Ekonomi
Share this on:

Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

  • Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen
  • Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) 0,05 persen dari total simpanan bank.

Dengan asumsi total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Indonesia Rp5 ribu triliun, industri perbankan setidaknya menyetor Rp2,5 triliun per tahun. LPS mengklaim, usulan premi itu relatif kecil.

Premi PRP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Berbeda dengan premi penjaminan simpanan, premi PRP akan dipakai untuk membiayai program restrukturisasi perbankan kalau terjadi krisis keuangan.

Dalam beleid yang sama, LPS mendapat mandat mengumpulkan premi. ?Secara undang-undang, kami tidak boleh menggunakan premi penjaminan membiayai operasional PRP,? tutur Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah.

Halim mengakui sebagian industri masih keberatan atas pungutan premi tambahan. Itu mengingat saat ini industri juga telah menanggung aneka biaya.

Meski begitu, premi PRP akan membantu pemilik dan pengurus bank kalau terjadi krisis keuangan macam edisi 1997/1998. Kala itu, biaya pemulihan atau resolusi krisis mencapai 60 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Selain menjadi sumber pendanaan saat krisis, premi PRP juga memaksa manajemen perbankan menjadi lebih hati-hati (prudent). Nah, kalau industri menyetor Rp2,5 triliun per tahun, Indonesia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk mencapai target dana bantalan krisis 2 persen dari PDB atau setara Rp240 triliun.

Hingga saat ini, besaran premi PRP masih dibahas LPS bersama pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya, besaran premi PRP akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

?Kami tidak bisa memutuskan premi PRP sendirian,? imbuh Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti.

Kalaupun nanti besaran premi PRP telah ditetapkan, LPS akan memberi waktu tenggang pembayaran (grace period) dengan melihat kesiapan industri. Sebelumnya, BI meminta besaran premi tambahan untuk PRP tidak memberatkan industri.

Pasalnya, industri perbankan tengah dalam proses pemulihan kinerja setelah menghadapi pelambatan ekonomi sejak tahun lalu. Berdasar data terakhir BI, total DPK perbankan hingga Mei 2017 tercatat Rp4.876 triliun. J

umlah itu meningkat 10,9 persen dibanding periode sama tahun lalu. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Suku Bunga Acuan Masih Bertahan

Suku Bunga Acuan Masih Bertahan

Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga BI 7-day reverse repo rate (BI-7DRRR) di level 6 persen.


Leasing Masih Waswas Terapkan DP 0 Persen

Leasing Masih Waswas Terapkan DP 0 Persen

Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran uang muka atau (down payment/DP) kredit kendaraan bermotor hingga 0 persen.


Tarif Pengiriman Paket Naik 20 Persen

Tarif Pengiriman Paket Naik 20 Persen

Perusahaan jasa pengiriman ekspres, pos, dan logistik melakukan penyesuaian tarif pengiriman paket sejak awal 2019.


Potensi Pasar Saham Syariah

Potensi Pasar Saham Syariah

Pasar saham syariah menunjukkan kinerja yang positif pada 2018. Jumlah investor saham syariah per November tumbuh 82 persen.


Penyaluran KUR Capai 95 Persen

Penyaluran KUR Capai 95 Persen

Realisasi kredit usaha rakyat (KUR) hingga November 2018 telah mencapai Rp 118 triliun atau 95,7 persen dari target Rp 123,8 triliun.


Industri Mamin Tetap Dominan

Industri Mamin Tetap Dominan

Industri manufaktur diprediksi tumbuh 5 persen hingga akhir 2018. Pertumbuhan sektor itu mencapai 4,87 persen secara agregat sejak 2015 hingga 2018.


Semakin Diminati, KA Joglosemarkerto Selalu Penuh 90 Persen Lebih

Semakin Diminati, KA Joglosemarkerto Selalu Penuh 90 Persen Lebih

Antusiasme penumpang Kereta Api (KA) Komuter Joglosemarkerto sangat tinggi. Bahkan tingkat okupansinya gila-gilaan, di atas 90 persen.


Penerimaan Pajak Masih 80 Persen

Penerimaan Pajak Masih 80 Persen

Penerimaan pajak hingga akhir November 2018 tercatat masih sekitar 80 persen.


Jumlahnya Membengkak, Pemerintah Klaim Rasio Utang BUMN Aman

Jumlahnya Membengkak, Pemerintah Klaim Rasio Utang BUMN Aman

BUMN mencatat utang perusahaan pelat merah Rp5.271 triliun. Itu melesat 132,92 persen dari periode 2016 di kisaran Rp2.263 triliun.


Regulasi Investasi Asing Jangan Diubah

Regulasi Investasi Asing Jangan Diubah

Liberalisasi 100 persen investasi bidang usaha angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, dianggap belum perlu.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!