Ekonomi
Share this on:

BPJS Ketenagakerjaan Kucurkan Rp294 Miliar

  • BPJS Ketenagakerjaan Kucurkan Rp294 Miliar
  • BPJS Ketenagakerjaan Kucurkan Rp294 Miliar

JAKARTA - Dalam rangka mendukung program Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan SDM andal di bidang khusus, BPJS Ketenagakerjaan pun siap mengucurkan anggaran Rp294 miliiar untuk pelatihan vokasional atau vocational training di 2019.

Namun gelontoran dana dari BPJS Ketenegakerjaan dianggap kurang tepat. Karena meskipun BPJS Ketenagakerjaan mampu, tetapi harus melalui skema lain untuk membiayai pelatihan tersebut. Terlebih kita ketahui, BPJS Kesehatan mengalami defisit arus kas tahun 2018 Rp16,5 triliun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, pelatihan akan diberikan, salah satunya yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "(Pelatihan vokasional) akan diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, kontrak kerja habis, TKI yang akan bekerja di Indonesia, kemudian yang mengalami catat atau membtuhukan peningkatan skill," ujar Agus di Bogor, Rabu (13/3) kemarin.

Lanjut Agus, pelatihan vokasional ini akan dilaksanakan secara multiyearas dengan target peserta sebanyak 20 ribu orang. Jumlah peserta itu sesuai kemampuan BPJS Kesehatan dengan anggaran, yakni Rp294 miliar.

"Kemampuan anggaran kita (20 ribu peserta) Rp294 miliar," ucap Agus.

Agus optimis, puluhan ribu yang ikut program pelatihan vokasional akan diserap perusahaan. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar agar mau merekrut lulusan vokasional tersebut.

"Oleh karena itu kita mengajak seluruh mitra pemberi kerja kita, terutama perusahaan-perusahaan besar, kita ingin membangun kolaborasi dengan mereka. Kita ingin apa yang kita latih itu bisa terserap di industri," tukas Agus.

Data BPJS Ketenagakerjaan, per Agustus 2018 BPJS TK berhasil mencatatkan hasil investasi sebesar Rp18,9 triliun. Pertumbuhan hasil investasi iuran yang dikumpulkan, pembayaran jaminan dan strategi investasi yang sesuai dengan kondisi liabilitas program, kondisi ekonomi, pasar dan tentunya sesuai regulasi.

Sementara pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menyarankan, sebaiknya anggaran sebesar puluhan miliar jangan dikucurkan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebab BPJS selama ini devisit keuangan.

"Ini juga dilihat BPJS, selama ini kita tahu defisit malah membiayai proyek lain, apa gak ada lain (skema lain)," ujar Heri kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (13/3).

Pemerintah, kata Heri, harus mencari skema pembiayaan lain, dan jangan dari BPJS Ketenagakerjaan. "Misal dari dana pensiun atau dana abadi," ucap Heri.

Namun yang harus diperhatikan, menurut Heri, pelatihan vokasional harus mengikuti perkembangan zaman, misalkan alat-alat peraga pun harus terupdate, sehingga lulusan tersebut dapat dipakai di dunia kerja.

"Juga harus bekerjaama dengan perusahaan-perusahaan, misalkan perusahaan otomotif. Paling tidak misal montir perusahaan tersebut dapat membagikan ilmunya di mana yang sesuai dibutuhkan perusahaan saat ini dan akan datang," pungkas Heri. (din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Fintech Jadi Ancaman Perbankan
Fintech Jadi Ancaman Perbankan

Berita Berikutnya

Saham Boeing Anjlok 5,3 Persen
Saham Boeing Anjlok 5,3 Persen

Berita Sejenis

Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai

Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai

Kondisi keuangan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mengalami defisit Rp9,1 triliun di tahun 2018 lalu.


Akhirnya BPJS Kesehatan Diaudit

Akhirnya BPJS Kesehatan Diaudit

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya mengeluarkan hasil audit final BPJS Kesehatan.


Iuran PBI Naik Atasi Defisit BPJS

Iuran PBI Naik Atasi Defisit BPJS

Tahun ini merupakan tahun ke lima BPJS Kesehatan berdiri. Namun dapat dipastikan lembaga tersebut mengalami defisit.


Amerika Bikin Surplus, Tiongkok Buat Defisit

Amerika Bikin Surplus, Tiongkok Buat Defisit

Kementerian Perdagangan mencatat terjadi defisit neraca ekspor dan impor April 2019 menunjukkan defisit cukup tinggi sebesar USD 2,5 miliar.


Kawasan Bisnis Tanah Abang Lumpuh, Sehari Rugi Rp60 Miliar

Kawasan Bisnis Tanah Abang Lumpuh, Sehari Rugi Rp60 Miliar

Rusuh aksi massa menolak hasil Pemilu 2019 di kawasan Jalan Thamrin hingga Tanah Abang, Rabu (22/5) dinihari berdampak lumpuhnya kegiatan ekonomi di sekitar lok


Ekspor Manufaktur Masih Teratas

Ekspor Manufaktur Masih Teratas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2019, ekspor produk manufaktur mencapai USD9,42 miliar.


Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Utang Luar Negeri Indonesia (ULNI) pada kuartal I sebesar 387,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.542,6 triliun.


Vo;ume Impor BBM Picu Defisit Migas

Vo;ume Impor BBM Picu Defisit Migas

Defisit neraca perdagangan pada kuartal I 2019, utamanya disebabkan defisit migas sebesar 2,76 miliar dolar AS.


Pariwisata Lebih Laku Ketimbang Minyak Sawit

Pariwisata Lebih Laku Ketimbang Minyak Sawit

Menteri Pariwisata Arief Yahya memproyeksikan devisa pariwisata Indonesia mencapai USD 18 miliar atau jauh melampaui minyak sawit (CPO).


Defisit April Lalu Paling Buruk di Indonesia

Defisit April Lalu Paling Buruk di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis neraca perdagangan sepanjang bulan April 2019 defisit sebesar 2,5 miliar dolar AS.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!