Ekonomi
Share this on:

Biaya Pindah Ibu Kota Sudah Masuk RAPBN 2020

  • Biaya Pindah Ibu Kota Sudah Masuk RAPBN 2020
  • Biaya Pindah Ibu Kota Sudah Masuk RAPBN 2020

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan dana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) sudah masuk dalam RAPBN anggaran 2020. Namun jumlahnya belum signifikan.

Hal itu karena masih mengkaji, mempelajari masterplan pembangunan pindah ibu kota.

"Saya lihat itu karena masih dalam bentuk kajian dan awal dari infrastruktur yang akan dibangun," ujar Menteri Sri di Jakarta, Selasa (27/8).

Kajian juga masih dilakukan mengenai aset-aset milik DKI Jakarta, mengenai pengelolaan aset yang nantinya untuk membiayai pemindahan ibu kota ke Kaltim.

"Ya, kita juga memikirkan seluruh aset-aset di DKI, dan pelaksanaan proyek pemindahan itu sendiri, apakah bertahap atau sekaligus dan bagaimana penggunaan aset sekarang ini," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Sementara direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mengatakan, bahwa tidak ada pembangunan ibu kota yang tidak menggunakan angaran APBN. Namun kata dia, dalam pemindahan ibu kota ke Kaltim pemerintah tidak akan membenani dana APBN.

Lanjut Pieter, pemerintah sudah menjelaskan salah satu sumber pembiayaan dari empat sumber itu adalah anggaran pemerintah yang akan dibebankan setiap tahun.

"Karena hanya salah satu dari empat sumber dan dibebankan per tahun maka nilainya tidak besar sehingga dianggap tidak membebani," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (27/8).

Dia mengungkapkan, sebetulnya tidak sependapat dengan pemikiran yang berkembang agar anggaran pembangunan ibu kota tidak boleh membebani APBN.

"Kriteria membebani seperti apa? Yang tidak membebani seperti apa? Tujuan APBN adalah untuk menstimulus perekonomian. Seharusnya tidak dibatasi dengan kata-kata tidak membebani. Karena kita terlalu konservatif, terlalu berhati-berhati, takut defisit terlalu besar takut utang bertambah, makanya perekonomian kita tidak bisa melaju kencang," tutur Pieter.

Pieter menjelaskan, fungsi APBN adalah untuk menstimulus perekonomian. Idealnya APBN memang sebesar-besarnya digunakan untuk belanja rutin maupun belanja modal. Termasuk untuk membangun ibu kota baru. Hal ini sesuai Undang Undang defisit maksimum 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pemerintah bisa mengefisienkan anggaran yang lain. Memaksimalkan anggaran pembangunan ibu kota baru dengan batasan defisit maksimum 3 persen. Tidak ada kata-kata membebani," ujar dia.

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengaku siap mensupport pemerintah soal pendanaan pindah ibu kota ke Kaltim.

Mengenai berapa jumlah investasi yang akan digelontorkan untuk ibu kota baru? Pihak Kadin belum bisa membeberkan, sebab pemerintah belum memutuskan lokasi tepatnya di mana.

"Kita masih melihat dulu kepastian lokasinya. Jika sudah fix dan kita lihat seluruh masterplan (pemerintah) dan tahapan perpindahan, pengusaha tentu akan ada yang akan masuk ke sana," kata Wakil Ketua Umum Kadin Raden Pardede di Jakarta, Selasa (27/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebutkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim membutuhkan dana sekitar Rp466 triliun. Dana tersebut, 19 persen berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari investasi aset di Jakarta.

Sementara sisanya dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dengan Badan Usaha Milik negara (BUMN).(fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Kuartal ketiga akan segera berakhir, dan segera memasuki kuartal keempat 2019, namun pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan geliat yang menggembirakan


Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang Dagang AS-Eropa Gerus Pertumbuhan Ekonomi RI

Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum selesai, sudah muncul perang dagang baru, antara AS dan Eropa.


Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Utang BUMN sudah sangat mengerikan. Setiap tahun mengalami kenaikan yang tidak sedikit.


Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

Di tengah keberatan para UMKM terkait diwajibkan mengantongi sertifikat halal mulai 17 Oktober 2019


Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Penyedia transportasi online Gojek dan Grab punya pesaing baru yang bernama Anterin.id.


Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Tahun Depan, 6,9 Juta Pelanggan 900 VA Tak Disubsidi Lagi

Pemerintah dan DPR resmi mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA) mulai Januari 2020.


Kabar Gembira Nih! Kompensasi PLN Sudah Cair

Kabar Gembira Nih! Kompensasi PLN Sudah Cair

PLN menyatakan telah memberikan kompensasi kepada pelanggannya terkait insiden padamnya listrik massal atau blackout


Pasokan Listrik Aman di Ibu Kota Baru

Pasokan Listrik Aman di Ibu Kota Baru

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan infrastruktur kelistrikan sudah siap 'menerangi' Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.


Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga akhir Agustus, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke Indonesia sebesar Rp180,7 triliun.


Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun atau naik sebesar 7,99 persen dari Outlook 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!