Ekonomi
Share this on:

EBT Butuh Perhatian Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah belum berhasil menciptakan iklim fiskal dan kebijakan yang kondusif untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Akibatnya, biaya pembangunan pembangkit dan listrik EBT terlalu mahal. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang kemarin (21/2).

’’Kemampuan EBT akan naik menjadi 12 GW pada 2025. Makin turun biayanya, switching (bahan bakar) fosil ke EBT juga bakal lebih cepat,’’ papar Arthur.

Dia menyatakan, target bauran energi 23 persen pada 2025 memang fantastis. Sebab, mencari sumber dana pembangunan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) sudah sulit. Di Eropa, tren telah beralih ke energi bersih. Meski begitu, pembangunan PLTU masih relatif lebih murah jika dibandingkan dengan proyek lain.

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun PLTU berkisar USD 1,7 juta (sekitar Rp 23,9 miliar). Biaya pembangunan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) mencapai USD 3,5 juta (sekitar Rp 49,2 miliar). Lantas, biaya pembangunan pembangkit geotermal menembus USD 6 juta (sekitar Rp 84,3 miliar).

’’Biaya itu memang berkaitan erat dengan risikonya. Makin rendah risikonya, biayanya juga turun,’’ terangnya.

Saat ini Institute for Essential Service Reform (IESR) bekerja sama dengan Monash Energy Materials and Systems Institute (MEMSI) dan Agora Energiewende untuk memproyeksikan penetrasi bauran energi terbarukan di Jawa–Bali dan Sumatera. Targetnya, penetrasi bisa mencapai 43 persen pada periode 2018–2027.

Jika penetrasi itu sukses, biaya modal bisa dihemat sampai 20 persen atau sekitar USD 10 miliar (sekitar Rp 140,6 triliun). Gas rumah kaca juga bisa turun 36 persen. ’’Ini mematahkan mitos bahwa porsi energi terbarukan yang lebih banyak akan meningkatkan tarif listrik,’’ ujar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa.

Kementerian ESDM pun telah menetapkan bauran energi dalam RUPTL 2019–2028. Yakni, 54,6 persen untuk batu bara; sekitar 23 persen untuk energi baru terbarukan; 22 persen untuk gas; dan kira-kira 0,4 persen untuk bahan bakar minyak (BBM). (vir/c14/hep/jpg)

Berita Sebelumnya

Elektronika Minta Industri Pendukung
Elektronika Minta Industri Pendukung

Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Kerusuhan hingga menyebabkan 30 orang meninggal, sekitar 70 orang terluka, ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta dirusak


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri


Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investor asing di pasar domestik. Namun pada kenyataannya nihil.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari para pengamat dan ekonom.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!