Ekonomi
Share this on:

Ekspor Sawit Tak Dipungut Biaya

  • Ekspor Sawit Tak Dipungut Biaya
  • Ekspor Sawit Tak Dipungut Biaya

JAKARTA - Pemerintah akan menyesuaikan pungutan ekspor oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terhadap crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Sebab, belakangan ini harga CPO terus menurun hingga menyentuh USD 410 per ton.

Pemerintah menetapkan, untuk CPO, produk turunan 1, dan turunan 2, pungutan tidak akan berlaku selama harga CPO di bawah USD 500 per ton. Namun, jika harga CPO naik USD 500–USD 549 per ton, pungutan CPO, produk turunan 1, dan turunan 2 masing-masing bakal menjadi USD 25, USD 10, dan USD 5.

Jika harga CPO naik lagi menjadi di atas USD 549, pungutannya juga akan disesuaikan. Yakni, pungutan untuk CPO menjadi USD 50, produk turunan 1 USD 30, dan turunan 2 USD 20. Saat ini pungutan untuk CPO, produk turunan 1, dan turunan 2 masing-masing mencapai USD 50, USD 30, dan USD 20.

Lantaran saat ini harga CPO masih berada di bawah USD 500, pungutan untuk CPO dan produk turunannya menjadi USD 0 alias tidak dikenai pungutan. Penyesuaian dari pungutan ekspor itu bakal diterapkan sementara waktu. Bila harga CPO mulai membaik ke level USD 550 per ton, pungutan akan dikembalikan ke mekanisme pungutan awal.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena kondisi darurat. Di tengah harga CPO yang anjlok, pemerintah harus memberikan intervensi agar suplai tidak berlebihan. Juga bertujuan menjamin kepentingan petani maupun industri.

’’Jika tidak ada instrumen ini, akan sangat sulit kita merespons kondisi sekarang,’’ katanya kemarin (26/11).

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, implementasi pemberlakuan kebijakan itu bakal diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan (PMK). ’’Saya sudah sepakat dengan menteri keuangan. Dia akan menandatangani kebijakan ini sepulang dari Argentina,’’ ujar Darmin.

Pemerintah, lanjut dia, memang telah membahas pergerakan harga CPO yang menurun sangat cepat dalam seminggu terakhir. ’’Padahal, 8–9 hari yang lalu, harga CPO masih bertahan cukup lama di kisaran USD 530 per ton,’’ ungkapnya.

Darmin menegaskan, kondisi saat ini memang membutuhkan emergency measure untuk ikut membantu harga di level petani. Dia meyakinkan publik untuk tidak perlu khawatir dengan kebijakan tersebut.

Sebab, BPDPKS memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan program kelapa sawit lainnya. Program B20, peremajaan sawit rakyat (PSR), dan sebagainya bakal mendorong konsumsi sawit. Program-program tersebut tetap akan berjalan normal.

Selain masalah pungutan, pemerintah menyepakati perlunya penguatan pengumpulan data dari semua perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar kelapa sawit. Pendataan itu perlu dilakukan sebagai bentuk tata kelola perkebunan Indonesia.

Pendataan bakal dilakukan bersamaan dengan program penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) dan program moratorium kelapa sawit. (rin/c14/fal/jpg)

Berita Sebelumnya

Skutik Premium Makin Diminati
Skutik Premium Makin Diminati

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bandel Tak Turunkan Tarif, Izin Maskapai Bisa Dicabut

Bandel Tak Turunkan Tarif, Izin Maskapai Bisa Dicabut

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan warning kepada maskapai penerbangan jika sampai, Jumat (17/5) hari ini, tidak menurunkan tarif batas atas (TBA).


Pariwisata Lebih Laku Ketimbang Minyak Sawit

Pariwisata Lebih Laku Ketimbang Minyak Sawit

Menteri Pariwisata Arief Yahya memproyeksikan devisa pariwisata Indonesia mencapai USD 18 miliar atau jauh melampaui minyak sawit (CPO).


Kementan Sedang Siapkan Satu Data Kelapa Sawit

Kementan Sedang Siapkan Satu Data Kelapa Sawit

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan sedang menyiapkan data kelapa sawit secara nasional.


Investasi China di Indonesia Terusik

Investasi China di Indonesia Terusik

Investasi China di dalam negeri dianggap tidak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good


Ekspor Batik Dibidik Naik 8 Persen

Ekspor Batik Dibidik Naik 8 Persen

Ekspor batik Nusantara menjadi salah satu dari sekian banyak komoditi tekstil penyumbang devisa negara.


KPPU Curigai Ada Persaingan Tak Sehat di Impor Bawang Putih

KPPU Curigai Ada Persaingan Tak Sehat di Impor Bawang Putih

Rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Perum Bulog terindikasi adanya persaingan daga


Harga Bawang Putih Digaransi Tak Lebih dari Rp30 Ribu/Kg

Harga Bawang Putih Digaransi Tak Lebih dari Rp30 Ribu/Kg

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (5/5), menetapkan harga bawang putih di seluruh Indonesia paling tinggi Rp3


Hari Ini, Pelunasan BPIH Tahap Kedua Bisa Dibayarkan

Hari Ini, Pelunasan BPIH Tahap Kedua Bisa Dibayarkan

Calon jamaah haji (CJH) berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahap kedua, sudah bisa pelunasan mulai hari ini (30/4).


Tak Diberi Izin, Bulog Batal Impor Bawang Putih

Tak Diberi Izin, Bulog Batal Impor Bawang Putih

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau dikenal Buwas kecewa Bulog tidak diberi izin untuk impor bawang putih.


Tak Perlu Impor Beras Lagi

Tak Perlu Impor Beras Lagi

Perum Bulog mendukung penuh program swasembada pangan pemerintah. Karenanya, Bulog bakal memaksimalkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!