Ekonomi
Share this on:

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

  • Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman
  • Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

JAKARTA - Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara. Namun kalangan pengusaha menilai belum efektif mengerek minat belanja turis asing di Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan skema tax refund yang berlaku mulai 1 Oktober 2019 mendatang.

Ada pun jumlah minimal PPN yang diminta kembali oleh wisatawan yang sebesar Rp500 ribu atau nilai minimal belanja turis sebesar Rp5 juta dalam satu kali transaksi.

Nah dalam aturan yang baru, wisatawan dibebaskan untuk mengumpulkan struk barang belanjaan dengan nilai belanja minimal Rp500 ribu per struk yang dapat diakumulasikan hingga batas minum Rp5 juta.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan, meski diberikan kelonggaran oleh otoritas fiskal namun batas minimum masih ketinggian dibanding dengan negara-negara tetangga.

"Sekarang kalau turis belanja di negara tetangga, tidak ada nilai (belanja) Rp1 juta bisa klaim tax refund. Nah, kenapa kita tidak?," ujarnya di Jakarta, kemarin (26/9).

Karena itu, Aprindo meminta pemerintah untuk merevisi aturan PPN agar menjadi lebih rendah, sehingga benar-benar berdampak efektif bagi geliatnya bisnis ritel.

"Kami dengar ada kemungkinan diubah soal aturan PPN ini. Jadi, ini kesempatan boleh diajukan. Kami kira tidak ada yang hilang, justru tambah banyak turis belanja, tambah banyak yang dikembalikan, tambah banyak pendapatan barang yang dibeli," katanya.

Namun, adanya kelonggaran ketentuan tax refund itu meningkatkan animo pelaku usaha ritel untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Saat ini, tercatat ada 55 pengusaha ritel dengan 600 outlet telah memberikan fasilitas tax refund kepada turis asing.

"Mereka ingin mendengar, ini betul tidak akan memudahkan turis dan memudahkan proses mereka di lapangan serta administrasi mereka dengan Kementerian Keuangan," ujar dia.

Menanggapi permintaan pelaku usaha tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan perubahan batas minimum harus melalui perubahan UU melalui persetujuan DPR.

"Kami menunggu perubahan UU tidak hanya di bagian itu saja dan itu nanti ke DPR juga," ujarnya.

Dia pun setuju usulan Aprindo memangkas batasan tax refund demi lebih optimal mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan kinerja sektor ritel.

"Kami setuju (Aprindo) di UU PPN berikutnya bisa kami turunkan karena benchmark (perbandingan) dari berbagai negara rata-rata Rp1 juta," papar dia.

Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan akan memasukkan penurunan tax refund dalam revisi undang-undang. Sebab, saat ini Dirjen Pajak tengah fokus mempersiapkan RUU Omnibus Law tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tax refund hingga September 2019 sebesar Rp10,1 miliar. Tahun lalu, tax refund mencapai Rp11,2 miliar dengan perkiraan nilai belanja sebesar Rp112 miliar.(din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Sejak muncul wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken kenaikan iuran BPJS Kesehatan


Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga September masih belum menunjukkan perbaikan.


Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Kuartal ketiga akan segera berakhir, dan segera memasuki kuartal keempat 2019, namun pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan geliat yang menggembirakan


Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dari tahun 2014 hingga 2019, rupanya telah gagal


Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Di tengah kondisi global mengalami pelemahan, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum reda,


Risiko Gagal Bayar, BI Keluarkan Aturan Baru

Risiko Gagal Bayar, BI Keluarkan Aturan Baru

Bank Indonesia kemarin (2/10) mengeluarkan peraturan baru yang akan memungkinkan perusahaan dan investor untuk mendirikan lembaga kliring


Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum selesai, sudah muncul perang dagang baru, antara AS dan Eropa.


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri


Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan cukai rokok 23 persen dan harga jual eceran dengan rata-rata 35 persen pada tahun depan, berpotensi menyumbang laju inflasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!