Ekonomi
Share this on:

Dituding Kartel, Luas Lahan Bawang Putih Akan Diaudit

  • Dituding Kartel, Luas Lahan Bawang Putih Akan Diaudit
  • Dituding Kartel, Luas Lahan Bawang Putih Akan Diaudit

JAKARTA - Melambungnya harga bawang putih sejak awal 2019 hingga menyentuh Rp100 ribu dianggap tidak wajar. Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menduga adanya kartel bawang putih.

Karena itu, diduga adanya ketidakberesan soal pasokan dan harga bawang putih yang mentungkan segelintir pihak, Almisbat melaporkan dugaan kartel tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Almisbat sebagai bagian dari elemen masyarakat mempunyai hak konstitusional untuk melaporkan dugaan terjadinya kartel bawang putih ke KPPU," ujar Anggota Dewan Pertimbangan Almisbat, Syaiful Bahari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/5) kemarin.

Laporan tersebut merujuk Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas laporan tersebut, pihak Kementan memberikan keterangan persnya yang intinya tidak terjadi tudingan kartel bawang putih seperti yang dituduhkan Almisbat.

Menanggapi klarifikasi pihak Kementan, Syaiful menjelaskan, bahwa Almisbat sebagai organisasi masyarakat berhak menyampaikan kepentingan dan aspirasi luas kepada masyarakat mengenai kenaikan harga bawang putih yang terparah sejak 2013 silam.

"Di mana harga terparah mencapai Rp100 ribu per kg. Dan ini telah terjadi pembiaran kenaikan harga selama empat bulan sejak Februari 2019. Jelas yang dirugikan masyarakat karena membeli harga bawang putih dengan harga tidak wajar," kata Syaiful.

Lanjut Syaiful, bahwa Kementan telah memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan publik terkait wajib tanam yang disebutkan jumlah luas pertanaman bawang putih meningkat tajam dari sebelumnya kurang dari 2 ribu hektar, kini sudah berkembang menjadi 20 juta hektare.

"Mari sama-sama mengecek apakah benar lahan bawang putih saat ini sudah berkembang 20 juta hektar? Luas lahan sawah saja yang mayoritas petani menanam padi menurut BPS 7,75 juta hektar (2018). Tanaman bawang putih yang bukan mayoritas komoditi hortikultura di Indonesia dinyatakan lahannya telah berkembang 20 juta hektar? Ini benar-benar merupakan pembohongan publik," tutur Syaiful.

Karena data luas tanaman bawang putih yang simpang siur itu, Syaiful meminta BPK dan KPK untuk turun mengaudit secara terbuka berapa luas lahan tanaman bawang putih yang menggunakan dana APBN.

"Jadi di mana saja lokasinya dan bagaimana hasil tanamannya. Berapa hektare yang ditanam swasta dan bagaimana hasilnya. Jika pernah dinyatakan di salah satu media anggaran swasembada bawang putih 5 triliun rupiah di luar swasta, di mana saja lokasinya dan bagaimana hasilnya?," ujar Syaiful.

Dia juga mempertanyakan apa yang menjadi dasar Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menetapkan harga operasi pasar (OP) bersama para importir sebesar Rp25 ribu per kg.

"Apakah Mentan mempunyai kewenangan dalam menetapkan harga? Apalagi Mentan menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan penetapan harga oleh para importir. Apakah ada payung hukumnya? Jika tidak maka jelas-jelas Mentan telah melakukan perbuatan yang melampau kewenangannya," papar Syaiful.

Melihat ketidakberesan itu, maka Almisbat memandang harga yang ditetapkan oleh importir dengan Kementan dan Kemendag bukanlah harga yang wajar dan normal.

"Jangan membodohi masyarakat terutama konsumen seolah-olah harga OP dan pasar yang ditetapkan adalah sudah turun. Publik perlu mengetahui berapa harga sesungguhnya modal impor para importir? Harga Rp25 ribu sampai Rp35 ribu masih sangat menguntungkan karena modal impornya sampai di Indonesia hanya Rp14.500 per kg. Harga Rp25.000 terlihat sudah turun karena harga sudah terkerek jauh sampai Rp80 ribu," ungkap Syaiful.

Sebelumnya pihak Kementan memberikan penjelasan terkait dilaporkkan ke KPPU soal dugaan kartel bawang putih. Dalam keterangan persnya Kementan mengatakan pihaknya berkewajikan menyediakan pasokan bawang putih ke pasar sesuai dengan permintaan masyarakat.

"Dalam hal ini, Kementan mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) karena selama ini mayoritas kebutuhan dalam negeri masih dipasok dari luar negeri. Pada saat yang sama, Kementan sudah mengeluarkan peraturan wajib tanam 5% dari izin impor kepada setiap perusahaan importir dengan tujuan untuk percepatan swasembada bawang putih," tulis Kementan.

Klaim Kementan bahwa sejak diberlakukannya aturan wajib tanam bawang putih, jumlah luas lahan pertanaman bawang putih meningkat tajam dari yang sebelumnya kurang dari 2 ribu hektare, kini sudah berkembang menjadi 20 ribu hektare (ha)

"Seluruh panen bawang putih yang dihasilkan langsung digunakan untuk benih di area tanam baru yang ditarget mencapai 60 ribu ha pada 2021. Dengan demikian produksi 600 ribu ton bawang putih dapat tercapai untuk memenuhi permintaan rata-rata per tahun masyarakat Indonesia," jelas Kementan.

Kementan menyebutkan, sampai saat ini sudah ada 21 importir yang dikeluarkan RIPH nya, atau setara volume 275 ribu ton. Jika semua Surat Persetujuan Impor (SPI) dikeluarkan, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan bawang putih dalam 6,5 bulan ke depan.

"Dari data di atas maka tidaklah benar bahwa Kementan sengaja menunda-nunda penerbitan RIPH apalagi memihak dan mencari keuntungan dari aturan tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya, ada beberapa importir besar yang tidak melaksanakan kewajiban tanamnya, sehingga sesuai dengan aturan, tidak bisa mendapatkan RIPH," ujar Kementan.

Soal Kementan turun ke jalan, adalah sebagai tanggung jawab untuk mengamankan pasokan, menstabilkan harga pasar, serta mempercepat proses distribusinya.

"Kebijakan operasi pasar adalah bentuk empati dan kepedulian konkrit Kementan terhadap masyarakat, dan saat ini faktanya menunjukkan harga bisa berangsur turun di hampir semua daerah di Indonesia, meskipun penurunan tersebut terjadi secara bertahap," ucap Kementan.

Sampai saat ini, lanjut Kementan, pihaknya sudah menggelar operasi pasar murah di Pasar Induk Kramat Jati, 40 pasar DKI Jakarta dan pasar-pasar besar di Surabaya, Medan, Padang, Bandar lampung, Denpasar, Makasar, Kaltim, Sulbar dan daerah-daerah lainnya.

Nah Kementan mensinyalir upaya pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik bahwa kebijakan penerbitan RIPH sebagai penyebab melonjaknya harga bawang putih. "Penggiringan opini publik tersebut sekaligus merupakan upaya untuk mendiskreditkan Kementan yang tengah berusaha keras mewujudkan swasembada bawang putih di 2021 melalui kebijakan wajib tanam tersebut," kata Kementan.

Melihat itu, Kementan menduga di balik tuduhan kepada Kementan tersebut, ada kekecewaan sejumlah importir yang tidak setuju dengan kebijakan wajib tanam. "Kami menduga mereka sengaja tidak mau menyelesaikan kewajibannya dengan berbagai dalih, lalu menggunakan corong pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan kelompoknya sendiri," tambah Kementan," pungkas Kementan.

Hasil pantauan di pasar, Jumat (17/5), harga bawang putih di beberapa pasar tercatat mulai mengalami penurunan. Penurunan disebabkan oleh mulai meningkatnya jumlah pasokan bawang putih impor. Misalkan, harga bawang putih di Pasar Jatinegara, Jakarta, berangsur turun setelah pada awal Ramadan sempat hampir menyentuh Rp 100 ribu per kg.

Salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Jatinegara mengatakan, harga bawang putih telah truun sejak sepekan terkahir. "Bisa dikatakan sekarnag sudah normal lagi Rp35 ribu. Sebelumnya di awal puasa bisa mencapai Rp100 ribu per kg," ujar Budi.

Meski demikian, harga jual Rp 35 ribu dinilai masih tergolong tinggi mengingat pada saat normal dan sebelum terjadi lonjakan. Harga jual bawang putih di pasaran hanya berkisar Rp26 ribu-Rp 28 ribu per kg untuk jenis bawang sinco atau banci.

"Sudah langganan kalau puasa naik. Nanti juga mendekati Lebaran naik lagi," ujar dia. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

UU Ekonomi Kreatif Segera Disahkan

UU Ekonomi Kreatif Segera Disahkan

Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif telah rampung dibahas oleh Komisi X DPR. Dalam waktu dekat, UU ini akan disahkan.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Untuk mencegah tunggakan peserta, BPJS Kesehatan akan mewajibkan pembayaran iuran dengan skema autodebet.


Kemarau Panjang, Produksi Pangan Berpotensi Menurun

Kemarau Panjang, Produksi Pangan Berpotensi Menurun

Kemarau tahun ini diperkirakan akan berlangsung hingga Oktober 2019 mendatang. Dampaknya, produksi bahan pangan berpotensi menurun.


Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Puan Maharani menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan pada 1 September 2019, ternyata dibantah oleh pihak istana.


Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 September 2019

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 September 2019

Pemerintah akan memberlakukan kenaikan BPJS Kesehatan mulai 1 September 2019.


Bulan Depan, Tarif Ojol Serentak Berlaku di Seluruh Indonesia

Bulan Depan, Tarif Ojol Serentak Berlaku di Seluruh Indonesia

Pemberlakuan tarif baru ojek online (ojol) akan berlaku penuh di seluruh Indonesia mulai 2 September 2019 dini hari.


Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun atau naik sebesar 7,99 persen dari Outlook 2019.


Krisis Garam Industri, 180 Karyawan di-PHK

Krisis Garam Industri, 180 Karyawan di-PHK

Saat ini stok garam industri sebanyak 77 ribu ton. Angka ini akan habis pada September mendatang.


Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Pemerintah Pastikan Harga Cabai Tak Lagi Pedas

Musim kemarau sudah mulai berakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga cabai akan berangsur-angsur stabil.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!