Ekonomi
Share this on:

EBT Butuh Perhatian Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah belum berhasil menciptakan iklim fiskal dan kebijakan yang kondusif untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Akibatnya, biaya pembangunan pembangkit dan listrik EBT terlalu mahal. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang kemarin (21/2).

’’Kemampuan EBT akan naik menjadi 12 GW pada 2025. Makin turun biayanya, switching (bahan bakar) fosil ke EBT juga bakal lebih cepat,’’ papar Arthur.

Dia menyatakan, target bauran energi 23 persen pada 2025 memang fantastis. Sebab, mencari sumber dana pembangunan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) sudah sulit. Di Eropa, tren telah beralih ke energi bersih. Meski begitu, pembangunan PLTU masih relatif lebih murah jika dibandingkan dengan proyek lain.

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun PLTU berkisar USD 1,7 juta (sekitar Rp 23,9 miliar). Biaya pembangunan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) mencapai USD 3,5 juta (sekitar Rp 49,2 miliar). Lantas, biaya pembangunan pembangkit geotermal menembus USD 6 juta (sekitar Rp 84,3 miliar).

’’Biaya itu memang berkaitan erat dengan risikonya. Makin rendah risikonya, biayanya juga turun,’’ terangnya.

Saat ini Institute for Essential Service Reform (IESR) bekerja sama dengan Monash Energy Materials and Systems Institute (MEMSI) dan Agora Energiewende untuk memproyeksikan penetrasi bauran energi terbarukan di Jawa–Bali dan Sumatera. Targetnya, penetrasi bisa mencapai 43 persen pada periode 2018–2027.

Jika penetrasi itu sukses, biaya modal bisa dihemat sampai 20 persen atau sekitar USD 10 miliar (sekitar Rp 140,6 triliun). Gas rumah kaca juga bisa turun 36 persen. ’’Ini mematahkan mitos bahwa porsi energi terbarukan yang lebih banyak akan meningkatkan tarif listrik,’’ ujar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa.

Kementerian ESDM pun telah menetapkan bauran energi dalam RUPTL 2019–2028. Yakni, 54,6 persen untuk batu bara; sekitar 23 persen untuk energi baru terbarukan; 22 persen untuk gas; dan kira-kira 0,4 persen untuk bahan bakar minyak (BBM). (vir/c14/hep/jpg)

Berita Sebelumnya

Elektronika Minta Industri Pendukung
Elektronika Minta Industri Pendukung

Berita Sejenis

Pemerintah Genjot Revitalisasi Pasar Tradisional

Pemerintah Genjot Revitalisasi Pasar Tradisional

Pasar tradisional bakal mendapatkan atensi dari pemerintah. Revitalisasi pasar jadi prioritas pada APBN 2019.


Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

Realisasi Barter Pesawat Sukhoi Rusia Tunggu Perintah

Sejak tiga tahun lalu pemerintah melemparkan wacana akan melakukan barter hasil perkebunan dengan pesawat sukhoi dari Rusia.


Performa Ekonomi Tak Sesuai Harapan

Performa Ekonomi Tak Sesuai Harapan

Pemerintah tetap optimis target pertumbuhan ekonomi tahun ini tercapai.


Pemblokiran Medsos Rugikan Masyarakat

Pemblokiran Medsos Rugikan Masyarakat

Pemblokiran sebagian fitur aplikasi di media sosial (medsos) yang dilakukan pemerintah mendapat protes dari berbagai kalangan.


Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

Pemerintah Stop Impor Minyak Mentah

Untuk mendongkrak neraca perdagangan migas, pemerintah berencana akan menghentikan impor minyak mentah.


Pemerintah targetkan Swasembada Bawang Putih 2021

Pemerintah targetkan Swasembada Bawang Putih 2021

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan swasembada bawang putih akan terjadi pada tahun 2021.


Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Pemerintah Salah Urus Bawang Putih

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi persoalan bawang putih selama ini dinilai belum terlihat hasilnya.


Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kelola Utang

Utang Luar Negeri Indonesia (ULNI) pada kuartal I sebesar 387,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.542,6 triliun.


Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Utang Negara Bengkak Jadi Rp4.528 Triliun

Akumulasi utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp4.528 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp4.180 triliun.


China Balas Serangan Pajak Amerika

China Balas Serangan Pajak Amerika

Pemerintah China menyatakan telah mengenakan tarif pajak impor senilai $60 miliar dari Amerika Serikat.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!