Ekonomi
Share this on:

Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

  • Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing
  • Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

JAKARTA - Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenker) Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Sebab kebijakan memberi ruang perluasan jenis pekerjaan yang diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA), bisa mengancam keberadaan pekerja lokal.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dengan kebijakan tersebut akan membuat tenaga kerja lokal akan kesulitan mendapatkan pekerjaan di negerinya sendiri.

"Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan BAB mengenai TKA," ujar Iqbal di Jakarta, kemarin (10/9).

Dia menyebutkan ada tiga pelanggaran, pertama, TKA yang bekerja di Indonesia wajib didampingi oleh pekerja lokal dan wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Kedua, perusahaan yang menggunakan TKA harus terjadi transfer of job alias perpindahan pekerjaan dan transfer of knowledge alias perpindahan pengetahuan. Hal ini bertujuan ketika masa kontrak kerja TKA sudah habis, maka posisinya digantikan oleh pekerja lokal.

Ketiga, TKA yang bekerja di Indonesia tidak boleh pekerja yang tidak terampil. Hal ini untuk memberikan proteksi terhadap pencari kerja lokal.

Untuk itu, agar jumlah pengangguran tidak bertambah, dia mendesak pemerintah mencabut Permenaker Nomor 228 Tahun 2019. Jika tidak dicabut, buruh bakal turun ke jalan menggeruduk DPR RI, dan kantor Kemenaker.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja lokal belum siap memenuhi kebutuhan industri yang diinginkan oleh pengusaha asing. Karena itu, investasi asing di Indonesia melambat.

"Salah satu persoalan yang menghambat masuknya investasi asing adalah persoalan ketenagakerjaan. Sumber daya manusia kita seringkali tidak memenuhi kebutuhan industri yang investasinya akan masuk," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (10/9).

Mengenai desakan Permenaker 228/2019 agar dicabut, Pieter menilai tidak bisa bersikap demikian. Karena harus diakui bahwa SDM lokal belum unggul dibandingkan SDM asing, yang memang jauh lebih unggul.

"Saya kira kita perlu melihat Permenaker 228/2019 ini secara lebih bijak. Tidak selalu dengan apriori, melihat negatifnya. Kita harus mau mengakui, kualitas SDM kita masih harus ditingkatkan sementara industri tidak bisa menunggu. Kita butuh masuknya investasi asing atau kita kehilangan kesempatan," ucap Pieter.

Kondisi itu telah terjadi saat ini, yakni relokasi industri Cina, Jepang dan Korea semuanya masuk ke negara tetangga. Sementara tidak ada yang masuk ke Indonesia.

"Ya kita tidak kebagian. Sementara saat kita berusaha memperbaiki iklim investasinya, suara-suara penolakan lebih kuat berbunyi," tukas dia.

Sebelumnya, Menaker Hanif Dhakiri mengeluarkan Permen Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Peraturan yang ditandatangani 27 Agustus 2019 itu adalah penyempurnaan dari beberapa peraturan sebelumnya yang pernah terbit.

Peraturan ini memuat daftar jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh para tenaga kerja asing. Alasan penerbitan peraturan menteri terbaru soal jabatan tenaga kerja asing karena Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah terbit. Di sisi lain, peraturan menteri soal tenaga kerja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu disempurnakan.(din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Omnibus Law Bukan Superhero

Omnibus Law Bukan Superhero

Pemerintah meyakini kebijakan menyinkronkan berbagai aturan di bidang yang sama atau omnibus law dapat menjadi solusi


Bom Bunuh Diri Tak Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia

Bom Bunuh Diri Tak Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia

Insiden bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (13/11), mendapat sorotan dunia, termasuk para investor asing.


Menteri Diberi Waktu Sebulan Kumpulkan Regulasi

Menteri Diberi Waktu Sebulan Kumpulkan Regulasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri kabinet Indonesia Maju untuk kerja cepat.


Pemerintah Didesak Tutup Celah Kebijakan Rokok

Pemerintah Didesak Tutup Celah Kebijakan Rokok

Terkait sejumlah pihak baik asosiasi, pengamat ekonomi dan pegiat antikorupsi menyebutkan adanya celah kebijakan cukai


CEO Gojek Jadi Menteri, Ojol Ancam Demo

CEO Gojek Jadi Menteri, Ojol Ancam Demo

Founder sekaligus CEO Gojek Nadiem Makariem menerima ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri di kabinet Kerja Jilid II.


Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Repatriasi amnesti pajak tahap pertama selesai pada September 2019 selesai.


Pertumbuhan Ekonomi Digital Bantu Geliatkan Investasi

Pertumbuhan Ekonomi Digital Bantu Geliatkan Investasi

Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air cukup tumbuh secara signifikan. Hal itu bisa mendorong investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia.


NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri.


Kalah Bersaing, PepsiCo Cabut dari Indonesia

Kalah Bersaing, PepsiCo Cabut dari Indonesia

PT Anugrah Indofood Barokah Makmur (AIBM) resmi memutus kerja sama dengan PepsiCo, produsen minuman ringan berkarbonasi


Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Rujuk

Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Rujuk

Selang sehari Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Air memutuskan untuk berpisah, kemarin keduanya sepakat kembali menjalin kerja sama.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!