Ekonomi
Share this on:

Dorong Kesadaran Pajak dari Kampus

  • Dorong Kesadaran Pajak dari Kampus
  • Dorong Kesadaran Pajak dari Kampus

BALIKPAPAN - Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Kalimantan Timur dan Utara terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perpajakan. Kali ini, direktorat di bawah Kementerian Keuangan tersebut menjalankan program tax center di kalangan mahasiswa dan dosen.

Kepala DJP Kaltimra Samon Jaya mengatakan, langkah ini merupakan salah satu strategi untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat sehingga kesadaran pajak bisa meningkat.

“Saya akui, kesadaran pajak masyarakat Kaltimra ini masih rendah. Bisa dilihat dari setoran tiap tahun kami kesulitan mencapai target. Tapi dengan program dan berbagai upaya kami lakukan perlahan kesadaran pajak bisa terbangun,” ucapnya usai pengukuhan pengurus Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Selasa (18/12) di Kantor DJP, Jalan Ruhui Rahayu, Balikpapan.

Ia menjelaskan, tax center nantinya menjadi pusat informasi dan edukasi perpajakan bagi mahasiswa dan dosen. Dengan demikian, pajak sudah tertanam sejak dini dan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pajak di masa depan.

Saat ini, jumlah tax center di Kalimantan ada 19. Jumlah ini terbilang belum terlalu banyak. Hanya saja dengan pengukuhan keanggotaan bisa memancing agar tumbuh lebih banyak lagi.

“Jadi sistemnya, dosen akan kami membina dan memberi pengetahuan sekaligus update tentang pajak. Dan merekalah yang akan menularkan kepada anak didiknya. Tiap tahunnya kami akan melakukan evaluasi. Kegiatan yang dilakukan biasanya seminar perpajakan dan agenda lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, realisasi pajak tahun ini, sampai Senin (17/12) mencapai 86,51 persen dari target Rp 20,83 triliun. Lebih tinggi dari angka nasional yakni 85,83 persen. Year on year tumbuh 10,56 persen. Sebagai informasi, empat tahun ke belakang tak kunjung capai target. Di 2014, target Rp 17,5

triliun, hanya tercapai 88,83 persen. Lanjut 2015, target Rp 23,44 triliun hanya berhasil mengejar setoran pajak 73,49 persen. Target pajak tahun berikutnya Rp 23,9 triliun kembali tidak mencapai target atau hanya 67,96 persen. Melihat hal itu, pusat menurunkan target pajak untuk Kaltimra di 2017 menjadi Rp 20,62 triliun. Namun hanya bisa mengejar 79,13 persen dari target yang dibebankan.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Atpetsi Darussalam mengatakan, sebagai wadah koordinasi dan kerja sama tax center serta mitra Ditjen Pajak, kehadiran pengurus Atpetsi di wilayah Kaltimtara diharapkan dapat membina dan meningkatkan kesadaran perpajakan. “Juga untuk mendorong lahirnya tax center lain di Kaltim sehingga dapat meningkatkan edukasi ke wajib pajak,” katanya.

Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah Kaltimtara Atpetsi Cornelius Rantelangi mengatakan, saat ini baru 12 tax center di seluruh Kaltimtara. Dia menargetkan dapat mendorong lahirnya tax center di seluruh perguruan tinggi yang ada di Kaltimtara.

“Jumlah perguruan tinggi kan cukup banyak dengan civitas akademik yang dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan,” tuturnya.

Cornelius menambahkan kewajiban perpajakan merupakan kewajiban seorang warga negara selain soal bela negara. Selama ini, mayoritas sumber pendanaan negara berasal dari pajak. “Dengan peningkatan kesadaran perpajakan otomatis akan meningkatkan kemandirian bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” tukasnya.

Rencananya, setelah pelantikan, Cornelius akan menggelar banyak pelatihan guna meningkatkan informasi perpajakan kepada para dosen dan civitas akademik di perguruan tinggi yang ada di Kaltimtara. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan dapat semakin luas dilakukan. (aji/tom/k18/jpg)

Berita Sebelumnya

Kredit Konsumsi Masih Mendominasi
Kredit Konsumsi Masih Mendominasi

Berita Berikutnya

Divestasi Saham Freeport Segera Tuntas
Divestasi Saham Freeport Segera Tuntas

Berita Sejenis

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai penolakan dari berbagai pihak.


Dua Program Jamsos Tambahan Dinilai Dorong Defisit

Dua Program Jamsos Tambahan Dinilai Dorong Defisit

Terkait usulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri agar BPJS Ketenagakerjaan (TK) menambah dua program jaminan sosial (jamsos)


Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Rp16,5 Ribu Hingga Rp40 Ribu

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Rp16,5 Ribu Hingga Rp40 Ribu

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai dari Rp16,5 ribu hingga Rp40 ribu.


Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Transfer Daerah dan Dana Desa Melambat di 2020

Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun atau naik sebesar 7,99 persen dari Outlook 2019.


Pemerintah Dorong Mobil Listrik untuk Angkutan Umum

Pemerintah Dorong Mobil Listrik untuk Angkutan Umum

Kemenhub mendorong pengembangan mobil listrik di Indonesia diterapkan pada angkutan umum sebelum untuk transportasi pribadi.


Undip Semarang jadi Kampus Pertama Rangkaian Roadshow IDCamp

Undip Semarang jadi Kampus Pertama Rangkaian Roadshow IDCamp

Indosat Ooredoo melalui program tanggung jawab perusahaan (CSR) pilar pendidikan telah meluncurkan IDCamp.


Pertamina Ketakutan Masyarakat Tinggalkan BBM karena Mobil Listrik

Pertamina Ketakutan Masyarakat Tinggalkan BBM karena Mobil Listrik

Rencana kehadiran mobil listrik mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi)


Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

Pernyataan Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani terkait akan kembali memberlakukan tax amnesty jilid II, menuai penolakan dari berbagai kalangan.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!