Ekonomi
Share this on:

Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai

  • Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai
  • Defisit BPJS Kesehatan Tak Akan Pernah Selesai

JAKARTA - Kondisi keuangan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mengalami defisit Rp9,1 triliun di tahun 2018. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio mengatakan, sejak lama sekitar 4-5 tahun lalu mengkritisi kebijakan mekanisme BPJS Kesehatan.

Agus mengkritisi iuran peserta BPJS Kesehatan terlalu murah. Hal itu karena pemerintah membiayai semua penyakit pasien hingga sembuh. "Ditambah lagi masyarakat banyak yang belum bayar," ujar Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (28/5) kemarin.

Menurut Agus, iuran yang terlalu murah akan menjadi petaka. Artinya defisit keuangan BPJS Kesehatan akan terus terjadi. Agus mencontohkan, iuran Kelas I, kelas Ini, dan kelas III BPJS Kesehatan yang masing-masing sebesar Rp80 ribu, Rp51 ribu, dan Rp25.500 adalahjumlah yang sangat rendah sekali.

"Penyakit kanker, cuci darah ditangung, sampai sembuh. Sementara iuran peserta rendah, jelas keuangan BPJS Kesehatan defisit," ucap Agus.

Solusi Agus, untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan pemerintah harus mengevaluasi besaran iuran peserta. "Jadi, dicari saja (hitung) masyarakat bayar iuran berapa dan juga ada pembatasan pembiayaan penyakit. Artinya tidak semua penyakit di-cover BPJS Kesehatan," ujar Agus.

Soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang tidak mau dibebankan sendiri menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan, Agus menilai, mantan direktur pelaksana bank dunia itu sangat aneh. "(Menkeu) Sri Mulyani tidak bisa bilang begitu. Ya itu negara, bisa dititipkan ke Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan. Jadi kalau (Sri Mulyani) lempar-lempar rada aneh," tutur Agus.

Komisi IX DPR RI menggelar rapat membahas hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan, Senin (27/5) lalu. Rapat laporan hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan ini dihadiri oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menkeu Mardiasmo, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Kepala BPKP, Ardan Adiperdana mengatakan telah mengaudit 208 juta peserta yang terbagi dalam enam segmen kepesertaan. Dari jumlah itu, ada 27,4 juta yang pelayanannya harus ditingkatkan. Total kewajiban BPJS Kesehatan di 2018 mencapai Rp19,41 triliun. Sebesar Rp10,25 triliun telah diselesaikan alias dibayarkan.

"Sementara posisi gagal bayar sampai 31 Desember Rp9,1 triliun," ujar Ardan.

Ardan menjelaskan, gagal bayar atau tunggakan oleh BPJS Kesehatan terhadap sejumlah rekanan termasuk rumah sakit disebabkan oleh defisit atau tekornya keuangan perusahaan asuransi pemerintah ini. "(Defisit) ini lantaran tidak seimbangnya kewajiban yang harus ditanggung dengan besaran pendapatan yang diperoleh dari iuran peserta," papar Ardan.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI, bagaimana menyediakan masalah gagal bayar. Menkeu Sri Mulyani mengatakan tidak mau semuanya dibebankan sendiri, tapi juga dibantu pihak lembaga/kementerian lainnya seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan.

"Kami akan melihat dari rekomendasi BPKP. Kami minta BPJS Kesehatan action bagaimana mereka agar bisa kurangi Rp9,1 triliun yang memang under control dari BPJS dan ada yang di bawah Kemenkes. Kita harap menkes ikut bantu. Mungkin juga bagaimana bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Sr Mulyani.

Sri Mulyani menyarankan BPJS Kesehatan dan Kemenkes bisa memanfaatkan dana kapitasi yang tidak terpakai di 2018 mencapai Rp2,5 triliun. "Itu bisa dipakai. Itu hanya butuh revisi Permenkes Nomor 21 tahun 2016 (tentang Penggunaan Dana Kapitasi). Bu menkes sudah dibahas. Kalau pelaksanaan membutuhkan kami untuk intersep kami akan lakukan," ucap dia.

Sri Mulyani menambahkan jika BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga Kemenkes ikut membantu menyesuaikan gagal bayar Rp9,1 triliun, baru Kemenkeu akan ikut membantu membayar kekurangannya. "Kalau sudah sesuai action plan baru akan kita tambah lagi dengan APBN," janji dia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ahmad Ansori mengatakan, persoalan defisit tidak akan terselesaikan selama premi peserta sistem JKN BPJS Kesehatan tidak seimbang dengan manfaatnya. Dia mengusulkan bahwa berdasarkan angka ideal iuran BPJS Kesehatan adalah Rp60.514 per orang.

Jika dihitung per segmen, maka untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III besaran preminya adalah Rp42.714per orang per bulan, kelas II Rp80.409, dan kelas I Rp130.805. Sedangkan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah lebih rendah, yaitu sebesar Rp35 ribu per orang per bulan.

"Kami hitung dariunit cost, harga pelayanan dan rate rasio kunjungan. Kemudian ini diproyeksikan dan dihitung dengan banyak formula. Jadilah angka-angka tersebut," kata Ansyori di Bogor, Selasa (23/4) lalu.

Angka-angka tersebut dianggap kebutuhan premi yang ideal dengan biaya pelayanan per orang per bulan. (din/zul/fin)


Berita Sejenis

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Dua perusahaan raksasa minyak asal Amerika Serikat (AS), yakni Exxon Mobil dan Chevron dikabarkan bakal hengkang dari Indonesia.


Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Amnesti Pajak Sempat Dicurigai Kembali ke Asing

Repatriasi amnesti pajak tahap pertama selesai pada September 2019 selesai.


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Kuartal ketiga akan segera berakhir, dan segera memasuki kuartal keempat 2019, namun pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan geliat yang menggembirakan


Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Sejumlah ekonom sebagian besar menyebutkan insiden penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, bakal memengaruhi perekonomian di Indonesia.Sejumlah ekonom sebag


NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri.


Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Di tengah kondisi global mengalami pelemahan, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum reda,


Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, dan ditambah perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang tak kunjung mereda


Risiko Gagal Bayar, BI Keluarkan Aturan Baru

Risiko Gagal Bayar, BI Keluarkan Aturan Baru

Bank Indonesia kemarin (2/10) mengeluarkan peraturan baru yang akan memungkinkan perusahaan dan investor untuk mendirikan lembaga kliring


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!