Ekonomi
Share this on:

Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai

  • Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai
  • Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai

JAKARTA - Kondisi keuangan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mengalami defisit Rp9,1 triliun di tahun 2018. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio mengatakan, sejak lama sekitar 4-5 tahun lalu mengkritisi kebijakan mekanisme BPJS Kesehatan.

Agus mengkritisi iuran peserta BPJS Kesehatan terlalu murah. Hal itu karena pemerintah membiayai semua penyakit pasien hingga sembuh. "Ditambah lagi masyarakat banyak yang belum bayar," ujar Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (28/5) kemarin.

Menurut Agus, iuran yang terlalu murah akan menjadi petaka. Artinya defisit keuangan BPJS Kesehatan akan terus terjadi. Agus mencontohkan, iuran Kelas I, kelas Ini, dan kelas III BPJS Kesehatan yang masing-masing sebesar Rp80 ribu, Rp51 ribu, dan Rp25.500 adalahjumlah yang sangat rendah sekali.

"Penyakit kanker, cuci darah ditangung, sampai sembuh. Sementara iuran peserta rendah, jelas keuangan BPJS Kesehatan defisit," ucap Agus.

Solusi Agus, untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan pemerintah harus mengevaluasi besaran iuran peserta. "Jadi, dicari saja (hitung) masyarakat bayar iuran berapa dan juga ada pembatasan pembiayaan penyakit. Artinya tidak semua penyakit di-cover BPJS Kesehatan," ujar Agus.

Soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang tidak mau dibebankan sendiri menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan, Agus menilai, mantan direktur pelaksana bank dunia itu sangat aneh. "(Menkeu) Sri Mulyani tidak bisa bilang begitu. Ya itu negara, bisa dititipkan ke Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan. Jadi kalau (Sri Mulyani) lempar-lempar rada aneh," tutur Agus.

Komisi IX DPR RI menggelar rapat membahas hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan, Senin (27/5) lalu. Rapat laporan hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan ini dihadiri oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menkeu Mardiasmo, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Kepala BPKP, Ardan Adiperdana mengatakan telah mengaudit 208 juta peserta yang terbagi dalam enam segmen kepesertaan. Dari jumlah itu, ada 27,4 juta yang pelayanannya harus ditingkatkan. Total kewajiban BPJS Kesehatan di 2018 mencapai Rp19,41 triliun. Sebesar Rp10,25 triliun telah diselesaikan alias dibayarkan.

"Sementara posisi gagal bayar sampai 31 Desember Rp9,1 triliun," ujar Ardan.

Ardan menjelaskan, gagal bayar atau tunggakan oleh BPJS Kesehatan terhadap sejumlah rekanan termasuk rumah sakit disebabkan oleh defisit atau tekornya keuangan perusahaan asuransi pemerintah ini. "(Defisit) ini lantaran tidak seimbangnya kewajiban yang harus ditanggung dengan besaran pendapatan yang diperoleh dari iuran peserta," papar Ardan.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI, bagaimana menyediakan masalah gagal bayar. Menkeu Sri Mulyani mengatakan tidak mau semuanya dibebankan sendiri, tapi juga dibantu pihak lembaga/kementerian lainnya seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan.

"Kami akan melihat dari rekomendasi BPKP. Kami minta BPJS Kesehatan action bagaimana mereka agar bisa kurangi Rp9,1 triliun yang memang under control dari BPJS dan ada yang di bawah Kemenkes. Kita harap menkes ikut bantu. Mungkin juga bagaimana bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Sr Mulyani.

Sri Mulyani menyarankan BPJS Kesehatan dan Kemenkes bisa memanfaatkan dana kapitasi yang tidak terpakai di 2018 mencapai Rp2,5 triliun. "Itu bisa dipakai. Itu hanya butuh revisi Permenkes Nomor 21 tahun 2016 (tentang Penggunaan Dana Kapitasi). Bu menkes sudah dibahas. Kalau pelaksanaan membutuhkan kami untuk intersep kami akan lakukan," ucap dia.

Sri Mulyani menambahkan jika BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga Kemenkes ikut membantu menyesuaikan gagal bayar Rp9,1 triliun, baru Kemenkeu akan ikut membantu membayar kekurangannya. "Kalau sudah sesuai action plan baru akan kita tambah lagi dengan APBN," janji dia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ahmad Ansori mengatakan, persoalan defisit tidak akan terselesaikan selama premi peserta sistem JKN BPJS Kesehatan tidak seimbang dengan manfaatnya. Dia mengusulkan bahwa berdasarkan angka ideal iuran BPJS Kesehatan adalah Rp60.514 per orang.

Jika dihitung per segmen, maka untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III besaran preminya adalah Rp42.714per orang per bulan, kelas II Rp80.409, dan kelas I Rp130.805. Sedangkan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah lebih rendah, yaitu sebesar Rp35 ribu per orang per bulan.

"Kami hitung dariunit cost, harga pelayanan dan rate rasio kunjungan. Kemudian ini diproyeksikan dan dihitung dengan banyak formula. Jadilah angka-angka tersebut," kata Ansyori di Bogor, Selasa (23/4) lalu.

Angka-angka tersebut dianggap kebutuhan premi yang ideal dengan biaya pelayanan per orang per bulan. (din/zul/fin)


Berita Sejenis

Pengembalian Utang Kereta Cepat Makan Waktu 200 Tahun

Pengembalian Utang Kereta Cepat Makan Waktu 200 Tahun

Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki kereta cepat seperti Jepang dengan Shinkansen-nya.


Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Regulasi IMEI Ponsel Kemunduran Teknologi

Pemerintah akan memberlakukan blokir IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada 17 Agustus 2019.


Milenial Dominasi Pembeli Surat Utang Negara

Milenial Dominasi Pembeli Surat Utang Negara

Generasi muda alias milenial semakin sadar akan pentingnya melakukan investasi. Terutama pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) ritel.


Uji Coba Skema Transportasi Massal Dianggarkan Rp250 Miliar

Uji Coba Skema Transportasi Massal Dianggarkan Rp250 Miliar

Kementerian Perhubungan akan melakukan uji coba skema transportasi massal baru berbasis bus pada 2020 mendatang di enam kota.


Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Setelah persoalan harga ayam telah selesai, kini muncul masalah baru yakni harga garam yang anjlok di tingkat petani.


Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen.


Mustahil Indonesia Ekspor Beras

Mustahil Indonesia Ekspor Beras

Wacana Indonesia akan mengekspor beras Bulog ke Negara Papua Nugini dan Timor Leste dianggap tidak akan mungkin terjadi.


Indonesia Dijadikan Basis Produksi Otomotif

Indonesia Dijadikan Basis Produksi Otomotif

Produsen otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Company (HMC) akan segera menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar


Pemerintah Dinilai Tak Paham Persoalan Maskapai

Pemerintah Dinilai Tak Paham Persoalan Maskapai

Keputusan pemerintah menurunkan harga tarif pesawat untuk kategori maskapai berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC) domestik, menuai kritikan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!