Ekonomi
Share this on:

Dituding Kartel, Luas Lahan Bawang Putih Akan Diaudit

  • Dituding Kartel, Luas Lahan Bawang Putih Akan Diaudit
  • Dituding Kartel, Luas Lahan Bawang Putih Akan Diaudit

JAKARTA - Melambungnya harga bawang putih sejak awal 2019 hingga menyentuh Rp100 ribu dianggap tidak wajar. Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menduga adanya kartel bawang putih.

Karena itu, diduga adanya ketidakberesan soal pasokan dan harga bawang putih yang mentungkan segelintir pihak, Almisbat melaporkan dugaan kartel tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Almisbat sebagai bagian dari elemen masyarakat mempunyai hak konstitusional untuk melaporkan dugaan terjadinya kartel bawang putih ke KPPU," ujar Anggota Dewan Pertimbangan Almisbat, Syaiful Bahari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/5) kemarin.

Laporan tersebut merujuk Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas laporan tersebut, pihak Kementan memberikan keterangan persnya yang intinya tidak terjadi tudingan kartel bawang putih seperti yang dituduhkan Almisbat.

Menanggapi klarifikasi pihak Kementan, Syaiful menjelaskan, bahwa Almisbat sebagai organisasi masyarakat berhak menyampaikan kepentingan dan aspirasi luas kepada masyarakat mengenai kenaikan harga bawang putih yang terparah sejak 2013 silam.

"Di mana harga terparah mencapai Rp100 ribu per kg. Dan ini telah terjadi pembiaran kenaikan harga selama empat bulan sejak Februari 2019. Jelas yang dirugikan masyarakat karena membeli harga bawang putih dengan harga tidak wajar," kata Syaiful.

Lanjut Syaiful, bahwa Kementan telah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan publik terkait wajib tanam yang disebutkan jumlah luas pertanaman bawang putih meningkat tajam dari sebelumnya kurang dari 2 ribu hektar, kini sudah berkembang menjadi 20 juta hektare.

"Mari sama-sama mengecek apakah benar lahan bawang putih saat ini sudah berkembang 20 juta hektar? Luas lahan sawah saja yang mayoritas petani menanam padi menurut BPS 7,75 juta hektar (2018). Tanaman bawang putih yang bukan mayoritas komoditi hortikultura di Indonesia dinyatakan lahannya telah berkembang 20 juta hektar? Ini benar-benar merupakan pembohongan publik," tutur Syaiful.

Karena data luas tanaman bawang putih yang simpang siur itu, Syaiful meminta BPK dan KPK untuk turun mengaudit secara terbuka berapa luas lahan tanaman bawang putih yang menggunakan dana APBN.

"Jadi di mana saja lokasinya dan bagaimana hasil tanamannya. Berapa hektare yang ditanam swasta dan bagaimana hasilnya. Jika pernah dinyatakan di salah satu media anggaran swasembada bawang putih 5 triliun rupiah di luar swasta, di mana saja lokasinya dan bagaimana hasilnya?," ujar Syaiful.

Dia juga mempertanyakan apa yang menjadi dasar Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menetapkan harga operasi pasar (OP) bersama para importir sebesar Rp25 ribu per kg.

"Apakah Mentan mempunyai kewenangan dalam menetapkan harga? Apalagi Mentan menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan penetapan harga oleh para importir. Apakah ada payung hukumnya? Jika tidak maka jelas-jelas Mentan telah melakukan perbuatan yang melampau kewenangannya," papar Syaiful.

Melihat ketidakberesan itu, maka Almisbat memandang harga yang ditetapkan oleh importir dengan Kementan dan Kemendag bukanlah harga yang wajar dan normal.

"Jangan membodohi masyarakat terutama konsumen seolah-olah harga OP dan pasar yang ditetapkan adalah sudah turun. Publik perlu mengetahui berapa harga sesungguhnya modal impor para importir? Harga Rp25 ribu sampai Rp35 ribu masih sangat menguntungkan karena modal impornya sampai di Indonesia hanya Rp14.500 per kg. Harga Rp25.000 terlihat sudah turun karena harga sudah terkerek jauh sampai Rp80 ribu," ungkap Syaiful.

Sebelumnya pihak Kementan memberikan penjelasan terkait dilaporkkan ke KPPU soal dugaan kartel bawang putih. Dalam keterangan persnya Kementan mengatakan pihaknya berkewajikan menyediakan pasokan bawang putih ke pasar sesuai dengan permintaan masyarakat.

"Dalam hal ini, Kementan mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) karena selama ini mayoritas kebutuhan dalam negeri masih dipasok dari luar negeri. Pada saat yang sama, Kementan sudah mengeluarkan peraturan wajib tanam 5% dari izin impor kepada setiap perusahaan importir dengan tujuan untuk percepatan swasembada bawang putih," tulis Kementan.

Klaim Kementan bahwa sejak diberlakukannya aturan wajib tanam bawang putih, jumlah luas lahan pertanaman bawang putih meningkat tajam dari yang sebelumnya kurang dari 2 ribu hektare, kini sudah berkembang menjadi 20 ribu hektare (ha)

"Seluruh panen bawang putih yang dihasilkan langsung digunakan untuk benih di area tanam baru yang ditarget mencapai 60 ribu ha pada 2021. Dengan demikian produksi 600 ribu ton bawang putih dapat tercapai untuk memenuhi permintaan rata-rata per tahun masyarakat Indonesia," jelas Kementan.

Kementan menyebutkan, sampai saat ini sudah ada 21 importir yang dikeluarkan RIPH nya, atau setara volume 275 ribu ton. Jika semua Surat Persetujuan Impor (SPI) dikeluarkan, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan bawang putih dalam 6,5 bulan ke depan.

"Dari data di atas maka tidaklah benar bahwa Kementan sengaja menunda-nunda penerbitan RIPH apalagi memihak dan mencari keuntungan dari aturan tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya, ada beberapa importir besar yang tidak melaksanakan kewajiban tanamnya, sehingga sesuai dengan aturan, tidak bisa mendapatkan RIPH," ujar Kementan.

Soal Kementan turun ke jalan, adalah sebagai tanggung jawab untuk mengamankan pasokan, menstabilkan harga pasar, serta mempercepat proses distribusinya.

"Kebijakan operasi pasar adalah bentuk empati dan kepedulian konkrit Kementan terhadap masyarakat, dan saat ini faktanya menunjukkan harga bisa berangsur turun di hampir semua daerah di Indonesia, meskipun penurunan tersebut terjadi secara bertahap," ucap Kementan.

Sampai saat ini, lanjut Kementan, pihaknya sudah menggelar operasi pasar murah di Pasar Induk Kramat Jati, 40 pasar DKI Jakarta dan pasar-pasar besar di Surabaya, Medan, Padang, Bandar lampung, Denpasar, Makasar, Kaltim, Sulbar dan daerah-daerah lainnya.

Nah Kementan mensinyalir upaya pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik bahwa kebijakan penerbitan RIPH sebagai penyebab melonjaknya harga bawang putih. "Penggiringan opini publik tersebut sekaligus merupakan upaya untuk mendiskreditkan Kementan yang tengah berusaha keras mewujudkan swasembada bawang putih di 2021 melalui kebijakan wajib tanam tersebut," kata Kementan.

Melihat itu, Kementan menduga di balik tuduhan kepada Kementan tersebut, ada kekecewaan sejumlah importir yang tidak setuju dengan kebijakan wajib tanam. "Kami menduga mereka sengaja tidak mau menyelesaikan kewajibannya dengan berbagai dalih, lalu menggunakan corong pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan kelompoknya sendiri," tambah Kementan," pungkas Kementan.

Hasil pantauan di pasar, Jumat (17/5), harga bawang putih di beberapa pasar tercatat mulai mengalami penurunan. Penurunan disebabkan oleh mulai meningkatnya jumlah pasokan bawang putih impor. Misalkan, harga bawang putih di Pasar Jatinegara, Jakarta, berangsur turun setelah pada awal Ramadan sempat hampir menyentuh Rp 100 ribu per kg.

Salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Jatinegara mengatakan, harga bawang putih telah truun sejak sepekan terkahir. "Bisa dikatakan sekarnag sudah normal lagi Rp35 ribu. Sebelumnya di awal puasa bisa mencapai Rp100 ribu per kg," ujar Budi.

Meski demikian, harga jual Rp 35 ribu dinilai masih tergolong tinggi mengingat pada saat normal dan sebelum terjadi lonjakan. Harga jual bawang putih di pasaran hanya berkisar Rp26 ribu-Rp 28 ribu per kg untuk jenis bawang sinco atau banci.

"Sudah langganan kalau puasa naik. Nanti juga mendekati Lebaran naik lagi," ujar dia. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Giant Tutup, Menaker Singgung Perubahan Teknologi dan Informasi

Giant Tutup, Menaker Singgung Perubahan Teknologi dan Informasi

Supermarket Giant akan tutup di beberapa kawasan di Jabodetabek. Ada enam gerai yang akan tutup mulai akhir Juli 2019.


Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM

Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM

Kenaikan tarif listrik pada tahun depan setiap tiga bulan sekali akan berdampak besar pada masyarakat miskin hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)


Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Terkait pemerintah melarang mata uang libra yang akan dikeluarkan Facebook pada awal 2020 mendatang, pengamat ekonomi menilai pemerintah masih sangat kaku.


Polemik Impor Ikan Asin

Polemik Impor Ikan Asin

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena dikelilingi oleh perairan yang sangat luas dan pulau yang cukup banyak.


Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas. Sejumlah negara akan kena dampak. Termasuk Indonesia terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri


Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

Sejak tiga tahun lalu pemerintah melemparkan wacana akan melakukan barter hasil perkebunan dengan pesawat sukhoi dari Rusia.


Inflasi Dipengarui Harga Cabai dan Bawang

Inflasi Dipengarui Harga Cabai dan Bawang

Seperti tahun-tahun sebelumnya, inflasi Lebaran kali ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan biasa.


Usai Lebaran Harga Beras Potensi Naik

Usai Lebaran Harga Beras Potensi Naik

Sejumlah komoditas pangan relatif stabil saat Ramadan dan Lebaran 2019. Hanya cabai dan bawang merah yang mengalami lonjakan hingga Lebaran.


Transaksi E-Money di Tol Diperkirakan Naik 20 Persen

Transaksi E-Money di Tol Diperkirakan Naik 20 Persen

Bank Mandiri memperkirakan volume transaksi uang elektronik e-money di jalan tol akan mengalami kenaikan 20 persen selama periode libur Lebaran 2019.


Hasil Audit Laporan Keuangan Garuda Diumumkan Usai Lebaran

Hasil Audit Laporan Keuangan Garuda Diumumkan Usai Lebaran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia lima hari setelah Lebaran.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!