Ekonomi
Share this on:

Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

  • Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat
  • Desakan Ojol Dianggap Salah Alamat

JAKARTA - Desakan ojek online (ojol) dan driver taksi online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar menerbitkan regulasi untuk aplikator transportasi online dianggap Menteri Kemenkominfo Rudiantara salah alamat.

Keinginan ADO jika aplikator tranportasi online melanggar ketentuan berlaku nantinya akan mendapatkan sanksi sesuai dari regulasi tersebut.

Namun Menteri Rudiantara mengatakan, bahwa permintaan ADO adalah salah alamat. Sebab pihaknya tidak berwenang menerbitkan aturan aplikator transportasi lain, melainkan tugas Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Regulator siapa? Regulator transportasi siapa?," ujar Rudiantara di Jakarta, Selasa (18/6).

Menteri yang disapa Chief RA ini menegaskan, bahwa dia bukanlah menteri yang bisa mengatur semua lini bisnis berbasis online. Artinya sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing kementerian.

Dia mencontohkan, untuk regulasi transportasi online yang berhak mengatur adalah Kemenhub. Begitupun untuk perdagangan online, yang mengatur yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kesalahan ini, lanjut Rudiantara, harus diluruskan agar tidak semua terkait online pihaknya yang mengatur. Pasalnya jika banyak yang tidak paham, maka akan banyak pihak seperti asosiasi profesi lainnya menuntut untuk dibuatkan regulasi.

"Nanti industri kesehatan juga ada dokter minta dimatikan. Nah apakah ini saya regulatornya," ujar Chief RA.

Terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan aturan tambahan ojol.

Aturan ini untuk memperkuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Selain itu juga untuk mendukung Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmen) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Aturan tersebut salah satunya akan mengatur soal sanksi bagi aplikator maupun pengemudi yang melanggar ketentuan baik dalam PM 12 Tahun 2019 maupun Kepmen Nomor 348.

"Untuk sanksi. Kalau aplikator ini tidak menjalankan aturan, sanksinya apa. Kemudian dari sisi KPPU dari sisi OJK adalah menyangkut keterlibatan fintech sebagai sarana pembayaran untuk aplikasi ini, jadi bagaimana aturannya," tutur dia.

Sementara, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai aturan sanksi untuk aplikator transportasi online sangat diperlukan untuk kebaikan semua pihak baik aplikator maupun mitra driver.

"Sanksi ini berlaku ketika aplikator merugikan mitra seperti pencabutan usaha mitra tanpa kesepakatan dua pihak atau aplikator melanggar peraturan manapun yang berlaku," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (18/6).

Menurut dia, pihak Kemenhub juga bisa menerbitkan aturan untuk aplikator transportasi online, sebab dalam kasus ini lintas sektor.

"Sebenarnya ini lintas sektor dan memang ada di Kemenhub namun izin aplikasinya ada Kominfo. Kominfo bisa membekukan aplikasi ketika ada pelanggaran. Namun tentu dipertimbangkan dengan Kemenhub ataupun kementerian atau lembaga terkait lainnya," kata Huda.

Lantas apakah nantinya dapat membatasi layanan aplikator ke depannya? Menurut Huda akan berdampak, namun hal itu demi melindungi mitra driver.

"(Iya) Membatasi pasti. tapi untuk melindungi mitra driver mungkin diperlukan juga," pungkas Huda. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen.


Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran terkait pembatasan diskon tarif ojek online (ojol).


Mustahil Indonesia Ekspor Beras

Mustahil Indonesia Ekspor Beras

Wacana Indonesia akan mengekspor beras Bulog ke Negara Papua Nugini dan Timor Leste dianggap tidak akan mungkin terjadi.


Pemerintah Dianggap Sengaja Biarkan Krakatau Steel Tetap Merugi

Pemerintah Dianggap Sengaja Biarkan Krakatau Steel Tetap Merugi

Terkait PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) bakal melakukan restrukturisasi organisasi dan bisnisnya sekaligus merestrukturisasi utang perusahaan


Ekonomi Lebaran Tahun Ini Loyo

Ekonomi Lebaran Tahun Ini Loyo

Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan tidak sebaik tahun lalu. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah suhu perpolitikan yang memanas.


Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi persoalan bawang putih selama ini dinilai belum terlihat hasilnya.


Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Utang Luar Negeri Indonesia (ULNI) pada kuartal I sebesar 387,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.542,6 triliun.


Mulai Besok, Tiket Pesawat Turun Harga

Mulai Besok, Tiket Pesawat Turun Harga

Setelah terus mendapatkan desakan dan kritik terhadap harga tiket yang relatif mahal, akhirnya pemerintah melunak.


Investasi China di Indonesia Terusik

Investasi China di Indonesia Terusik

Investasi China di dalam negeri dianggap tidak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good


Ekspor Batik Dibidik Naik 8 Persen

Ekspor Batik Dibidik Naik 8 Persen

Ekspor batik Nusantara menjadi salah satu dari sekian banyak komoditi tekstil penyumbang devisa negara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!