Ekonomi
Share this on:

BPJS Ketenagakerjaan Kucurkan Rp294 Miliar

  • BPJS Ketenagakerjaan Kucurkan Rp294 Miliar
  • BPJS Ketenagakerjaan Kucurkan Rp294 Miliar

JAKARTA - Dalam rangka mendukung program Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan SDM andal di bidang khusus, BPJS Ketenagakerjaan pun siap mengucurkan anggaran Rp294 miliiar untuk pelatihan vokasional atau vocational training di 2019.

Namun gelontoran dana dari BPJS Ketenegakerjaan dianggap kurang tepat. Karena meskipun BPJS Ketenagakerjaan mampu, tetapi harus melalui skema lain untuk membiayai pelatihan tersebut. Terlebih kita ketahui, BPJS Kesehatan mengalami defisit arus kas tahun 2018 Rp16,5 triliun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, pelatihan akan diberikan, salah satunya yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "(Pelatihan vokasional) akan diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, kontrak kerja habis, TKI yang akan bekerja di Indonesia, kemudian yang mengalami catat atau membtuhukan peningkatan skill," ujar Agus di Bogor, Rabu (13/3) kemarin.

Lanjut Agus, pelatihan vokasional ini akan dilaksanakan secara multiyearas dengan target peserta sebanyak 20 ribu orang. Jumlah peserta itu sesuai kemampuan BPJS Kesehatan dengan anggaran, yakni Rp294 miliar.

"Kemampuan anggaran kita (20 ribu peserta) Rp294 miliar," ucap Agus.

Agus optimis, puluhan ribu yang ikut program pelatihan vokasional akan diserap perusahaan. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar agar mau merekrut lulusan vokasional tersebut.

"Oleh karena itu kita mengajak seluruh mitra pemberi kerja kita, terutama perusahaan-perusahaan besar, kita ingin membangun kolaborasi dengan mereka. Kita ingin apa yang kita latih itu bisa terserap di industri," tukas Agus.

Data BPJS Ketenagakerjaan, per Agustus 2018 BPJS TK berhasil mencatatkan hasil investasi sebesar Rp18,9 triliun. Pertumbuhan hasil investasi iuran yang dikumpulkan, pembayaran jaminan dan strategi investasi yang sesuai dengan kondisi liabilitas program, kondisi ekonomi, pasar dan tentunya sesuai regulasi.

Sementara pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menyarankan, sebaiknya anggaran sebesar puluhan miliar jangan dikucurkan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebab BPJS selama ini devisit keuangan.

"Ini juga dilihat BPJS, selama ini kita tahu defisit malah membiayai proyek lain, apa gak ada lain (skema lain)," ujar Heri kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (13/3).

Pemerintah, kata Heri, harus mencari skema pembiayaan lain, dan jangan dari BPJS Ketenagakerjaan. "Misal dari dana pensiun atau dana abadi," ucap Heri.

Namun yang harus diperhatikan, menurut Heri, pelatihan vokasional harus mengikuti perkembangan zaman, misalkan alat-alat peraga pun harus terupdate, sehingga lulusan tersebut dapat dipakai di dunia kerja.

"Juga harus bekerjaama dengan perusahaan-perusahaan, misalkan perusahaan otomotif. Paling tidak misal montir perusahaan tersebut dapat membagikan ilmunya di mana yang sesuai dibutuhkan perusahaan saat ini dan akan datang," pungkas Heri. (din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Fintech Jadi Ancaman Perbankan
Fintech Jadi Ancaman Perbankan

Berita Berikutnya

Saham Boeing Anjlok 5,3 Persen
Saham Boeing Anjlok 5,3 Persen

Berita Sejenis

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Bank Indonesia (BI) menyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar USD 395,3 miliar atau setara Rp5.542,10 triliun.


Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan


Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Untuk mencegah tunggakan peserta, BPJS Kesehatan akan mewajibkan pembayaran iuran dengan skema autodebet.


BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

Sebagai solusi untuk menambal defisit alias tekor anggaran BPJS Kesehatan, akhirnya pemerintah resmi menyuntik kembali asuransi pelat merah itu sebesar Rp13,56


Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai penolakan dari berbagai pihak.


Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Puan Maharani menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan pada 1 September 2019, ternyata dibantah oleh pihak istana.


Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 September 2019

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 September 2019

Pemerintah akan memberlakukan kenaikan BPJS Kesehatan mulai 1 September 2019.


Dua Program Jamsos Tambahan Dinilai Dorong Defisit

Dua Program Jamsos Tambahan Dinilai Dorong Defisit

Terkait usulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri agar BPJS Ketenagakerjaan (TK) menambah dua program jaminan sosial (jamsos)


Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

Setelah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan kenaikan BPJS Kesehatan, giliran Menkeu Sri Mulyani mengusulkan kenaikan premi BPJS Kesehatan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!