Ekonomi
Share this on:

Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

  • Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit
  • Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia diketahui defisit sebesar 8,56 miliar dolar AS sepanjang tahun 2018. Penyebabnya tingginya impor yang sangat signifikan, dan kondisi ini terparah sepanjang republik Indonesia berdiri.

Kondisi neraca perdagangan Indonesia ini disentil Calon Wakil Presiden 02 Sandiaga Uno dalam debat Pilpres 2019 pada Sabtu (13/4) malam. Di mana, meski bangga atas kehadiran startup unicorm namun di sisi lain produk tersebut berasal dari impor.

Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2018 realisasi ekspor mencapai 180,06 miliar dolar AS. Sedangkan impor tercatat sebesar 188,63 miliar. Menyoal pertanyaan Sandiaga Uno, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda membenarkan apa yang dikatakan mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

"Memang ada pengaruh dari membanjirnya barang impor di e-commerce terhadap defisit neraca perdagangan, namun menurut saya juga tidak signifikan," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (14/4) kemarin.

Huda menjelaskan, bahwa penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan Indonesia itu disebabkan oleh impor pangan yang cukup signifikan. "Justru yang paling signifikan impor pangan untuk stabilisasi harga agar inflasi tetap di angka 3 persen-an," kata Huda.

Atas kondisi itu, kata Huda, pemerintah tidak bisa menekan masyarakat mengonsumsi barang impor. Hal itu karena konsumen adalah raja, dan akan memilih barang terbaik serta atas kemampuan kantongnya.

"Menariknya adalah, kita tidak dapat membendung konsumen untuk mengkonsumsi barang impor karena konsumen di e-commerce adalah konsumen yang sangat rasional dengan harga," ucap Huda.

Nah, atas kondisi itu jadi sangat wajar masyarakat lebih memilih barang impor ketimbang produk hasil dalam negeri. Dan, ini menjadi PR pemerintah bagaimana meningkatkan kualitas produk sendiri.

"Jadi sangat wajar ketika konsumen mempunyai opsi yang lebih murah dibandingkan dengan harga di toko konvensional, maka konsumen memilih barang dari e-commerce," kata Huda.

Sandiaga Uno sebelumnya menyoroti neraca perdagangan Indonesia yang defisit sebesar 8,56 miiar di 2018. Defisit dipicu karena tingginya angka impor, dan mirisnya Indnesia banjir produk e-commerce impor.

"Sekarang kita defisit neraca perdagangan defisit 8 miliar dolar AS. Kita bangga dengan perkembangan e-commerce dengan unicorn-unicorn tapi kita dibanjiri produk luar negeri," kata Sandi.

Jokowi membenarkan tentang tingginya angka defisit neraca perdagangan sepanjang 2018. Namun pemerintah telah berhasil mencatat surpus sebesar 330 juta dolar AS sepanjang Februari 2019.

"Artinya usaha kita mati-matian untuk menekan defisit neraca perdagangan. Apa yang kita lakukan ke depan? Substitusi barang-barang impor harus dikerjakan di Indonesia, petrochemical industrinya harus ada di Indonesia karena impor terbesar di situ," kata Jokowi. (din/zul/fin)

Berita Berikutnya

Pemudik Beralih ke Jalur Darat
Pemudik Beralih ke Jalur Darat

Berita Sejenis

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Dengan diturunkannya uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor dan properti mulai 2 Desember 2019


Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


Dijegal Uni Eropa, Ekspor CPO Malah Naik

Dijegal Uni Eropa, Ekspor CPO Malah Naik

Di tengah diskriminasi atau boikot yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia


Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya keras memberantas keberadaan perusahaan financial technology (fintech) ilegal di Indonesia.


Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Bukalapak dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebanyak ratusan karyawannya.


Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan.


Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Pemerintah dan DPR resmi mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA) mulai Januari 2020.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!