Ekonomi
Share this on:

CPO Disetop, Indonesia Ancam Boikot Produk Eropa

  • CPO Disetop, Indonesia Ancam Boikot Produk Eropa
  • CPO Disetop, Indonesia Ancam Boikot Produk Eropa

JAKARTA - Penghentian penggunaan kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh Uni Eropa bikin memantik api kemarahan Pemerintah Indonesia. Sejumlah langkah tegas akan diambil atas sikap diskriminasi Uni Eropa itu.

Ada beberapa opsi yang akan ditempuh pemerintah, salah satunya memboikot produk-produk Uni Eropa di Tanah Air. 'Ya kita lihat. Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa, dalam hidup ini harus punya pilihan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Jakarta, Rabu (20/3) kemarin.

Luhut tidak menjelaskan produk apa saja yang akan diboikot. Namun dia mengatakan, bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 2.500 unit pesawat terbang sekelas A320 dalam 20 tahun ke depan dengan nilai lebih dari 40 miliar dolar AS, dan juga dapat menciptkan 250 juta lapangan kerja di AS dan Uni Eropa.

Selain itu, Indonesia juga banyak mengimpor bus dan truk Scania dari Uni Eropa, bahkan tengah mempertimbangkan pembelian kereta dari Polandia. "Jika kita didiskriminasi begini dan hampir 20 juta rakyat kita, terutama petani kecil ikut terdampak, tentu kita akan bereaksi," ucap Luhut.

Luhut megaskan, bahwa Indonesia bukan negara miskin, tetapi negara berkembang serta berpotensi bagus. "Kami tidak mau didikte! Kami harus tegas," tegas Luhut lagi.

Senada dengan Luhut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menggugat aturan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II RED II WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

"Selain langsung ke WTO kita juga bisa retaliasi. Memangnya kenapa? Kalau Uni Eropa bertindak sepihak, masak kita nggak bisa lakukan sepihak," tegas Darmin.

Darmin menilai, kelapa sawit merupkan komoditas andalan Indonesia yang dapat mengentaskan kemiskinan. Karena itu tidak ada yang bisa mengganggu Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. "Yang namanya CPO ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG termasuk pilar nomor satu poverty alleviation (pengentasan kemiskinan). Jadi kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme yang terselubung dengan penelitian-penelitian ilmiah," ucap Darmin.

Darmin melanjutkan, bahwa dengan adanya perkebunan sawit maka terbuka lapangan kerja. Karena sawit merupakan komoditi nomor satu.

"CPO kelapa sawit bagi Indonesia itu merupakan komoditi nomor satu. Bukan hanya devisa terbanyak tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali," ungkap Darmin.

"(Sawit) employment nya 7,5 juta ditambah 12 juta direct employee. Apalagi kita liat small holders petani rakyat 2,6 juta hektar dan bisa pekerjakan 4,6 juta," tambahnya.

Pemerintah berharap Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan penolakan sawit, karena komoditas sawit untuk membela rakyat. Presiden Joko Widodo pun mengecam kebijakan penolakan sawit ini.

"Tolong (UE) lihat juga dari kaca mata kami. Kalau presiden nggak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana? Tadi presiden kasih statement keras soal ini," pungkas Luhut.

Data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), volume ekspor CPO dan turunannya sepanjang tahun 2018 mencapai 32,02 juta ton, naik tipis 3,1persen dari realisasi 2017 sebesar 31,05 juta ton.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO tahun lalu sebesar 17,89 miliar dolar AS, turun 12,02 persen dibandingkan capaian pada 2017 sebesar 20,34 milia dolar AS. (din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tarif Garuda Indonesia Bakal Segera Ditetapkan Menhub

Tarif Garuda Indonesia Bakal Segera Ditetapkan Menhub

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya menilai diskon tarif tiket 50 persen maskapai Garuda Indonesia tidak jujur.


Pasar Respons Positif Hasil Sementara Pemilu 2019

Pasar Respons Positif Hasil Sementara Pemilu 2019

Perdagangan pasar saham Indonesia merespon positif dari penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) serentak 2019.


Negoisasi Gagal, Pemerintah Bentuk Satgas Batalkan Pelarangan CPO RI

Negoisasi Gagal, Pemerintah Bentuk Satgas Batalkan Pelarangan CPO RI

Negosiasi pemerintah Indonesia dengan Dewan Negara Produsen Sawit (CPOPC) di Brussels, Belgia, Selasa (9/4) silam, tidak membuah hasil.


Ini Strategi Pemerintah supaya Neraca Dagangnya Surplus

Ini Strategi Pemerintah supaya Neraca Dagangnya Surplus

Neraca perdagangan Indonesia di Januari lalu defisit hingga 1,16 miliar dolar AS.


Fiskal dan Moneter Senjata RI Hadapi Turbulensi Ekonomi Global

Fiskal dan Moneter Senjata RI Hadapi Turbulensi Ekonomi Global

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China diperkirakan akan berakhir damai, sehingga meringankan beban dunia yang melemah, termasuk Indonesia.


Investor Asing Diyakini Bakal Banjiri Indonesia

Investor Asing Diyakini Bakal Banjiri Indonesia

Pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berjalan dengan damai dan aman.


Ekspor Naik, Impor dari Tiongkok Masih Terbesar

Ekspor Naik, Impor dari Tiongkok Masih Terbesar

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kenaikan ekspor Indonesia sebesar 11,71 persen.


2018, Pendapatan Garuda Indonesia Naik

2018, Pendapatan Garuda Indonesia Naik

Dalam debat terakahir, Sabtu (13/4) malam, Prabowo Subianto sempat menyinggung kondisi BUMN yang sedang tidak sehat.


Deindustrialisasi Terlalu Cepat Terjadi di Indonesia

Deindustrialisasi Terlalu Cepat Terjadi di Indonesia

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat kelima, Sabtu (13/4) malam, menyebutkan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi.


Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

Banjir Produk Impor E-Commerce Tak Signifikan Sumbang Defisit

Neraca perdagangan Indonesia diketahui defisit sebesar 8,56 miliar dolar AS sepanjang tahun 2018.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!