Ekonomi
Share this on:

Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

  • Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing
  • Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

JAKARTA - Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenker) Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Sebab kebijakan memberi ruang perluasan jenis pekerjaan yang diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA), bisa mengancam keberadaan pekerja lokal.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dengan kebijakan tersebut akan membuat tenaga kerja lokal akan kesulitan mendapatkan pekerjaan di negerinya sendiri.

"Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan BAB mengenai TKA," ujar Iqbal di Jakarta, kemarin (10/9).

Dia menyebutkan ada tiga pelanggaran, pertama, TKA yang bekerja di Indonesia wajib didampingi oleh pekerja lokal dan wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Kedua, perusahaan yang menggunakan TKA harus terjadi transfer of job alias perpindahan pekerjaan dan transfer of knowledge alias perpindahan pengetahuan. Hal ini bertujuan ketika masa kontrak kerja TKA sudah habis, maka posisinya digantikan oleh pekerja lokal.

Ketiga, TKA yang bekerja di Indonesia tidak boleh pekerja yang tidak terampil. Hal ini untuk memberikan proteksi terhadap pencari kerja lokal.

Untuk itu, agar jumlah pengangguran tidak bertambah, dia mendesak pemerintah mencabut Permenaker Nomor 228 Tahun 2019. Jika tidak dicabut, buruh bakal turun ke jalan menggeruduk DPR RI, dan kantor Kemenaker.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja lokal belum siap memenuhi kebutuhan industri yang diinginkan oleh pengusaha asing. Karena itu, investasi asing di Indonesia melambat.

"Salah satu persoalan yang menghambat masuknya investasi asing adalah persoalan ketenagakerjaan. Sumber daya manusia kita seringkali tidak memenuhi kebutuhan industri yang investasinya akan masuk," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (10/9).

Mengenai desakan Permenaker 228/2019 agar dicabut, Pieter menilai tidak bisa bersikap demikian. Karena harus diakui bahwa SDM lokal belum unggul dibandingkan SDM asing, yang memang jauh lebih unggul.

"Saya kira kita perlu melihat Permenaker 228/2019 ini secara lebih bijak. Tidak selalu dengan apriori, melihat negatifnya. Kita harus mau mengakui, kualitas SDM kita masih harus ditingkatkan sementara industri tidak bisa menunggu. Kita butuh masuknya investasi asing atau kita kehilangan kesempatan," ucap Pieter.

Kondisi itu telah terjadi saat ini, yakni relokasi industri Cina, Jepang dan Korea semuanya masuk ke negara tetangga. Sementara tidak ada yang masuk ke Indonesia.

"Ya kita tidak kebagian. Sementara saat kita berusaha memperbaiki iklim investasinya, suara-suara penolakan lebih kuat berbunyi," tukas dia.

Sebelumnya, Menaker Hanif Dhakiri mengeluarkan Permen Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Peraturan yang ditandatangani 27 Agustus 2019 itu adalah penyempurnaan dari beberapa peraturan sebelumnya yang pernah terbit.

Peraturan ini memuat daftar jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh para tenaga kerja asing. Alasan penerbitan peraturan menteri terbaru soal jabatan tenaga kerja asing karena Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah terbit. Di sisi lain, peraturan menteri soal tenaga kerja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu disempurnakan.(din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investasi asing di Indonesia.


Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Bukalapak dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebanyak ratusan karyawannya.


Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli.


Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Pemerintah Indonesia berupaya keras menggeliatkan investasi asing (Foreign Diret Investment/FDI) di dalam negeri.


Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai penolakan dari berbagai pihak.


Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga akhir Agustus, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke Indonesia sebesar Rp180,7 triliun.


Kartu Pra Kerja Jokowi Bakal Gagal

Kartu Pra Kerja Jokowi Bakal Gagal

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) siap mengeluarkan Kartu Pra Kerja (KPK).


Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Saat ini kepemilikan utang asing dalam Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia mencapai Rp1.005 triliun atau 38,49 persen.


Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan

Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan

Hampir lima tahun Susi Pudjiastuti menjabat sebagai menteri Perikanan dan Kelautan (KKP).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!