Ekonomi
Share this on:

Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

  • Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen
  • Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) 0,05 persen dari total simpanan bank.

Dengan asumsi total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Indonesia Rp5 ribu triliun, industri perbankan setidaknya menyetor Rp2,5 triliun per tahun. LPS mengklaim, usulan premi itu relatif kecil.

Premi PRP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Berbeda dengan premi penjaminan simpanan, premi PRP akan dipakai untuk membiayai program restrukturisasi perbankan kalau terjadi krisis keuangan.

Dalam beleid yang sama, LPS mendapat mandat mengumpulkan premi. ?Secara undang-undang, kami tidak boleh menggunakan premi penjaminan membiayai operasional PRP,? tutur Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah.

Halim mengakui sebagian industri masih keberatan atas pungutan premi tambahan. Itu mengingat saat ini industri juga telah menanggung aneka biaya.

Meski begitu, premi PRP akan membantu pemilik dan pengurus bank kalau terjadi krisis keuangan macam edisi 1997/1998. Kala itu, biaya pemulihan atau resolusi krisis mencapai 60 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Selain menjadi sumber pendanaan saat krisis, premi PRP juga memaksa manajemen perbankan menjadi lebih hati-hati (prudent). Nah, kalau industri menyetor Rp2,5 triliun per tahun, Indonesia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk mencapai target dana bantalan krisis 2 persen dari PDB atau setara Rp240 triliun.

Hingga saat ini, besaran premi PRP masih dibahas LPS bersama pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya, besaran premi PRP akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

?Kami tidak bisa memutuskan premi PRP sendirian,? imbuh Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti.

Kalaupun nanti besaran premi PRP telah ditetapkan, LPS akan memberi waktu tenggang pembayaran (grace period) dengan melihat kesiapan industri. Sebelumnya, BI meminta besaran premi tambahan untuk PRP tidak memberatkan industri.

Pasalnya, industri perbankan tengah dalam proses pemulihan kinerja setelah menghadapi pelambatan ekonomi sejak tahun lalu. Berdasar data terakhir BI, total DPK perbankan hingga Mei 2017 tercatat Rp4.876 triliun. J

umlah itu meningkat 10,9 persen dibanding periode sama tahun lalu. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rupiah Rp15.235 Per Dolar, Perbankan Jangan Panik

Rupiah Rp15.235 Per Dolar, Perbankan Jangan Panik

Nilai tukar rupiah terus bergejolak, bahkan makin lemah. Merujuk data Bloomberg, pada penutupan perdagangan kemarin (9/10), rupiah berada di level Rp 15.237,5 p


Pelemahan Rupiah Tak Berdampak pada Krisis Ekonomi

Pelemahan Rupiah Tak Berdampak pada Krisis Ekonomi

Rupiah kembali melemah terhadap dollar Amerika, Kamis (4/10).


Indonesia Tidak Akan Dibiarkan Krisis

Indonesia Tidak Akan Dibiarkan Krisis

Rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), Kamis (4/10).


Permintaan Pulih Lagi Jelang Tutup Tahun

Permintaan Pulih Lagi Jelang Tutup Tahun

Harga-harga bahan pangan di pasar tradisional cenderung turun. Pedagang pasar menyebutkan bahwa memang ada penurunan permintaan sampai 35 persen.


Persiapan Pertemuan IMF-World Bank 2018 Sudah 96 Persen

Persiapan Pertemuan IMF-World Bank 2018 Sudah 96 Persen

Persiapan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 sudah 96 persen.


Suku Bunga Acuan Naik Lagi

Suku Bunga Acuan Naik Lagi

Merespons Bank Sentral AS yang menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin (bps) menjadi 2–2,25 persen, Bank Indonesia (BI) pun ikut mengetatkan kebijakan monet


Perbankan Kerek Dana Murah

Perbankan Kerek Dana Murah

Perbankan terus mendorong pertumbuhan dana murah (current account savings account/CASA).


Transaksi di Atas USD 75 Kena Pajak 7,5 Persen

Transaksi di Atas USD 75 Kena Pajak 7,5 Persen

Pemerintah merevisi aturan impor barang kiriman. Batasan pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang kiriman diturunkan dari USD 100 menjadi USD 75.


Penyerapan PMN Capai 92 Persen

Penyerapan PMN Capai 92 Persen

PT Perusahaan Listrik Negara (persero) hampir setiap tahun memperoleh kucuran dana penyertaan modal negara (PMN) untuk membantu program kelistrikan.


Mulai Hari Ini Wajib Biodiesel 20 Persen

Mulai Hari Ini Wajib Biodiesel 20 Persen

Pemerintah mulai hari ini (1/9) mewajibkan perluasan campuran bahan bakar nabati (BBN) atau biodiesel 20 persen (B20).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!