Ekonomi
Share this on:

Bank BJB Diminta Tidak Pilih Dirut Bermasalah

  • Bank BJB Diminta Tidak Pilih Dirut Bermasalah
  • Bank BJB Diminta Tidak Pilih Dirut Bermasalah

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) yang rencananya digelar dalam waktu dekat, akan menjadi pertaruhan reputasi bank daerah terbesar di Indonesia itu. Sehubungan dengan persaingan di sektor perbankan yang kian ketat, para pemegang saham diwanti-wanti agar memilih Direktur Utama (Dirut) dengan rekam jejak terbaik dan visi kepemimpinan yang kuat.

Terlebih isu terkait kepentingan politik dan kurang sehatnya persaingan internal mewarnai bursa pemilihan orang nomor satu di Bank Jawa Barat tersebut. Menanggapi hal itu pegiat Bank Daerah Watch (BDW), AK Supriyanto, menuturkan para pemegang saham perlu mencermati penyelidikan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan di Bank BJB oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat.

Berdasarkan SP LIDIK/294/III/2019/DITRESKRIMSUS Polda Jabar, salah satu kandidat Dirut dikabarkan ikut diperiksa, meskipun kapasitasnya masih sebatas saksi. Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang itu disebut-sebut terkait dengan pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang kurang berjalan dengan baik di dalam Bank BJB, seperti munculnya kredit bermasalah dan praktek percaloan kredit pensiun di Bandung maupun kredit pegawai di Jakarta.

Menurut informasi yang diterima BDW, Otorita Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya juga telah menemukan pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP) di berbagai tingkatan, baik dalam hal operasional kredit maupun operasional bank. "Jika para pemegang saham tidak berupaya untuk memetakan seluk beluk perkara hukum ini, Bank BJB akan memiliki risiko reputasi yang serius," kata Supriyanto dalam keterangan tertulisnya kepada Fajar Indonesia Network di Jakarta, Sabtu (27/4).

Soal lain yang menjadi sorotan BDW adalah adanya informasi mengenai pergantian pejabat-pejabat dlam organisasi Bank BJB yang terkesan masif dalam beberapa bulan terakhir. Mengingat pemimpin tertinggi BJB saat ini bersatus Plt (Pelaksana Tugas) Dirut, pergantian-pergantian tersebut dapat memunculkan isu conflict of interest (konflik kepentingan) ketika sang Plt Dirut juga ikut mencalonkan diri untuk jabatan Dirut.

Pergantian secara besar-besaran dalam waktu yang cepat berpotensi membahayakan sistem yang sudah berjalan baik pada organisasi manapun. Dalam industri perbankan, rotasi perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika pergantian pejabat dalam posisi tertentu memerlukan ijin dari Dewan Komisaris dan OJK, maka yang harus diurus dahulu adalah persetujuan dari lembaga-lembaga itu dulu, bukan pergantiannya, lanjut alumnus Universitas Islam Antarabangsa Malaysia ini.

Lebih lanjut, Supriyanto mengingatkan bahwa Bank BJB memiliki tantangan berat untuk mempertahakan posisinya sebagai bank daerah dengan market terbesar. Pasalnya, bank-bank nasional maupun bank asing ke daerah makin agresif dalam melakukan penetrasi pasar perbankan di daerah.

Jangan sampai calon terbaik dikalahkan oleh calon bermasalah melalui lobi-lobi tak sehat atau kampanye-kampanye politik ke para pemegang saham. Salah pilih Dirut bukan hanya merugikan Bank BJB ke depan, tapi juga mengkhianati masyarakat Jawa Barat sebagai stakeholders terpenting.

Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra, Syahrir mengingatkan kepada jajaran komisaris dan direksi Bank BJB yang akan melakukan RUPS untuk melakukan pembahasan secara optimal terkait kinerja bank itu.

"Jangan sampai pemilihan Dirut Bank BJB sarat akan kepentingan politik atau pribadi salah satu tokoh di Jawa Barat. Hal ini dapat menciderai martabat Bank kebanggaan warga Jabar," kata Syahrir dalam keterangannya saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Syahrir pun menilai kinerja bank BJB bilamana dilihat dari pertumbuhan bisnis tidak menunjukkan peningkatan, padahal target bisnis sudah dikecilkan. "Info periode bisa dicek dari pencapaian target di cabang-cabang, sebagian besar tidak tercapai dan berbeda dengan semangat pencapaian target di tahun sebelumnya," tukas Syahrir.

Selain itu di zaman era kepemimpinan Plt Dirut Jabar yang sekarang Kualitas Kredit Nermasalah (NPL) secara umum meningkat dibarengi dengan penurunan porfolio kredit terutama di segmen Komersial, KPR, dan UMKM yang menuntut peningkatan pencadangan CKPN.

"Kualitas pelayanan nasabah dirasakan menurun, seiring dengan penurunan motivasi dan semangat / gairah kerja pegawai yg disebabkan oleh suasana kerja yg tidak kondusif oleh perilaku ini juga menjadi penghambat, kredit menurun dan penghimpunan dana didominasi oleh deposito, sedangkan penyaluran kredit diberikan dengan NIM yang tipis," tuturnya.

Selain minimnya target, Sejumlah catatan juga diberikan oleh Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat ini terkait kurang efisien dam sinerginya antar hubungan intra lembaga di Bank milik warga Jabar tersebut. "Pelaksanaan bisnis dan operasional bank bjb dinilai belum efisien, masih banyak pemborosan yang sebenarnya bisa diminimalkan, sehingga BOPO tdk berada di atas 80 persen. Tidak ada upaya strategis yang dilakukan berupa program efisiensi dan optimalisasi anggaran biaya," ungkap Syahrir.

"Budaya perusahaan Go Spirit tidak dilanjutkan, seperti program penguatan budaya, program ide kreatif dan innovatif, execution program, budaya hidup sehat, program literasi bjb pustakaku, program pegawai berakhlak mulia, sehigga tanpa disadari kurang keharmonisan diantara pimpinan dan bawahan apalagi menjadi change champion/change leader bagi pegawai bank bjb terjadi kembali," imbuhnya.

Syahrir pun menambahkan, memimpin Bank BJB sama seperti mengendarai mobil, dimana semua tergantung yang menyupir. "Jadi saya rasa Pemprov perlu mencermati lebih dalam lagi soal kemajuan BJB. Jangan sampai salah memilih SDM yang tidak bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan Jawa Barat," tutupnya. (frs/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kasus Lion Air Group, Perlu UU Data Pribadi

Kasus Lion Air Group, Perlu UU Data Pribadi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini rupanya tidak diikuti keamanan sistemnya.


Suku Bunga Acuan Turun Jadi 5,25 Persen

Suku Bunga Acuan Turun Jadi 5,25 Persen

Bank Indonesia (BI), kembali menurunkan suku bunga acuan BI 7 Daya Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen.


Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Alasan kenaikan cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, dan bisa menambah penerimaan negara dianggap ada niatan yang tidak baik.


Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Bank Indonesia (BI) menyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar USD 395,3 miliar atau setara Rp5.542,10 triliun.


SMS, Ciri Fintech Ilegal

SMS, Ciri Fintech Ilegal

Financial Technology (fintech) seolah tidak pernah mati. Ditutup satu, tumbuh tiga.


Kenang BJ Habibie Kuatkan Rupiah Saat Krisis Ekonomi

Kenang BJ Habibie Kuatkan Rupiah Saat Krisis Ekonomi

Banyak karya yang telah disumbangkan oleh Presiden ke-3 RI BJ Habibie, sehingga putra bangsa itu tidak hanya dikenal di Tanah Air, melainkan di dunia.


Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya keras memberantas keberadaan perusahaan financial technology (fintech) ilegal di Indonesia.


Maskapai AirAsia Raup Untung Rp11 M

Maskapai AirAsia Raup Untung Rp11 M

Di tengah sekaratnya industri penerbangan namun tidak membuat maskapai AirAsia Indonesia merugi.


Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga akhir Agustus, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke Indonesia sebesar Rp180,7 triliun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!