu, premi PRP akan membantu pemilik dan pengurus bank kalau terjadi krisis keuangan macam edisi 1997/1998. Kala itu, biaya pemulihan atau resolusi krisis mencapai 60 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Selain menjadi sumber pendanaan saat krisis, premi PRP juga memaksa manajemen perbankan menjadi lebih hati-hati (prudent). Nah, kalau industri menyetor Rp2,5 triliun per tahun, Indonesia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk mencapai target dana bantalan krisis 2 persen dari PDB atau setara Rp240 triliun.

Hingga saat ini, besaran premi PRP masih dibahas LPS bersama pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya, besaran premi PRP akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

?Kami tidak bisa memutuskan premi PRP sendirian,? imbuh Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti.

Kalaupun nanti besaran premi PRP telah ditetapkan, LPS akan memberi waktu tenggang pembayaran (grace period) dengan melihat kesiapan industri. Sebelumnya, BI meminta besaran premi tambahan untuk PRP tidak memberatkan industri.

Pasalnya, industri perbankan tengah dalam proses pemulihan kinerja setelah menghadapi pelambatan ekonomi sejak tahun lalu. Berdasar data terakhir BI, total DPK perbankan hingga Mei 2017 tercatat Rp4.876 triliun. J

umlah itu meningkat 10,9 persen dibanding periode sama tahun lalu. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Inovasi Dorong Pertumbuhan Properti

Inovasi Dorong Pertumbuhan Properti

Sepanjang kuartal pertama 2018, Ciputra Group menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhannya lebih tinggi hampir 40 persen daripada kuartal pertama 2017.


Kuartal Kedua Pertumbuhan Mulai Membaik

Kuartal Kedua Pertumbuhan Mulai Membaik

Tingkat konsumsi yang stagnan di level 4,96 persen membayangi pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama lalu.


E-Commerce Mulai Topang Industri Logistik

E-Commerce Mulai Topang Industri Logistik

Peluang bisnis logistik di Indonesia masih terbuka. Bahkan, hingga tiga tahun mendatang, market size logistik di tanah air diprediksi meningkat 7–10 persen.


Hati-hati, Modus Kejahatan Bank Kian Beragam

Hati-hati, Modus Kejahatan Bank Kian Beragam

Perbankan mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap beragam upaya kejahatan perbankan. Sebab, modus kejahatan semakin beragam.


Siap Dukung Program DP 0 Persen

Siap Dukung Program DP 0 Persen

PT Bank Tabungan Negara (BBTN) siap mendukung program uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk PNS dan TNI-Polri.


Kartu NPWP Bisa Jadi Uang Elektronik

Kartu NPWP Bisa Jadi Uang Elektronik

Perbankan melakukan inovasi pada alat pembayaran nontunai.


Pajak PT Timah Melonjak 120 Persen

Pajak PT Timah Melonjak 120 Persen

PT Timah Tbk, selaku anggota Holding BUMN Industri Pertambangan memberikan kontribusi positif untuk penerimaan negara.


IKT Bidik Dana IPO Rp1 triliun

IKT Bidik Dana IPO Rp1 triliun

PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) berencana melepas 30 persen saham melalui skema initial public opering (IPO).


Utang Negara Tembus Rp4.034,8 Triliun

Utang Negara Tembus Rp4.034,8 Triliun

Jumlah utang pemerintah per akhir Febuari 2018 mencapai Rp4.034,8 triliun, atau 29,24 persen dari PDB.


Tambah Likuiditas, Genjot Kredit Bank

Tambah Likuiditas, Genjot Kredit Bank

Tahun ini Bank Indonesia (BI) menargetkan pertumbuhan kredit perbankan di kisaran 10–12 persen.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!