Ekonomi
Share this on:

BPJS Ketenagakerjaan Kucurkan Rp294 Miliar

  • BPJS Ketenagakerjaan Kucurkan Rp294 Miliar
  • BPJS Ketenagakerjaan Kucurkan Rp294 Miliar

JAKARTA - Dalam rangka mendukung program Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan SDM andal di bidang khusus, BPJS Ketenagakerjaan pun siap mengucurkan anggaran Rp294 miliiar untuk pelatihan vokasional atau vocational training di 2019.

Namun gelontoran dana dari BPJS Ketenegakerjaan dianggap kurang tepat. Karena meskipun BPJS Ketenagakerjaan mampu, tetapi harus melalui skema lain untuk membiayai pelatihan tersebut. Terlebih kita ketahui, BPJS Kesehatan mengalami defisit arus kas tahun 2018 Rp16,5 triliun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, pelatihan akan diberikan, salah satunya yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "(Pelatihan vokasional) akan diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, kontrak kerja habis, TKI yang akan bekerja di Indonesia, kemudian yang mengalami catat atau membtuhukan peningkatan skill," ujar Agus di Bogor, Rabu (13/3) kemarin.

Lanjut Agus, pelatihan vokasional ini akan dilaksanakan secara multiyearas dengan target peserta sebanyak 20 ribu orang. Jumlah peserta itu sesuai kemampuan BPJS Kesehatan dengan anggaran, yakni Rp294 miliar.

"Kemampuan anggaran kita (20 ribu peserta) Rp294 miliar," ucap Agus.

Agus optimis, puluhan ribu yang ikut program pelatihan vokasional akan diserap perusahaan. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar agar mau merekrut lulusan vokasional tersebut.

"Oleh karena itu kita mengajak seluruh mitra pemberi kerja kita, terutama perusahaan-perusahaan besar, kita ingin membangun kolaborasi dengan mereka. Kita ingin apa yang kita latih itu bisa terserap di industri," tukas Agus.

Data BPJS Ketenagakerjaan, per Agustus 2018 BPJS TK berhasil mencatatkan hasil investasi sebesar Rp18,9 triliun. Pertumbuhan hasil investasi iuran yang dikumpulkan, pembayaran jaminan dan strategi investasi yang sesuai dengan kondisi liabilitas program, kondisi ekonomi, pasar dan tentunya sesuai regulasi.

Sementara pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menyarankan, sebaiknya anggaran sebesar puluhan miliar jangan dikucurkan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebab BPJS selama ini devisit keuangan.

"Ini juga dilihat BPJS, selama ini kita tahu defisit malah membiayai proyek lain, apa gak ada lain (skema lain)," ujar Heri kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (13/3).

Pemerintah, kata Heri, harus mencari skema pembiayaan lain, dan jangan dari BPJS Ketenagakerjaan. "Misal dari dana pensiun atau dana abadi," ucap Heri.

Namun yang harus diperhatikan, menurut Heri, pelatihan vokasional harus mengikuti perkembangan zaman, misalkan alat-alat peraga pun harus terupdate, sehingga lulusan tersebut dapat dipakai di dunia kerja.

"Juga harus bekerjaama dengan perusahaan-perusahaan, misalkan perusahaan otomotif. Paling tidak misal montir perusahaan tersebut dapat membagikan ilmunya di mana yang sesuai dibutuhkan perusahaan saat ini dan akan datang," pungkas Heri. (din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Fintech Jadi Ancaman Perbankan
Fintech Jadi Ancaman Perbankan

Berita Berikutnya

Saham Boeing Anjlok 5,3 Persen
Saham Boeing Anjlok 5,3 Persen

Berita Sejenis

Empat Tahun, Pemerintah Buka 10.540.000 Lapangan Kerja

Empat Tahun, Pemerintah Buka 10.540.000 Lapangan Kerja

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, 10.540.000 lapangan kerja tercipta selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.


Garuda Batalkan Pembelian 49 Pesawat Boeing 737 Max 8

Garuda Batalkan Pembelian 49 Pesawat Boeing 737 Max 8

Perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia, membatalkan pesanan multi-miliar dolar untuk 49 pesawat Boeing 737 Max 8, Jumat (22/3).


Indonesia Ekspor Bus ke Bangladesh Rp11,41 Miliar

Indonesia Ekspor Bus ke Bangladesh Rp11,41 Miliar

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), memfasilitasi ekspor bus otomotif milik CV Laksana ke Bangladesh dengan nilai transaksi USD808 ribu, atau


Belum Bisa Lepas dari Defisit Dagang

Belum Bisa Lepas dari Defisit Dagang

Neraca perdagangan Indonesia kembali defisit. Pada Januari 2019, neraca perdagangan RI tercatat tekor USD 1,16 miliar.


Batu Bara Topang Ekspor Kaltim

Batu Bara Topang Ekspor Kaltim

Nilai ekspor Kaltim periode Januari-Desember 2018 mencapai USD 18,36 miliar atau naik 5,01 persen dibanding periode yang sama pada 2017.


SoftBank-Alibaba Suntik USD 1,1 Miliar

SoftBank-Alibaba Suntik USD 1,1 Miliar

Investor global berduyun-duyun menyuntik modal e-commerce Indonesia. Kali ini Tokopedia kembali mendapat injeksi dana USD 1,1 miliar atau sekitar Rp15,9 triliun


Penggunaan B20 Hemat Devisa USD 5,5 Miliar

Penggunaan B20 Hemat Devisa USD 5,5 Miliar

Program pencampuran minyak sawit 20 persen ke BBM jenis solar (B20) mulai membuahkan hasil.


SDM IT Topang Ekonomi Digital

SDM IT Topang Ekonomi Digital

Pasar ekonomi digital di Indonesia diprediksi mampu tumbuh sampai angka USD 200 miliar dalam kurun 20 tahun mendatang.


Jumlah Orang Kaya Indonesia Tumbuh Pesat

Jumlah Orang Kaya Indonesia Tumbuh Pesat

Jumlah orang kaya Indonesia dengan kepemilikan aset di atas USD 1 juta atau sekitar Rp 14,9 miliar terus meningkat.


Pelabuhan Parepare Jadi Pusat Kargo Agrobisnis

Pelabuhan Parepare Jadi Pusat Kargo Agrobisnis

Pelabuhan Parepare akan dikembangkan jadi pelabuhan kargo agrobisnis. Disiapkan dana Rp200 miliar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!