Ekonomi
Share this on:

CPO Disetop, Indonesia Ancam Boikot Produk Eropa

  • CPO Disetop, Indonesia Ancam Boikot Produk Eropa
  • CPO Disetop, Indonesia Ancam Boikot Produk Eropa

JAKARTA - Penghentian penggunaan kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh Uni Eropa bikin memantik api kemarahan Pemerintah Indonesia. Sejumlah langkah tegas akan diambil atas sikap diskriminasi Uni Eropa itu.

Ada beberapa opsi yang akan ditempuh pemerintah, salah satunya memboikot produk-produk Uni Eropa di Tanah Air. 'Ya kita lihat. Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa, dalam hidup ini harus punya pilihan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Jakarta, Rabu (20/3) kemarin.

Luhut tidak menjelaskan produk apa saja yang akan diboikot. Namun dia mengatakan, bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 2.500 unit pesawat terbang sekelas A320 dalam 20 tahun ke depan dengan nilai lebih dari 40 miliar dolar AS, dan juga dapat menciptkan 250 juta lapangan kerja di AS dan Uni Eropa.

Selain itu, Indonesia juga banyak mengimpor bus dan truk Scania dari Uni Eropa, bahkan tengah mempertimbangkan pembelian kereta dari Polandia. "Jika kita didiskriminasi begini dan hampir 20 juta rakyat kita, terutama petani kecil ikut terdampak, tentu kita akan bereaksi," ucap Luhut.

Luhut megaskan, bahwa Indonesia bukan negara miskin, tetapi negara berkembang serta berpotensi bagus. "Kami tidak mau didikte! Kami harus tegas," tegas Luhut lagi.

Senada dengan Luhut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menggugat aturan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II RED II WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

"Selain langsung ke WTO kita juga bisa retaliasi. Memangnya kenapa? Kalau Uni Eropa bertindak sepihak, masak kita nggak bisa lakukan sepihak," tegas Darmin.

Darmin menilai, kelapa sawit merupkan komoditas andalan Indonesia yang dapat mengentaskan kemiskinan. Karena itu tidak ada yang bisa mengganggu Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. "Yang namanya CPO ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG termasuk pilar nomor satu poverty alleviation (pengentasan kemiskinan). Jadi kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme yang terselubung dengan penelitian-penelitian ilmiah," ucap Darmin.

Darmin melanjutkan, bahwa dengan adanya perkebunan sawit maka terbuka lapangan kerja. Karena sawit merupakan komoditi nomor satu.

"CPO kelapa sawit bagi Indonesia itu merupakan komoditi nomor satu. Bukan hanya devisa terbanyak tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali," ungkap Darmin.

"(Sawit) employment nya 7,5 juta ditambah 12 juta direct employee. Apalagi kita liat small holders petani rakyat 2,6 juta hektar dan bisa pekerjakan 4,6 juta," tambahnya.

Pemerintah berharap Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan penolakan sawit, karena komoditas sawit untuk membela rakyat. Presiden Joko Widodo pun mengecam kebijakan penolakan sawit ini.

"Tolong (UE) lihat juga dari kaca mata kami. Kalau presiden nggak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana? Tadi presiden kasih statement keras soal ini," pungkas Luhut.

Data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), volume ekspor CPO dan turunannya sepanjang tahun 2018 mencapai 32,02 juta ton, naik tipis 3,1persen dari realisasi 2017 sebesar 31,05 juta ton.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO tahun lalu sebesar 17,89 miliar dolar AS, turun 12,02 persen dibandingkan capaian pada 2017 sebesar 20,34 milia dolar AS. (din/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Kebijakan pemerintah menerbitkan pungutan ekspor kepada seluruh pengusaha sawit sebesar 50 dolar AS per ton dan 30 dolar AS.


Lebaran, Penumpang Kapal Naik Drastis

Lebaran, Penumpang Kapal Naik Drastis

Pengguna kapal laut yang dioperatori oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) pada musim Lebaran tahun ini meningkat drastis.


Tiga Maskapai Asing Siap Bersaing di Indonesia

Tiga Maskapai Asing Siap Bersaing di Indonesia

Tidak lama pemerintah mengeluarkan wacana mengundang maskapai asing untuk masuk ke Indonesia, ternyata sudah ada tiga maskapai asing yang siap bersaing.


Polemik Impor Ikan Asin

Polemik Impor Ikan Asin

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena dikelilingi oleh perairan yang sangat luas dan pulau yang cukup banyak.


Indonesia Zona Aman Perang Dagang AS-Tiongkok

Indonesia Zona Aman Perang Dagang AS-Tiongkok

Perang dagang Amerika dan Tiongkok tak terlalu berimbas pada iklim investasi Indonesia. Malah bisa dibilang surplus.


Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Utang Luar Negeri Swasta RI Berpotensi Picu Krismon 1998

Bank Indonesia (BI) meyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia untuk swasta dan BUMN tumbuh sebesar 1999,6 miliar dolar AS atau setara Rp2.834,2 triliun.


Perang Dagang, Indonesia Sulit Raup Untung

Perang Dagang, Indonesia Sulit Raup Untung

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China tidak selamanya merugikan sejumlah negara.


Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Tuntutan Tim Hukum Prabowo-Sandi yang menginginkan pemilihan presiden (pilpres) ulang mendapat penolakan dari para pelaku usaha.


Gagas Marketplace Paket Umrah

Gagas Marketplace Paket Umrah

Tingginya pengguna marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak, diadopsi oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).


Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas. Sejumlah negara akan kena dampak. Termasuk Indonesia terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!