Ekonomi
Share this on:

CPO Disetop, Indonesia Ancam Boikot Produk Eropa

  • CPO Disetop, Indonesia Ancam Boikot Produk Eropa
  • CPO Disetop, Indonesia Ancam Boikot Produk Eropa

JAKARTA - Penghentian penggunaan kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh Uni Eropa bikin memantik api kemarahan Pemerintah Indonesia. Sejumlah langkah tegas akan diambil atas sikap diskriminasi Uni Eropa itu.

Ada beberapa opsi yang akan ditempuh pemerintah, salah satunya memboikot produk-produk Uni Eropa di Tanah Air. 'Ya kita lihat. Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa, dalam hidup ini harus punya pilihan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Jakarta, Rabu (20/3) kemarin.

Luhut tidak menjelaskan produk apa saja yang akan diboikot. Namun dia mengatakan, bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 2.500 unit pesawat terbang sekelas A320 dalam 20 tahun ke depan dengan nilai lebih dari 40 miliar dolar AS, dan juga dapat menciptkan 250 juta lapangan kerja di AS dan Uni Eropa.

Selain itu, Indonesia juga banyak mengimpor bus dan truk Scania dari Uni Eropa, bahkan tengah mempertimbangkan pembelian kereta dari Polandia. "Jika kita didiskriminasi begini dan hampir 20 juta rakyat kita, terutama petani kecil ikut terdampak, tentu kita akan bereaksi," ucap Luhut.

Luhut megaskan, bahwa Indonesia bukan negara miskin, tetapi negara berkembang serta berpotensi bagus. "Kami tidak mau didikte! Kami harus tegas," tegas Luhut lagi.

Senada dengan Luhut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menggugat aturan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II RED II WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

"Selain langsung ke WTO kita juga bisa retaliasi. Memangnya kenapa? Kalau Uni Eropa bertindak sepihak, masak kita nggak bisa lakukan sepihak," tegas Darmin.

Darmin menilai, kelapa sawit merupkan komoditas andalan Indonesia yang dapat mengentaskan kemiskinan. Karena itu tidak ada yang bisa mengganggu Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. "Yang namanya CPO ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG termasuk pilar nomor satu poverty alleviation (pengentasan kemiskinan). Jadi kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme yang terselubung dengan penelitian-penelitian ilmiah," ucap Darmin.

Darmin melanjutkan, bahwa dengan adanya perkebunan sawit maka terbuka lapangan kerja. Karena sawit merupakan komoditi nomor satu.

"CPO kelapa sawit bagi Indonesia itu merupakan komoditi nomor satu. Bukan hanya devisa terbanyak tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali," ungkap Darmin.

"(Sawit) employment nya 7,5 juta ditambah 12 juta direct employee. Apalagi kita liat small holders petani rakyat 2,6 juta hektar dan bisa pekerjakan 4,6 juta," tambahnya.

Pemerintah berharap Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan penolakan sawit, karena komoditas sawit untuk membela rakyat. Presiden Joko Widodo pun mengecam kebijakan penolakan sawit ini.

"Tolong (UE) lihat juga dari kaca mata kami. Kalau presiden nggak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana? Tadi presiden kasih statement keras soal ini," pungkas Luhut.

Data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), volume ekspor CPO dan turunannya sepanjang tahun 2018 mencapai 32,02 juta ton, naik tipis 3,1persen dari realisasi 2017 sebesar 31,05 juta ton.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO tahun lalu sebesar 17,89 miliar dolar AS, turun 12,02 persen dibandingkan capaian pada 2017 sebesar 20,34 milia dolar AS. (din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investasi asing di Indonesia.


Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan


Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya keras memberantas keberadaan perusahaan financial technology (fintech) ilegal di Indonesia.


Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Bukalapak dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebanyak ratusan karyawannya.


Sinergi Fiskal Moneter, Jurus Ampuh Antisipasi Resesi Ekonomi

Sinergi Fiskal Moneter, Jurus Ampuh Antisipasi Resesi Ekonomi

Ekonomi dunia tengah diselimuti awan mendung. Indonesia tengah dihantui krisis. Di sejumlah negara telah mengalami krisis.


Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

Pemerintah Indonesia berupaya keras menggeliatkan investasi asing (Foreign Diret Investment/FDI) di dalam negeri.


Maskapai AirAsia Raup Untung Rp11 M

Maskapai AirAsia Raup Untung Rp11 M

Di tengah sekaratnya industri penerbangan namun tidak membuat maskapai AirAsia Indonesia merugi.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!