Ekonomi
Share this on:

Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

  • Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat
  • Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

JAKARTA - Desakan ojek online (ojol) dan driver taksi online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar menerbitkan regulasi untuk aplikator transportasi online dianggap Menteri Kemenkominfo Rudiantara salah alamat.

Keinginan ADO jika aplikator tranportasi online melanggar ketentuan berlaku nantinya akan mendapatkan sanksi sesuai dari regulasi tersebut.

Namun Menteri Rudiantara mengatakan, bahwa permintaan ADO adalah salah alamat. Sebab pihaknya tidak berwenang menerbitkan aturan aplikator transportasi lain, melainkan tugas Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Regulator siapa? Regulator transportasi siapa?," ujar Rudiantara di Jakarta, Selasa (18/6).

Menteri yang disapa Chief RA ini menegaskan, bahwa dia bukanlah menteri yang bisa mengatur semua lini bisnis berbasis online. Artinya sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing kementerian.

Dia mencontohkan, untuk regulasi transportasi online yang berhak mengatur adalah Kemenhub. Begitupun untuk perdagangan online, yang mengatur yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kesalahan ini, lanjut Rudiantara, harus diluruskan agar tidak semua terkait online pihaknya yang mengatur. Pasalnya jika banyak yang tidak paham, maka akan banyak pihak seperti asosiasi profesi lainnya menuntut untuk dibuatkan regulasi.

"Nanti industri kesehatan juga ada dokter minta dimatikan. Nah apakah ini saya regulatornya," ujar Chief RA.

Terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan aturan tambahan ojol.

Aturan ini untuk memperkuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Selain itu juga untuk mendukung Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmen) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Aturan tersebut salah satunya akan mengatur soal sanksi bagi aplikator maupun pengemudi yang melanggar ketentuan baik dalam PM 12 Tahun 2019 maupun Kepmen Nomor 348.

"Untuk sanksi. Kalau aplikator ini tidak menjalankan aturan, sanksinya apa. Kemudian dari sisi KPPU dari sisi OJK adalah menyangkut keterlibatan fintech sebagai sarana pembayaran untuk aplikasi ini, jadi bagaimana aturannya," tutur dia.

Sementara, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai aturan sanksi untuk aplikator transportasi online sangat diperlukan untuk kebaikan semua pihak baik aplikator maupun mitra driver.

"Sanksi ini berlaku ketika aplikator merugikan mitra seperti pencabutan usaha mitra tanpa kesepakatan dua pihak atau aplikator melanggar peraturan manapun yang berlaku," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (18/6).

Menurut dia, pihak Kemenhub juga bisa menerbitkan aturan untuk aplikator transportasi online, sebab dalam kasus ini lintas sektor.

"Sebenarnya ini lintas sektor dan memang ada di Kemenhub namun izin aplikasinya ada Kominfo. Kominfo bisa membekukan aplikasi ketika ada pelanggaran. Namun tentu dipertimbangkan dengan Kemenhub ataupun kementerian atau lembaga terkait lainnya," kata Huda.

Lantas apakah nantinya dapat membatasi layanan aplikator ke depannya? Menurut Huda akan berdampak, namun hal itu demi melindungi mitra driver.

"(Iya) Membatasi pasti. tapi untuk melindungi mitra driver mungkin diperlukan juga," pungkas Huda. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Pelemahan KPK, APBN Dijarah

Pelemahan KPK, APBN Dijarah

Berbagai pihak menolak Revisi Undang-udang (RUU) KPK. Hal itu dianggap melemahkan kinerja KPK, sehingga menyuburkan praktik korupsi.


Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Alasan kenaikan cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, dan bisa menambah penerimaan negara dianggap ada niatan yang tidak baik.


Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Bukalapak PHK Ratusan Karyawan?

Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Bukalapak dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebanyak ratusan karyawannya.


Bulan Depan, Tarif Ojol Serentak Berlaku di Seluruh Indonesia

Bulan Depan, Tarif Ojol Serentak Berlaku di Seluruh Indonesia

Pemberlakuan tarif baru ojek online (ojol) akan berlaku penuh di seluruh Indonesia mulai 2 September 2019 dini hari.


Mati Listrik Massal Rontokkan Pendapatan Ojol Hingga 50 Persen

Mati Listrik Massal Rontokkan Pendapatan Ojol Hingga 50 Persen

Pemadaman listrik secara massal yang terjadi di Pulau Jawa dan sejabodetabek bukan hanya dikeluhkan oleh para pelaku usaha besar ataupun UMKM


Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen.


Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran terkait pembatasan diskon tarif ojek online (ojol).


Mustahil Indonesia Ekspor Beras

Mustahil Indonesia Ekspor Beras

Wacana Indonesia akan mengekspor beras Bulog ke Negara Papua Nugini dan Timor Leste dianggap tidak akan mungkin terjadi.


Pemerintah Dianggap Sengaja Biarkan Krakatau Steel Tetap Merugi

Pemerintah Dianggap Sengaja Biarkan Krakatau Steel Tetap Merugi

Terkait PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) bakal melakukan restrukturisasi organisasi dan bisnisnya sekaligus merestrukturisasi utang perusahaan



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!