Ekonomi
Share this on:

BBM Pertamax Bakal Disubsidi

  • BBM Pertamax Bakal Disubsidi
  • BBM Pertamax Bakal Disubsidi

JAKARTA - Pemerintah membuka peluang akan memberikan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax di tahun 2020 mendatang.

"Ada wacana subsidi mau di balik, jadi Premium tidak dapat subsidi tapi Pertamax yang diberikan subsidi," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3) kemarin.

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax di tahun 2020 mendatang rencananya akan mendapatkan subsidi, Hal tersebut disampaikan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Jonan, alasan memberikan subsidi terhadap Pertamax agar masyarakat banyak menggunakan BBM yang ramah lingkungan. hal tersebut diusulkan oleh beberapa Legislator Komisi VII saat rapat kerja bersama pihaknya.

Namun wacana tersebut akan bisa diajukan pada Rencana APBN 2020 mendatang. "Usulan tersebut akan coba kami lihat pada APBN 2020 nanti," kata Jonan.

Adapun saat ini harga jual Premium ditetapkan sebesar Rp6.550 per liter, Pertalite Rp7.800, Pertamax Rp9.500, Pertamax Turbo Rp10.700, dan Pertamax Racing Rp42.000. Sedangkan untuk bahan bakar diesel, dexlite dijual seharga Rp9.000 per liter, Pertamina Dex Rp10.500, dan Solar Rp5.150.

Sekadar informasi, saat Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun dalam RAPBN 2019, atau mengalami kenaikan Rp1,25 triliun, dari draft awal Rp156,5 triliun.

"Bisa kita setujui subsidi BBM Rp100,68 triliun dan subsidi listrik Rp57,1 triliun," kata Ketua Panja Said Abdullah.

Pagu subsidi energi ini telah mempertimbangkan kenaikan asumsi kurs dari sebelumnya Rp14.400 per dolar AS ke Rp14.500 per dolar AS dengan asumsi harga ICP minyak 70 dolar AS per barel.

"Subsidi energi ini terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp100,68 triliun dengan rincian untuk BBM sebesar Rp33,3 triliun, LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp72,32 triliun, serta mencakup carry over Rp5 triliun," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, perubahan alokasi pagu subsidi energi RAPBN 2019 ini terjadi karena adanya kenaikan asumsi nilai tukar sebesar Rp100.

"Kenaikan asumsi ini yang membuat pagu subsidi energi mengalami kenaikan Rp1,25 triliun, dari sebelumnya Rp156,5 triliun menjadi Rp157,79 triliun," katanya.

Lanjut Nazara, Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram mengalami kenaikan Rp616,5 miliar dan subsidi listrik mengalami kenaikan Rp642,7 miliar dari draf awal.

"Pemberian subsidi BBM dan LPG ini, kata dia, juga sudah mempertimbangkan penyesuaian subsidi tetap solar menjadi sebesar Rp2.000 per liter," ujar dia.

Peneliti Indef Nailul Huda menilai jika Pertamax jadi disubsiDI, maka tujuan adanya subsidi akan berubah. Karena subsidi diberikan untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat, sementara saat ini pengguna pertmax masih sedikit.

"Efek kenaikan harga pertamax terhadap inflasi tidak begitu signifikan. Memang jika disubsidi akan menurunkan harga dan bisa menaikkan permintaan, tapi sampeai harga berapa orang itu akan pindah ke pertamax?" ujar Nailul Huda kepada Fajar Indonesia Network.

Menurut Nailul Huda, jika memberikan subsidi ke Pertamax hingga mencapai harga serendah Pertalite saat ini, maka subsidinya bisa mencapai 2.000 rupiah per liter.

"Itu pemborosan namanya. Terus bandingkan dengan dampak inflasi dari naiknya harga BBM bersubsidi. Pasti akan banyak dampak negatifnya," ucapnya.

"Saya malah curiga subsidi ini untuk keuntungan Pertamina agar dapat subsidi yang pasti lebih besar jika diterapkan di pertamax," imbuh Nailul.

Terpisah, dalam keterangan tertulisnya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, terkait temuan Komisi VII DPR adanya transaksi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dan temuan Kepolisian Resor (Polres) Bangka Barat akan adanya 80 ton solar ilegal di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat (16/03), yang menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah setiap harinya, pihaknya mendesak pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

"Mendorong Kepolisian untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas hasil temuan transaksi BBM ilegal tersebut hingga ke jaringan utama dan seluruh pihak yang terlibat, serta menindak tegas seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," terangnya. Selasa (19/3) kemarin.

Bamsoet juga mendesak Komisi VII DPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk berkomitmen terhadap pemberantasan BBM ilegal.

Menurut Bamsoet, agar BBM satu harga dapat tercapai dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, mengingat hingga saat ini Pertamina sangat sulit untuk mendapatkan sub-penyalur bagi pendistribusian BBM, terutama ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu.

"Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan kepada Pertamina, serta meminta Pertamina untuk berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan negara," pungkas Bamsoet. (by/din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Ekspor CPO Bakal Semakin Anjlok
Ekspor CPO Bakal Semakin Anjlok

Berita Berikutnya

Hari Pertama Pelunasan BPIH Sepi
Hari Pertama Pelunasan BPIH Sepi

Berita Sejenis

Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

Pendidikan Vokasi Bakal Dikenai Pengurangan Pajak

Demi menciptakan daya saing generasi masa depan yang cemerlang dan pintar di bidangnya masing-masing.


Undang Maskapai Asing Tak Selesaikan Masalah

Undang Maskapai Asing Tak Selesaikan Masalah

Rencana pemerintah bakal mengundang maskapai asing untuk menyelesaikan masalah harga tiket pesawat mahal dipandang tidak tepat.


Pemerintah Genjot Revitalisasi Pasar Tradisional

Pemerintah Genjot Revitalisasi Pasar Tradisional

Pasar tradisional bakal mendapatkan atensi dari pemerintah. Revitalisasi pasar jadi prioritas pada APBN 2019.


Tiket Mahal, Kementerian Saling Lempar Tanggung Jawab

Tiket Mahal, Kementerian Saling Lempar Tanggung Jawab

Persoalan maskapai penerbangan di Tanah Air bakal berkepanjangan. Pasalnya sejumlah pihak terkait melemparkan tanggung jawabnya.


RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi

RI Kejar Pajak Perusahaan Teknologi

Pajak perusahaan-perusahaan over the top (OTT) seperti Google, Netflix, dan lain-lain bakal digarap serius.


Vo;ume Impor BBM Picu Defisit Migas

Vo;ume Impor BBM Picu Defisit Migas

Defisit neraca perdagangan pada kuartal I 2019, utamanya disebabkan defisit migas sebesar 2,76 miliar dolar AS.


31 Mei Diprediksi Puncak Konsumsi BBM

31 Mei Diprediksi Puncak Konsumsi BBM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi puncak konsumsi BBM lebaran terjadi, Jumat (31/5) atau H-5 Idul Fitri 1440 H.


Sema Ramadan, Konsumsi BBM Diprediksi Meningkat

Sema Ramadan, Konsumsi BBM Diprediksi Meningkat

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG diperkirakan meningkat saat Ramadan 2019.


Pemerintah Bakal Tambah Impor 125 Ribu Ton Bawang Putih

Pemerintah Bakal Tambah Impor 125 Ribu Ton Bawang Putih

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan segera mengeluarkan SPI bawang putih lagi kepada 11 importir swasta.


Pemerintah Garansi saat Mudik BBM di Jalur Tol Aman

Pemerintah Garansi saat Mudik BBM di Jalur Tol Aman

Pemerintah memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) sepanjang Tol Trans Jawa aman saat musim mudik Lebaran 2019.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!