Ekonomi
Share this on:

Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

  • Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes
  • Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

JAKARTA - Produsen hingga petani tembakau keberatan terkait rencana pemerintah menaikkan cukai rokok pada tahun depan sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen yang berlaku pada 1 Januari 2020. Pasalnya kenaikan ini bakal menurunkan devisa negara, tumbuh subur rokok ilegal, dan menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

Legal External Affairs Director Bentoel Group Mercy Francisca Hutahaean mengatakan, meminta pemerintah memerhatikan masukan dari industri dan petani rokok.

"Kami tetap berharap akan adanya kebijaksanaan dari pemerintah dalam hal ini, yaitu dengan tetap memerhatikan suara dari mayoritas industri dan tentunya para petani," ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/9).

Masukan dari industri sangat penting mengingat industri rokok berkontribusi pada ekspor nasional. Artinya industri rokok berkontribusi pada perekonomian di dalam negeri.

"Selama ini, kami secara konsisten terus berupaya mengembangkan usaha industri tembakau di Indonesia, termasuk berkontribusi di bidang ekspor, yang kami percaya akan memberikan dampak positif kepada perekonomian Indonesia," ungkap dia.

Dia meyayangkan, pemerintah menaikkan cukai rokok tanpa melibatkan produsen dan pihak terkait. Sebab dia hanya mengetahui rencana kenaikan cukai rokok dari media.

"Kami belum mendapatkan detail dari peraturan terkait rencana emerintah untuk menaikkan tarif cukai dan HJE rokok yang akan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2020. Rencana kenaikan yang tinggi sebagaimana telah dimuat di berbagai media tentunya tidak kami duga sebelumnya," ucap dia.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Budiyono mengatakan, hampir setiap tahun pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau, sebagaimana Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007, aspek penerimaan negara dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Cukai. Sedangkan aspek kesehatan untuk pembatasan konsumsi telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Cukai, karena produk hasil tembakau adalah salah satu barang kena cukai.

"Kebijakan cukai hasil tembaku harus rasional dan berimbang. Jadi meskipun ujung dari penghitungan penentuan kenaikan cukai adalah pendapatan negara, harus mempertimbangkan aspek keberlangsungan pasar dan tenaga kerja sektor industri hasil tembakau," ujar Budiyono kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/9).

Menurut dia, dari aspek penerimaan perpajakan, cukai hasil tembakau tidak dapat dipandang sebelah mata, kontribusi cukai pada penerimaan perpajakan mencapai kurang lebih 10 persen selama sepuluh tahun terakhir. Hal tersebut belum memerhitungkan penerimaan dari PPN hasil tembakau dan pengenaan pajak rokok yang mulai diberlakukan sejak 2014.

Lanjut dia, kenaikan cukai hasil tembakau harus mempertimbangkan empat aspek, yaitu pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri hasil tembakau dan keberlangsungan tenaga kerja.

Dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat, semakin tinggi persentase kenaikan cukai maka semakin less affordability, maka akan berdampak terhadap target penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Faktanya sampai dengan hari ini kenaikan cukai yang berlebihan menjadi stimulan pertumbuhan rokok ilegal.

"Jika rokok ilegal semakin marajalela, maka semua pihak akan dirugikan, yaitu pabrikan rokok legal, para pekerjanya, serta para petani tembaku dan cengkeh. Pemerintah juga akan dirugikan karena rokok ilegal tidak membayar cukai," tutur dia.

"Jadi kenaikan cukai hasil tembakau yang terlalu jauh dari angka inflasi dan asumsi pertumbuhan ekonomi, tentunya akan berakibat pada industri hasil tembakau sebagai industri yang menyerap tenaga kerja (industri padat karya), pendapatan negara, penyerapan bahan baku dan maraknya rokok ilegal," sambung dia menjelaskan.

Sementara Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, cukai rokok sesungguhnya bukan ditujukan untuk menjadi sumber penerimaan negara, namun utamanya untuk pengendalian agar konsumsi rokok tidak terlalu tinggi.

"Dengan demikian menaikkan cukai rokok harus dibaca adalah untuk mengurangi konsumsi rokok di masyarakat yg demikian tinggi," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/9).

Kendati kemudian kenaikan cukai rokok bisa meningkatkan penerimaan negara, menurut Pieter itu adalah adalah keuntungan lainnya. Artinya bukan yang utama.

"Namun demikian, kenaikan cukai rokok ini diyakini tidak akan mengurangi konsumsi rokok masyarakat kita. Beban cukai akan dilimpahkan ke pembeli, rokok menjadi lebih mahal, tapi masyarakat tetap akan membeli," ucap dia.

Jadi, menurut Pieter, tujuan utama kebijakan ini diperkirakan tidak tercapai. Di sisi lain, beban masyarakat karena kenaikan harga rokok meningkat, konsumsi di luar rokok akan berkurang. Dan, pabrik rokok tidak akan banyak dirugikan dan tidak juga diuntungkan.

"Kenaikan cukai rokok tidak akan efektif mengurangi konsumsi rokok oleh masyarakat apabila tidak diiringi penegakan peraturan lainnya seperti larangan merokok di tempat umum. Larangan ini sudah ada di banyak daerah misalnya di Jakarta. Tapi law enforcement-nya nol besar. Masyarakat bisa dengan seenaknya merokok di ruang publik," kata Pieter.

Sebelumnya, pengusaha rokok Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) meminta pemerintah untuk melindungi segmen rokok kretek.

Menurutnya, wacana kebijakan tersebut menimbulkan kegaduhan di industri rokok, dan juga akan menciptakan dampak sosial ekonomi yang sangat besar hingga mengancam puluhan ribu buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Bagaimana mungkin, sebuah pabrikan yang memiliki modal besar dan merupakan salah satu pabrikan besar dunia ingin menaikkan batasan produksi sigaret kretek tangan golongan 2 yang tarif cukainya lebih murah? Ini jelas-jelas menguntungkan satu pabrikan besar asing saja, dan merugikan pihak lainnya," ujar Ketua MPSI Joko Wahyudi.

Senada dengan MPSI, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan, menganggap rencana pemerintah tak peduli terhadap nasib petani tembakau dan nasib para pekerja. Tentu saja bila jadi naik, akan memberikan industri terbakau.

"Keputusan yang dilakukan pemerintah ini juga tidak pernah dikomunikasikan dengan kalangan industri," sesal Henry.

Dia tidak bisa membayangkan nasib ribuan pekerja di industri rokok ke depannya bila pemerintah Jokowi jadi menaikkan cukai rokok.

"Kelihatannya memang pemerintah (Jokowi) tidak peduli pada industri hasil tembakau, tidak memerhatikan nasib tenaga kerja dan petani tembakau dan cengkeh. Kami tidak bisa membayangkan kesulitan yang akan kami hadapi ke depan," ucap dia.

PT HM Sampoerna Tbk menambahkan, kebijakan itu akan mengganggu ekosistem industri hasil tembakau nasional.

"Kami menilai kenaikan ini mengejutkan dan akan mengganggu ekosistem industri hasil tembakau (IHT) nasional," kata Direktur Sampoerna Troy Modlin.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nuftransa Wira Sakti memberikan penjelasan terkait alasan pengenaan tarif cukai dan harga rokok naik tahun depan. Kenaikan harus dilakukan mengingat terjadi peningkatan prevalensi perokok secara global dari 32,8 persen menjadi 33,8 persen.

"Perokok pada usia anak dan remaja juga mengalami peningkatan dari 7,2 persen menjadi 9,1 persen, demikian halnya untuk perokok perempuan dari 1,3% persen menjadi 4,8 persen," ujar dia dalam keterangannya, Sabtu (14/9).

Lebih jauh dia mengatakan, pemerintah menyadari bahwa sektor cukai rokok ini banyak keterkaitannya dengan sektor lainnya yaitu industri, tenaga kerja, dan petani baik petani tembakau maupun cengkeh.

"Karenanya, pemerintah perlu mempertimbangkan semua sektor di atas di dalam mengambil kebijakan cukai hasil tembakau," ucap dia.

Sebagaimana diketahui fungsi dari pungutan cukai hasil tembakau adalah untuk pengendalian konsumsi rokok (legal maupun ilegal), menjamin keberlangsungan industri dengan menjaga keseimbangan antara industri padat modal dan padat karya, dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

"Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka mulai 1 Januari 2020, pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai dengan rata-rata sekitar 23 persen dan menaikkan harga jual eceran (harga banderol) dengan rata-rata sekitar 35 persen," tutur dia.

Hasil dari pertimbangan tersebut, maka pemerintah telah mempertimbangkan beberapa hal, antara lain jenis hasil tembakau (buatan mesin dan tangan), golongan pabrikan rokok (besar, menengah, dan kecil), jenis industri (padat modal dan padat karya), asal bahan baku (lokal dan impor).

"Secara prinsip, besaran kenaikan tarif dan harga banderol dikenakan secara berjenjang di mana tarif dan harga banderol sigaret kretek tangan lebih rendah daripada sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin," ungkap dia.

Soal mengamankan kebijakan tersebut agar efektif di lapangan, kata dia, pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran di bidang cukai. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga independen (UGM), dalam tiga tahun terakhir Bea dan Cukai berhasil menekan peredaran rokok ilegal dari 12,1 persen menjadi 7 persen di tahun 2018, dan di tahun 2019 diperkirakan akan berhasil ditekan menjadi 3 persen. Dengan adanya kebijakan kenaikan cukai ini dimungkinkan akan berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.

"Karena itu perlu penguatan sinergi dengan TNI, Polri, PPATK, dan aparat penegak hukum lainnya dalam mencegah tumbuhnya kembali peredaran rokok ilegal," tukas dia. (din/fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tahun Depan, Manufaktur Dapat Tekanan Kuat

Tahun Depan, Manufaktur Dapat Tekanan Kuat

Industri manufaktur hingga kuartal III/2019 berakhir menunjukkan angka positif. Namun, ekonom menilai tahun depan sektor manufaktur mendapat tekanan yang cukup


Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga September masih belum menunjukkan perbaikan.


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Para petani di Kabupaten Pandeglang yang gagal panen akibat bencana kemarau tahun 2019 mendapat klaim asuransi hingga Rp70 juta.


Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dari tahun 2014 hingga 2019, rupanya telah gagal


Kalah Bersaing, PepsiCo Cabut dari Indonesia

Kalah Bersaing, PepsiCo Cabut dari Indonesia

PT Anugrah Indofood Barokah Makmur (AIBM) resmi memutus kerja sama dengan PepsiCo, produsen minuman ringan berkarbonasi


Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Industri Hasil Tembakau (IHT) memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Karenanya, cukai rokok selama ini dapat mengerek pendapatan negar


Investor Ragu Tanam Modal di RI

Investor Ragu Tanam Modal di RI

Demontrasi di Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia hingga berkepanjangan selama sepekan terakhir ini bakal berdampak pada investasi domestik.


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!