• Home
  • Berita Ekonomi
  • Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Ekonomi
Share this on:

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

  • Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM
  • Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

JAKARTA - Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.

Untuk memastikan sertifikasi halal atas produk yang ada di Indonesia berjalan dengan lancar, maka Kementerian Agama melakukan penandatangan Nota Kesepahaman dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Penandatangan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, juga Majelis Ulama Indonesia untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi kita semua di mana sesuai dengan tugas, fungsi, dan wenenang masing-masing," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, kemarin (16/10).

Lukman Hakim menjelaskan, nota kesepahaman itu ada beberapa poin. Pertama, produk yang wajib bersertifikat halal dimulai pada 17 Oktober 2019.

Ke dua, pelaksanaan layanan sertifikasi halal bagi produk. Ketiga, pelaksanaan pengawasan sertifikat halal dan label halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Ke empat, pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian. Kelima, pelaksanaan kerja sama internasional. Keenam, pelaksanaan kebijakan lembaga pemeriksa halal, di lingkungan perguruan tinggi negeri.

Ke tujuh, pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Ke delapan, pelaksanaan disemaniasi edukasi, informasi, dan publikasi penyelenggaraan layanan sertifikasi halal.

Ke sembilan, pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan, pelindungan ketertiban, dan keamanan serta penegakkan hukum dalam penyelengggaraan layanan sertifikasi halal.

Ke sepuluh, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan. Ke sebelas, pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.

Ke duabelas, tugas lain yang terkait dengan penyelengggaraan sertfikasi halal sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian lembaga terkait dan MUI

"Selama masa pelaksanaan pendaftaran bagi jenis produk yang wajib bersertifikat halal, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan membina pelaku usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal," kata Lukman.

Selain itu, BPJPH akan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong dan meningkatkan iklim berusaha.

Terkait belum melakukan tindakan terhadap pelaku UKM, Lukman mengatakan karena hingga 2024 pihaknya masih fokus pada tahap sosialisasi.

"Lima tahun ini tidak ada penegakan hukum, tapi dengan persuasif memberlakukan pembinaan, memberikan sosialisasi, dan lain-lain untuk pelaku usaha," kata Lukman.

Alasan sosialiasi dalam jangka waktu yang cukup lama, karena untuk menghindari kesalahpahaman dari pelaku UKM. Karenanya, pihaknya akan melibatkan semua pelaku usaha dari kecil hingga besar.

"Ada yang besar-besar, tapi juga yang tidak sedikit, yang UKM-UKM, yang mendapatkan bimbingan sosialisasi sehingga tidak ada kesalahpahaman," ujar dia.

Setelah lewat dari tahun 2024, baru pihaknya melakukan tindakan sebagaimana penyelenggaraan jaminan produk halal. (din/fin/ima)


Berita Sejenis

Bank Investasi Syariah Beroperasi Tahun Depan

Bank Investasi Syariah Beroperasi Tahun Depan

Kajian pembentukan bank investasi syariah (BIS) sampai saat ini masih diberlakukan.


Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Sejak muncul wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken kenaikan iuran BPJS Kesehatan


Ekspansi Regional GoJek Masih Berat, Kenapa Ya?

Ekspansi Regional GoJek Masih Berat, Kenapa Ya?

ABI Research merilis data bahwa GoJek ternyata hanya menguasai 35,3 persen pangsa pasar Indonesia


Perlambatan Ekonomi Global, Pertumbuhan Masih Stabil?

Perlambatan Ekonomi Global, Pertumbuhan Masih Stabil?

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan Semester 1 tahun 2019 masih stabil pada angka 5,06 persen.


Dapat Peringatan dari Anak Buah Prabowo Subianto, Suryo Utomo Kenapa?

Dapat Peringatan dari Anak Buah Prabowo Subianto, Suryo Utomo Kenapa?

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan Suryo Utomo untuk bekerja lebih keras merealisasikan target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah.


Accurate Luncurkan Program Kapan Naik Kelas Bagi UKM, Seperti Apa?

Accurate Luncurkan Program Kapan Naik Kelas Bagi UKM, Seperti Apa?

Accurate meluncurkan program Kapan Naik Kelas selama November 2019 untuk mengkampanyekan pentingnya pembukuan bagi setiap bisnis


Anggap Produk Tembakau Alternatif Sama dengan Rokok, Pemerintah Keliru

Anggap Produk Tembakau Alternatif Sama dengan Rokok, Pemerintah Keliru

Pemerintah disarankan membuat regulasi khusus bagi produk tembakau alternatif.


Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Wacana Sepeda Motor Jadi Transportasi Umum Ditolak

Sejak bos Gojek masuk sebagai Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin periode 2019-2024


Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Masih di Atas 5 Persen

Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Masih di Atas 5 Persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2019 masih di atas 5 persen atau sekitar 5,05 persen.


Kemenperin Bantu Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM Pangan

Kemenperin Bantu Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM Pangan

Mengingat umat muslim sebagai mayoritas konsumen di Indonesia, Kementerian Perindustrian mendorong para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki sertifikat



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!