Ekonomi
Share this on:

Duh... Uang Koin Terabaikan

  • Duh... Uang Koin Terabaikan
  • Duh... Uang Koin Terabaikan

JAKARTA - Sebagian masyarakat sering ditolak jika belanja pakai uang koin. Kata pedagang, uang tersebut sudah tak laku di pasaran. Penolakan itu sering dialami Nirwan. Dia kerap bertransaksi menggunakan pecahan Rp100 dan Rp200 di warung.

Meski uang yang dibelanjakan nilainya sama dengan harga barang yang dibeli, tetap ditolak.

Hal sama juga dialami Saenab, 55. Sejak sering

mengalami penolakan, dia mulai malu transaksi menggunakan uang receh. Dia beranggapan jika memang uang pecahan Rp100 tak laku lagi.

Jangankan pecahan Rp100, uang kertas Rp1.000 saja jarang ada yang beredar.

"Pecahan uang paling kecil beredar hanya Rp2.000, Rp500, dan Rp1.000," ujar Saenab, Minggu (16/6).

Kerugian lainnya akibat diabaikannya uang koin, kadang terjadi pembulatan saat transaksi. Misalnya di SPBU, belanja BBM 10.800, dibulatkan menjadi Rp11 ribu. Kondisi serupa juga sering terjadi pada toko-toko modern.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), uang koin yang beredar di masyarakat di kisaran Rp10 miliar pertahun. Namun yang kembali ke BI hanya Rp7 sampai Rp 10 juta. Masyarakat masih menganggap uang koin bukan sebagai alat transaksi.

Akibatnya, sirkulasi peredaran uang rupiah khususnya koin tidak optimal.

Kepala Grup Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah BI Sulsel Amanlison Sembiring menjelaskan, pihaknya saat ini terus mencari solusi terbaik, agar uang koin tetap normal digunakan bertransaksi. Mulai dari melarang kembalian uang dengan yang diganti permen dan barang sejenisnya.

"Sampai saat ini kami senantiasa memenuhi kebutuhan retailer akan pecahan uang kecil," bebernya.

Ia menerangkan, pihaknya pun kini memang sedang mendalami fenomena yang terjadi itu. Sebab tentunya, bukan hal yang mudah. Apalagi sekarang harga barang yang ada, jarang tersajikan nominal Rp100 atau Rp200 di belakangnya.

"Makanya kita gencarkan belanja nontunai agar tidak perlu lagi uang kembalian," katanya. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Duh... Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp530,8 triliun.


Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Terkait pemerintah melarang mata uang libra yang akan dikeluarkan Facebook pada awal 2020 mendatang, pengamat ekonomi menilai pemerintah masih sangat kaku.


Transaksi E-Money di Tol Diperkirakan Naik 20 Persen

Transaksi E-Money di Tol Diperkirakan Naik 20 Persen

Bank Mandiri memperkirakan volume transaksi uang elektronik e-money di jalan tol akan mengalami kenaikan 20 persen selama periode libur Lebaran 2019.


Tradisi Mudik Deraskan Putaran Uang di Daerah

Tradisi Mudik Deraskan Putaran Uang di Daerah

Masyarakat yang sejak kemarin (30/5) mulai mudik biasanya juga membawa uang THR untuk sanak saudaranya di kampung halaman.


Selama Lebaran Diprediksi Rp200 Triliun Uang Berputar

Selama Lebaran Diprediksi Rp200 Triliun Uang Berputar

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan libur Ramadan dan lebaran menjadi momentum bagi upaya pemerataan ekonomi masyarakat.


Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Bank Indonesia bekerjasama dengan Perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyediakan lebih dari 100 layanan gerak Uang Elektronik (UE) di sejumlah rest area


Puasa dan Lebaran, Kebutuhan Uang Tunai Rp217,1 Triliun

Puasa dan Lebaran, Kebutuhan Uang Tunai Rp217,1 Triliun

Kebutuhan uang kartal selama Ramadan dan Lebaran 2019 diprediksi sebesar Rp217,1 triliun.


Kerjasama Empat Bank Sentral Bisa Perkuat Nilai Tukar Uang Lokal

Kerjasama Empat Bank Sentral Bisa Perkuat Nilai Tukar Uang Lokal

Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) menjalin kerjasama dengan Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, dan Bank of Thailand.


Leasing Masih Waswas Terapkan DP 0 Persen

Leasing Masih Waswas Terapkan DP 0 Persen

Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran uang muka atau (down payment/DP) kredit kendaraan bermotor hingga 0 persen.


Subsidi Uang Muka untuk Sejuta Rumah ASN, TNI, dan Polri

Subsidi Uang Muka untuk Sejuta Rumah ASN, TNI, dan Polri

Sistem kredit dan pembangunan sejuta rumah untuk aparatur sipil negara, TNI, dan Polri terus dimatangkan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!