Ekonomi
Share this on:

BUMN Superholding Langsung Bertanggung Jawab ke Presiden

  • BUMN Superholding Langsung Bertanggung Jawab ke Presiden
  • BUMN Superholding Langsung Bertanggung Jawab ke Presiden

JAKARTA - Perusahaan negara akan hilang jika pembentukan superholding BUMN terealisasi. Sebelumnya, rencana pembentukan superholding BUMN dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam debat pilpres pemungkas Sabtu (13/4). Dengan adanya superholding, pengawasan bakal langsung dilakukan pemerintah.

"Nanti superholding langsung bertanggung jawab ke presiden. Peran pemerintah tidak hilang karena masih menjadi pemegang saham," ungkap Menteri BUMN Rini Soemarno di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin (15/4).

Dia menyatakan, bentuknya nanti bukan seperti birokrasi, bukan pula seperti kementerian. "BUMN benar-benar dikelola dengan profesional," jelasnya.

Holding merupakan perusahaan induk yang membawahkan beberapa perusahaan lain yang masih berada dalam satu grup. Beberapa holding tersebut tergabung menjadi superholding. Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LMFEB UI) Toto Pranoto menuturkan, holding dibentuk dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN.

"Sehingga nilainya lebih tinggi daripada setiap BUMN itu stand-alone," ujarnya, kemarin.

Konsep tersebut ada sejak masterplan BUMN dibuat pada 2000 dan implementasinya dikebut sejak era Presiden Jokowi. Sebenarnya Singapura dan Malaysia telah memiliki superholding company (SHC) seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Superholding itu bertindak sebagai manajemen investasi yang bisa menjual dan membeli aset.

Anggota SHC terdiri atas perusahaan badan usaha milik negara yang bersifat profit-oriented. "Di Malaysia, BUMN yang banyak fungsi PSO (public service obligation)-nya berada di bawah pengawasan kementerian teknisnya," terang pengamat BUMN tersebut.

Dia juga menepis adanya holding dapat menimbulkan kartel maupun monopoli pasar oleh BUMN di sektor tertentu. Saat ini sudah ada dua holding BUMN yang berhasil terbentuk. Yakni, holding pertambangan yang diinduki PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) serta holding minyak dan gas (migas) yang diinduki PT Pertamina.

Saat ini beberapa holding masih dibentuk seperti holding BUMN infrastruktur dan perumahan. Dua holding itu telah menjalani RUPSLB dalam rangka pelepasan status persero. Sisanya, masih ada beberapa holding BUMN yang menunggu terbentuk. Yaitu, holding sektor keuangan, farmasi, penerbangan, maupun kawasan. (din/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Undip Semarang jadi Kampus Pertama Rangkaian Roadshow IDCamp

Undip Semarang jadi Kampus Pertama Rangkaian Roadshow IDCamp

Indosat Ooredoo melalui program tanggung jawab perusahaan (CSR) pilar pendidikan telah meluncurkan IDCamp.


Dongkrak Ekspor Temukan Kendala

Dongkrak Ekspor Temukan Kendala

Sebagaimana perintah Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) untuk menggeliatkan pasar ekspor di mancanegara, namun tidak semudah yang diharapkan.


Pertamina Ketakutan Masyarakat Tinggalkan BBM karena Mobil Listrik

Pertamina Ketakutan Masyarakat Tinggalkan BBM karena Mobil Listrik

Rencana kehadiran mobil listrik mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi)


Ini Lima Jurus Jitu Genjot Ekspor Pertanian

Ini Lima Jurus Jitu Genjot Ekspor Pertanian

Sesuai arahan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian terus berupaya meningkatkan volume ekspor produk pertanian.


Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina Kembali Memanas

Presiden AS Donald Trump mengancam, akan menjatuhkan tarif tambahan 10 persen senilai 300 miliar dolar AS terhadap impor Cina terhitung mulai 1 September 2019.


Usai Pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto, Ekonomi RI Menggeliat

Usai Pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto, Ekonomi RI Menggeliat

Pertemuan Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo alias Widodo saat menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta


Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

Sejak awal tahun kemarin Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) sudah meminta kepada pejabat daerah agar mempermudah proses izin usaha.


Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Bank Indonesia (BI) meyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia untuk swasta dan BUMN tumbuh sebesar 1999,6 miliar dolar AS atau setara Rp2.834,2 triliun.


Tiket Mahal, Menhub Budi Lepas Tanggung Jawab

Tiket Mahal, Menhub Budi Lepas Tanggung Jawab

Mahalnya harga tiket maskapai penerbangan nasional tidak hanya dirasakan masyarakat biasa saja.


Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Tuntutan Tim Hukum Prabowo-Sandi yang menginginkan pemilihan presiden (pilpres) ulang mendapat penolakan dari para pelaku usaha.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!