Ekonomi
Share this on:

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

  • Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing
  • Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

JAKARTA - Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli. Imbasnya, investor asing lebih melirik negara lain seperti Vietnam ketimbang Indonesia.

Lantas seperti apa regulasi di Vietnam? Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan, negara Vietnam antara pemerintah pusat dan daerah saling sinergi, sedangkan di Indonesia tidak demikian.

"Negara Vietnam sistem perizinan investasi terintegrasi antara pusat dan daerah. Indonesia, memang sudah menerapkan sistem itu lewat OSS BKPM, tetapi masih belum klop antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya di tingkat daerah masih menghambat izin (investor asing)," ujar Bihma kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (8/9).

Kebijakan lainnya di Vietnam, kata Bhima adalah tidak hanya soal insentif fiskal, yakni lebih spesifik terkait itu. Dia mencontohkan, Indonesia banyak memberikan insentif seperti tax holiday, tax allowances, namun tidak membuat investor tertarik.

"Tahun 2018 pemerintah keluarkan pajak yang di dalamnya ada insentif sebesar Rp221 triliun. Artinya (investor asing) tidak semuanya membutuhkan tax holiday," tutur Bhima.

Tak hanya itu saja, di Vietnam biaya logistik murah, dan juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Sementara di Indonesia, terutama di sektor manufaktur di mana memiliki potensi banyak investasi yang potensial seperti di bidang tekstil, elektronik, dan otomotif. Tetapi, tidak didukung dengan SDM dan upah yang masih rendah.

"Selama ini yang diajarkan di lembaga pendidikan nggak nyambung dengan kebutuhan rantai pasok global. Jadi mesti ada reformasi institusi pendidikan," kata Bhima.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar para menterinya memperbaiki regulasi yang masih membelit. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, investasi langsung asing (FDA) merupakan kunci menjaga ekonomi Indonesia. Karenanya, investasi menggeliat bisa menjadi payung hukum pengaman bagi Indonesia menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

"Kunci kita keluar dari perlambatan ekonomi global ada di situ, bisa memayungi kita dari kemungkinan resesi global yang semakin besar," ujar Jokowi, baru-baru ini.

Terkait perintah perbaiki regulasi FDA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan rancangan peraturan presiden (perpres) terkait Daftar Negatif Investasi (DNI) bakal segera rampung. Dia menyampaikan, pembahasan rancangan DNI kembali ke tahap awal, karena perlu ada pengurangan DNI. Namun Darmin enggan menyebut sektor usaha apa yang dikeluarkan dari daftar tersebut.

"Menteri-menteri ada yang meminta perubahan, ada yang disetujui, ada yang tidak. Tapi perubahannya nanti, ada sedikit, tidak banyak," katanya.

Terkait DNI, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan, rancangan DNI masih tumpang tindih dengan undang-undang. Dia mencontohkan, mengenai ketentuan jenis usaha dengan modal di bawah Rp10 miliar tidak boleh berasal dari asing. Padahal, ketentuan itu telah ada di Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Duplikasi-duplikasi ini kami hilangkan. Istilahnya kalau sudah jelas di uu, ya ngapain ditulis lagi di (perpres) DNI nanti," ujar Rudi. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?
Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Berita Sejenis

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari para pengamat dan ekonom.


Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang telah disetujui DPR bakal berpengaruh pada melemahnya pertumbuhan investasi dan perekonomian Indonesia.


PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

PNM Tingkatkan Kemampuan Bisnis UMK Para Nasabah

Mengangkat tema “Design dan Packaging Untuk Usaha Manisan” PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggelar pelatihan


Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Alasan kenaikan cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, dan bisa menambah penerimaan negara dianggap ada niatan yang tidak baik.


Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Sudah Tahu Anterin? Pesaing Gojek dan Grab

Penyedia transportasi online Gojek dan Grab punya pesaing baru yang bernama Anterin.id.


Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras.


Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan Cukai Rokok Kerek Inflasi

Kenaikan cukai rokok 23 persen dan harga jual eceran dengan rata-rata 35 persen pada tahun depan, berpotensi menyumbang laju inflasi.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Produsen hingga petani tembakau keberatan terkait rencana pemerintah menaikkan cukai rokok pada tahun depan sebesar 23 persen



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!