Ekonomi
Share this on:

BUMN Fund Percepat Proyek Infrastruktur

  • BUMN Fund Percepat Proyek Infrastruktur
  • BUMN Fund Percepat Proyek Infrastruktur

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menginisiasi pembentukan BUMN Fund (Private Investment Firm) untuk mendukung program pembangunan infrastruktur. Badan tersebut memiliki fungsi menjembatani kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur dengan para investor potensial, baik BUMN maupun perusahaan swasta.

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, salah satu tujuan pemerintah membangun infrastruktur ialah mengurangi biaya logistik serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. ’’Tentunya untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah dan BUMN semata. Namun, diperlukan juga partisipasi swasta serta investor lainnya,’’ ujar Rini kemarin (28/6).

Untuk itu, Kementerian BUMN mendorong PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (persero) dan PT Danareksa (persero) melalui anak usaha masing-masing membentuk perusahaan patungan yang akan mengelola BUMN Fund bersama beberapa calon pemegang saham. Yakni, Asuransi Jasindo, Asabri, Jasa Raharja, Taspen, Askrindo, dan Jamkrindo. Perusahaan patungan tersebut bernama PT Bandha Investasi Indonesia.

Melalui skema BUMN Fund itu, pihaknya meyakini percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana sehingga geliat perekonomian akan semakin kuat. ’’Skema ini diharapkan akan menjadi solusi bagi pendanaan infrastruktur yang lebih terorganisasi sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dana milik BUMN, baik dengan berinvestasi pada proyek maupun portofolio,” jelas Rini.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014–2019, pemerintah akan meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen. Yaitu, dengan membangun pembangkit sehingga kapasistas listrik nasional bisa mencapai 71.000 megawatt (mw) pada akhir 2019. Pemerintah juga akan mengembangkan lima pelabuhan utama, memperbesar sepuluh bandara, serta membangun jalan tol sepanjang 1.800 kilometer (km).

Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menambahkan, saat ini terdapat 114 proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan lebih lanjut. Namun, masih perlu dianalisis proyek mana saja yang paling tepat untuk ditawarkan ke investor.

Menurut Aloy, target terdekat Bandha ialah mampu mengelola dana sekitar Rp 1,8 triliun dalam setahun ke depan. Sedangkan efektivitas perusahaan mengelola investasi setidaknya membutuhkan waktu tiga tahun.

Sementara itu, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, keberadaan Bandha akan menambah pendanaan proyek dan modal BUMN. Menurut dia, saat ini kebutuhan proyek infrastruktur setidaknya mencapai Rp1.000 triliun per tahun dan capex BUMN hanya sekitar Rp583 triliun.

Namun, Gatot menegaskan bahwa penambahan modal bagi BUMN akan berlaku untuk perusahaan, bukan untuk holding. ’’Ini fokusnya lebih kepada proyek karena APBN dan capex BUMN tidak mencukupi. Tidak ada kaitannya dengan holding,’’ tandasnya. (agf/c4/fal/jpg)

Berita Sebelumnya

Tiongkok Serap Ekspor Rumput Laut
Tiongkok Serap Ekspor Rumput Laut

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pembentukan Holding BUMN Masih Sisakan Polemik

Pembentukan Holding BUMN Masih Sisakan Polemik

Holding BUMN masih menjadi perdebatan dan pertentangan dari berbagai pihak terutama dari parlemen.


Progres Tol Langit Sudah 94,5 Persen

Progres Tol Langit Sudah 94,5 Persen

Penyelesaian proyek Palapa Ring milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tinggal menghitung hari.


Percepat Deregulasi Prosedur Ekspor

Percepat Deregulasi Prosedur Ekspor

Pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan neraca perdagangan Indonesia yang masih defisit. Tahun ini upaya menderegulasi prosedur ekspor kembali dilanjutkan.


Importer Berharap Biaya Logistik Rendah

Importer Berharap Biaya Logistik Rendah

Dampak pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dirasakan importer, khususnya terkait biaya logistik.


Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis

Revisi UU BUMN Dianggap Matikan Gerak Bisnis

Revisi Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diinisiasi oleh DPR RI mendapat kritik dari anggotanya.


Sinergi BUMN Wujudkan TOD Tangerang

Sinergi BUMN Wujudkan TOD Tangerang

Sinergi badan usaha milik negara (BUMN) membangun hunian terintegrasi transportasi (TOD) di Stasiun Rawa Buntu, Jurangmangu, dan Cisauk, Tangerang, Banten.


Pinjaman untuk Besarkan BUMN

Pinjaman untuk Besarkan BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kesal utang usaha berpanji merah putih mencapai ribuan triliun.


Laba Tekor Rp30 Triliun

Laba Tekor Rp30 Triliun

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat laba bersih PT Pertamina (Persero) hingga kuartal tiga 2018 hanya mencapai Rp5 triliun.


Utang Riil BUMN Rp2.448 Triliun

Utang Riil BUMN Rp2.448 Triliun

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengklaim jumlah utang 143 perusahaan hingga kuartal tiga 2018 sejumlah Rp2.448 triliun.


Jumlahnya Membengkak, Pemerintah Klaim Rasio Utang BUMN Aman

Jumlahnya Membengkak, Pemerintah Klaim Rasio Utang BUMN Aman

BUMN mencatat utang perusahaan pelat merah Rp5.271 triliun. Itu melesat 132,92 persen dari periode 2016 di kisaran Rp2.263 triliun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!