Ekonomi
Share this on:

BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

  • BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun
  • BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

JAKARTA - Sebagai solusi untuk menambal defisit alias tekor anggaran BPJS Kesehatan, akhirnya pemerintah resmi menyuntik kembali asuransi pelat merah itu sebesar Rp13,56 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, suntikan modal sebesar Rp13,56 triliun berasal dari penyesuaian iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) pusat dan daerah yang menjadi Rp42 ribu per bulan per peserta dan berlaku pada Agustus 2019.

"Pemerintah pusat menanggung dari bulan Agustus sampai Desember dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu per jiwa plus pemerintah daerah yang sebanyak 37 juta jiwa dibayarkan pemerintah pusat hingga akhir tahun ini," ujar Sri di Jakarta, Senin (2/9).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu merinci, dana yang dikucurkan untuk iuran PBI pemerintah pusat dari Agustus hingga akhir tahun ini sebesar Rp9,2 triliun. Sementara iuran PBI daerah sebesar Rp3,34 triliun.

"Jadi BPS Kesehatan akan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp13,56 triliun," jelas dia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menambahkan, pencairan dana Rp13,56 triliun baru terlaksana setelah peraturan presiden (perpres) diterbitkan.

"Jadi yang mendesak bagaimana APBN membantu defisit, tentunya penyesuaian PBI pusat dan daerah. Nanti tercantum dalam perpres," ungkap dia.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu, Suminto mengatakan, bahwa penyesuaian iuran di luar PBI pusat dan daerah mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Suminto menyebutkan, penyesuaian tetap terjadi pada kelas I dan kelas II untuk kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sesuai usulan pemerintah yaitu sebesar Rp160 ribu per bulan per jiwa dan Rp110 ribu per bulan per jiwa.

"Cuma PBPU kelas III disyaratkan sampai data cleansing selesai, kalau targetnya Kementerian Sosial akhir September ini," ungkap dia.

Terkait belum ada penyesuaian PBPU kelas III, iuran peserta hingga akhir tahun masih tetap semula, yakni Rp25.500 per bulan per jiwa.

Sebagai informasi, Menkeu Sri Mulyani menyebutkan defisit keuangan BPJS Kesehatan meningkat menjadi Rp32,84 triliun hingga akhir 2019, angka itu meningkat dari proyeksi sebesar Rp28 triliun. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Maskapai AirAsia Raup Untung Rp11 M
Maskapai AirAsia Raup Untung Rp11 M

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Kegaduhan Persoalan BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Sejak muncul wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken kenaikan iuran BPJS Kesehatan


Gandeng Rubberman, Dunlop Tanam Investasi Senilai Rp1 Triliun

Gandeng Rubberman, Dunlop Tanam Investasi Senilai Rp1 Triliun

Dunlop Aircraft Tyres berencana akan investasi retreading dan produksi band pesawat terbang di Indonesia.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Fantastis, Utang Bulog Rp28 Triliun

Fantastis, Utang Bulog Rp28 Triliun

Hingga September 2019, utang Perum Bulog mencapai Rp28 triliun. Utang digunakan untuk pengadaan beras dan lainnya.


Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Bank Indonesia (BI) menyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar USD 395,3 miliar atau setara Rp5.542,10 triliun.


Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan subsidi energi turun sebesar R12,6 triliun di tahun depan.


Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Untuk mencegah tunggakan peserta, BPJS Kesehatan akan mewajibkan pembayaran iuran dengan skema autodebet.


Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai penolakan dari berbagai pihak.


Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga akhir Agustus, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke Indonesia sebesar Rp180,7 triliun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!