Ekonomi
Share this on:

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

  • Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing
  • Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

JAKARTA - Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli. Imbasnya, investor asing lebih melirik negara lain seperti Vietnam ketimbang Indonesia.

Lantas seperti apa regulasi di Vietnam? Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan, negara Vietnam antara pemerintah pusat dan daerah saling sinergi, sedangkan di Indonesia tidak demikian.

"Negara Vietnam sistem perizinan investasi terintegrasi antara pusat dan daerah. Indonesia, memang sudah menerapkan sistem itu lewat OSS BKPM, tetapi masih belum klop antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya di tingkat daerah masih menghambat izin (investor asing)," ujar Bihma kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (8/9).

Kebijakan lainnya di Vietnam, kata Bhima adalah tidak hanya soal insentif fiskal, yakni lebih spesifik terkait itu. Dia mencontohkan, Indonesia banyak memberikan insentif seperti tax holiday, tax allowances, namun tidak membuat investor tertarik.

"Tahun 2018 pemerintah keluarkan pajak yang di dalamnya ada insentif sebesar Rp221 triliun. Artinya (investor asing) tidak semuanya membutuhkan tax holiday," tutur Bhima.

Tak hanya itu saja, di Vietnam biaya logistik murah, dan juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Sementara di Indonesia, terutama di sektor manufaktur di mana memiliki potensi banyak investasi yang potensial seperti di bidang tekstil, elektronik, dan otomotif. Tetapi, tidak didukung dengan SDM dan upah yang masih rendah.

"Selama ini yang diajarkan di lembaga pendidikan nggak nyambung dengan kebutuhan rantai pasok global. Jadi mesti ada reformasi institusi pendidikan," kata Bhima.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar para menterinya memperbaiki regulasi yang masih membelit. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, investasi langsung asing (FDA) merupakan kunci menjaga ekonomi Indonesia. Karenanya, investasi menggeliat bisa menjadi payung hukum pengaman bagi Indonesia menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

"Kunci kita keluar dari perlambatan ekonomi global ada di situ, bisa memayungi kita dari kemungkinan resesi global yang semakin besar," ujar Jokowi, baru-baru ini.

Terkait perintah perbaiki regulasi FDA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan rancangan peraturan presiden (perpres) terkait Daftar Negatif Investasi (DNI) bakal segera rampung. Dia menyampaikan, pembahasan rancangan DNI kembali ke tahap awal, karena perlu ada pengurangan DNI. Namun Darmin enggan menyebut sektor usaha apa yang dikeluarkan dari daftar tersebut.

"Menteri-menteri ada yang meminta perubahan, ada yang disetujui, ada yang tidak. Tapi perubahannya nanti, ada sedikit, tidak banyak," katanya.

Terkait DNI, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan, rancangan DNI masih tumpang tindih dengan undang-undang. Dia mencontohkan, mengenai ketentuan jenis usaha dengan modal di bawah Rp10 miliar tidak boleh berasal dari asing. Padahal, ketentuan itu telah ada di Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Duplikasi-duplikasi ini kami hilangkan. Istilahnya kalau sudah jelas di uu, ya ngapain ditulis lagi di (perpres) DNI nanti," ujar Rudi. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?
Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Berita Sejenis

Pengusaha Dukung Perpres untuk Perbaiki Kebijakan Harga EBT

Pengusaha Dukung Perpres untuk Perbaiki Kebijakan Harga EBT

Pemerintah sedang menyiapkan perpres (peraturan presiden) untuk memperbaiki kebijakan harga Energi Baru dan Terbarukan alias EBT.


Didukung Banyak Pihak, Pariwisata Bisa Bersinar

Didukung Banyak Pihak, Pariwisata Bisa Bersinar

Dukungan kepada sektor pariwisata dari berbagai pihak sangat diharapkan guna mewujudkan kemajuan ekonomi daerah.


Tahun Depan, PPA Bakal Perkuat Investasi dan Pengelolaan NPL Himbara

Tahun Depan, PPA Bakal Perkuat Investasi dan Pengelolaan NPL Himbara

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA) berencana memperkuat investasi dan menambah pengelolaan Non Performing Loan (NPL)


Omnibus Law Bukan Superhero

Omnibus Law Bukan Superhero

Pemerintah meyakini kebijakan menyinkronkan berbagai aturan di bidang yang sama atau omnibus law dapat menjadi solusi


Bom Bunuh Diri Tak Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia

Bom Bunuh Diri Tak Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia

Insiden bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (13/11), mendapat sorotan dunia, termasuk para investor asing.


Bank Investasi Syariah Beroperasi Tahun Depan

Bank Investasi Syariah Beroperasi Tahun Depan

Kajian pembentukan bank investasi syariah (BIS) sampai saat ini masih diberlakukan.


Banjir Impor, Industri Tekstil dan Produk Domestik Tidak Berdaya

Banjir Impor, Industri Tekstil dan Produk Domestik Tidak Berdaya

Banjirnya impor tekstil yang melanda Tanah Air telah membuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) domestik tidak berdaya.


Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mulai Bergairah

Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mulai Bergairah

India dan Malaysia bersitegang dagang. Dimana India mengurangi impor minyak kelapa sawit dari Malaysia.


Gandeng Rubberman, Dunlop Tanam Investasi Senilai Rp1 Triliun

Gandeng Rubberman, Dunlop Tanam Investasi Senilai Rp1 Triliun

Dunlop Aircraft Tyres berencana akan investasi retreading dan produksi band pesawat terbang di Indonesia.


Tahun Depan, Menristek Optimistis Mampu Tambah Dua Unicorn Baru

Tahun Depan, Menristek Optimistis Mampu Tambah Dua Unicorn Baru

Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro optimistis



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!