Ekonomi
Share this on:

EBT Butuh Perhatian Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah belum berhasil menciptakan iklim fiskal dan kebijakan yang kondusif untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Akibatnya, biaya pembangunan pembangkit dan listrik EBT terlalu mahal. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang kemarin (21/2).

’’Kemampuan EBT akan naik menjadi 12 GW pada 2025. Makin turun biayanya, switching (bahan bakar) fosil ke EBT juga bakal lebih cepat,’’ papar Arthur.

Dia menyatakan, target bauran energi 23 persen pada 2025 memang fantastis. Sebab, mencari sumber dana pembangunan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) sudah sulit. Di Eropa, tren telah beralih ke energi bersih. Meski begitu, pembangunan PLTU masih relatif lebih murah jika dibandingkan dengan proyek lain.

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun PLTU berkisar USD 1,7 juta (sekitar Rp 23,9 miliar). Biaya pembangunan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) mencapai USD 3,5 juta (sekitar Rp 49,2 miliar). Lantas, biaya pembangunan pembangkit geotermal menembus USD 6 juta (sekitar Rp 84,3 miliar).

’’Biaya itu memang berkaitan erat dengan risikonya. Makin rendah risikonya, biayanya juga turun,’’ terangnya.

Saat ini Institute for Essential Service Reform (IESR) bekerja sama dengan Monash Energy Materials and Systems Institute (MEMSI) dan Agora Energiewende untuk memproyeksikan penetrasi bauran energi terbarukan di Jawa–Bali dan Sumatera. Targetnya, penetrasi bisa mencapai 43 persen pada periode 2018–2027.

Jika penetrasi itu sukses, biaya modal bisa dihemat sampai 20 persen atau sekitar USD 10 miliar (sekitar Rp 140,6 triliun). Gas rumah kaca juga bisa turun 36 persen. ’’Ini mematahkan mitos bahwa porsi energi terbarukan yang lebih banyak akan meningkatkan tarif listrik,’’ ujar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa.

Kementerian ESDM pun telah menetapkan bauran energi dalam RUPTL 2019–2028. Yakni, 54,6 persen untuk batu bara; sekitar 23 persen untuk energi baru terbarukan; 22 persen untuk gas; dan kira-kira 0,4 persen untuk bahan bakar minyak (BBM). (vir/c14/hep/jpg)

Berita Sebelumnya

Elektronika Minta Industri Pendukung
Elektronika Minta Industri Pendukung

Berita Sejenis

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Akan Picu Inflasi

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Akan Picu Inflasi

Pemerintah memastikan akan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).


Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5,6%, Pemerintah Perkuat Investasi

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5,6%, Pemerintah Perkuat Investasi

Pertumbuhan ekonomi ditarget 5,6 persen tahun depan. Karenanya, pemerintah akan merealisasikan tingkat konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.


Penerimaan Negara Ditarget Naik

Penerimaan Negara Ditarget Naik

Pemerintah mencanangkan kenaikan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.


Investasi Menggeliat Pasca Pilpres

Investasi Menggeliat Pasca Pilpres

Tidak hanya bursa saham dan rupiah yang diprediksi menunjukkan kinerja positif, pemerintah meyakini investasi di sektor industri akan meningkat.


Negoisasi Gagal, Pemerintah Bentuk Satgas Batalkan Pelarangan CPO RI

Negoisasi Gagal, Pemerintah Bentuk Satgas Batalkan Pelarangan CPO RI

Negosiasi pemerintah Indonesia dengan Dewan Negara Produsen Sawit (CPOPC) di Brussels, Belgia, Selasa (9/4) silam, tidak membuah hasil.


Ini Strategi Pemerintah supaya Neraca Dagangnya Surplus

Ini Strategi Pemerintah supaya Neraca Dagangnya Surplus

Neraca perdagangan Indonesia di Januari lalu defisit hingga 1,16 miliar dolar AS.


Pembentukan Holding Penerbangan Masih Dikaji

Pembentukan Holding Penerbangan Masih Dikaji

Pemerintah bakal membentuk holding penerbangan. Perkembangan terbaru, masih dilakukan pengkajian yang mendalam.


Lahan Terbatas, Pemerintah Putuskan Impor Bawang Putih

Lahan Terbatas, Pemerintah Putuskan Impor Bawang Putih

Pemerintah melalui Perum Bulog direncanakan akan mengimpor bawang putih dari China pada April ini.


Jelang Puasa, Pemerintah Impor 6 Ribu Ton Daging Kerbau India

Jelang Puasa, Pemerintah Impor 6 Ribu Ton Daging Kerbau India

Menjelang bulan Ramadhan, sebanyak 6 ribu ton daging kerbau asal India telah masuk Indonesia.


Indonesia Bersiap Adukan Isu Sawit ke WTO

Indonesia Bersiap Adukan Isu Sawit ke WTO

Penghentian penggunaan produk kelapa sawit atau Renewable Energy Directive (RED) II Delegated Act,, akan dibawa pemerintah ke World Trade Organization (WTO).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!