Ekonomi
Share this on:

Dorong Efisiensi, BI Perluas Kebijakan

  • Dorong Efisiensi, BI Perluas Kebijakan
  • Dorong Efisiensi, BI Perluas Kebijakan

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong permintaan domestik. Salah satunya, mendorong efisiensi pembayaran ritel melalui perluasan layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang berlaku mulai 1 September 2019.

Direktur Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran BI Ery Setiawan mengungkapkan, ada tiga substansi utama yang disempurnakan. Yakni, penambahan periode setelmen dan percepatan batas waktu penerusan transaksi, peningkatan capping transaksi, dan pricing SKNBI.

Untuk aturan yang baru, waktu setelmen akan bertambah menjadi sembilan kali dalam sehari untuk layanan transfer dana dan pembayaran reguler. Yakni, pada pukul 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, dan 16.45.

"Sehingga penyelesaian transaksi kliring dapat dilakukan maksimal satu jam masing-masing di bank pengirim dan bank penerima dari yang sebelumnya membutuhkan waktu dua jam," ungkapnya.

Kemudian, peningkatan capping atau batas atas transaksi. Jika sebelumnya batasan maksimal layanan SKNBI adalah Rp500 juta untuk layanan transfer dana dan pembayaran reguler, berubah menjadi Rp1 miliar. Serta Rp500 juta untuk layanan kliring warkat debit dan layanan penagihan reguler.

Untuk biaya transfer melalui sistem kliring, kata Eric, terdapat pemotongan dana yang menggunakan kliring dari yang sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp3.500 per transaksi. Selain itu, dipangkas biaya layanan transfer dana yang dibebankan kepada pihak perbankan dari sebelumnya Rp 1.000 menjadi Rp 600 per transaksi.

"Untuk meningkatkan efisiensi harga," jelasnya. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan

Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan

Hampir lima tahun Susi Pudjiastuti menjabat sebagai menteri Perikanan dan Kelautan (KKP).


Produksi Telur dan Ayam Surplus, Kementan Dorong Peningkatan Ekspor

Produksi Telur dan Ayam Surplus, Kementan Dorong Peningkatan Ekspor

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan komoditas ayam dan telur saat ini telah dinyatakan surplus.


Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Kebijakan ponsel black market atau ilegal akan diteken pada 17 Agustus 2019.


Gandeng Google, Telkomsel Perluas Ekosistem Digital

Gandeng Google, Telkomsel Perluas Ekosistem Digital

Telkomsel mengumumkan aliansi strategis dengan GoogleTM. Kerja sama penerapan AndroidTM zero-touch enrollment.


Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha untuk membuka pasar di Cina.


Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

Upaya mendorong investasi di sektor properti, pemerintah akhirnya mengeluarkan paket lima kebijakan.


Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Pajak Ekspor CPO Untungkan Pengusaha Sawit

Kebijakan pemerintah menerbitkan pungutan ekspor kepada seluruh pengusaha sawit sebesar 50 dolar AS per ton dan 30 dolar AS.


Maskapai Patuh Turunkan Tarif Pesawat

Maskapai Patuh Turunkan Tarif Pesawat

Sehari pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pesawat untuk maskapai berbiaya murah (Low Cost Carrier/LCC).


Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi persoalan bawang putih selama ini dinilai belum terlihat hasilnya.


Bayar Utang China, Kebijakan Skema B to B Bisa Berbahaya

Bayar Utang China, Kebijakan Skema B to B Bisa Berbahaya

Untuk mengurangi risiko jebakan utang China, pemerintah Indonesia akan menerapkan skema B to B (antar badan usaha).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!