Ekonomi
Share this on:

Ekspor Sawit Tak Dipungut Biaya

  • Ekspor Sawit Tak Dipungut Biaya
  • Ekspor Sawit Tak Dipungut Biaya

JAKARTA - Pemerintah akan menyesuaikan pungutan ekspor oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terhadap crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Sebab, belakangan ini harga CPO terus menurun hingga menyentuh USD 410 per ton.

Pemerintah menetapkan, untuk CPO, produk turunan 1, dan turunan 2, pungutan tidak akan berlaku selama harga CPO di bawah USD 500 per ton. Namun, jika harga CPO naik USD 500–USD 549 per ton, pungutan CPO, produk turunan 1, dan turunan 2 masing-masing bakal menjadi USD 25, USD 10, dan USD 5.

Jika harga CPO naik lagi menjadi di atas USD 549, pungutannya juga akan disesuaikan. Yakni, pungutan untuk CPO menjadi USD 50, produk turunan 1 USD 30, dan turunan 2 USD 20. Saat ini pungutan untuk CPO, produk turunan 1, dan turunan 2 masing-masing mencapai USD 50, USD 30, dan USD 20.

Lantaran saat ini harga CPO masih berada di bawah USD 500, pungutan untuk CPO dan produk turunannya menjadi USD 0 alias tidak dikenai pungutan. Penyesuaian dari pungutan ekspor itu bakal diterapkan sementara waktu. Bila harga CPO mulai membaik ke level USD 550 per ton, pungutan akan dikembalikan ke mekanisme pungutan awal.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena kondisi darurat. Di tengah harga CPO yang anjlok, pemerintah harus memberikan intervensi agar suplai tidak berlebihan. Juga bertujuan menjamin kepentingan petani maupun industri.

’’Jika tidak ada instrumen ini, akan sangat sulit kita merespons kondisi sekarang,’’ katanya kemarin (26/11).

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, implementasi pemberlakuan kebijakan itu bakal diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan (PMK). ’’Saya sudah sepakat dengan menteri keuangan. Dia akan menandatangani kebijakan ini sepulang dari Argentina,’’ ujar Darmin.

Pemerintah, lanjut dia, memang telah membahas pergerakan harga CPO yang menurun sangat cepat dalam seminggu terakhir. ’’Padahal, 8–9 hari yang lalu, harga CPO masih bertahan cukup lama di kisaran USD 530 per ton,’’ ungkapnya.

Darmin menegaskan, kondisi saat ini memang membutuhkan emergency measure untuk ikut membantu harga di level petani. Dia meyakinkan publik untuk tidak perlu khawatir dengan kebijakan tersebut.

Sebab, BPDPKS memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan program kelapa sawit lainnya. Program B20, peremajaan sawit rakyat (PSR), dan sebagainya bakal mendorong konsumsi sawit. Program-program tersebut tetap akan berjalan normal.

Selain masalah pungutan, pemerintah menyepakati perlunya penguatan pengumpulan data dari semua perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar kelapa sawit. Pendataan itu perlu dilakukan sebagai bentuk tata kelola perkebunan Indonesia.

Pendataan bakal dilakukan bersamaan dengan program penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) dan program moratorium kelapa sawit. (rin/c14/fal/jpg)

Berita Sebelumnya

Skutik Premium Makin Diminati
Skutik Premium Makin Diminati

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Hebat, Proyek Masela Sedot 30 Ribu Pekerja

Hebat, Proyek Masela Sedot 30 Ribu Pekerja

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengemukakan, total biaya pengembangan lapangan Proyek LNG Lapangan Abadi di Blok Masela, Maluku, mencapai 18,5 miliar dollar AS


Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Perizinan di Daerah Masih Tak Sinkron

Ribetnya perizinan di daerah sampai saat ini masih menjadi penghambat investor masuk di daerah.


Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Lion Air Tunda Turunkan Tarif

Keinginan pemerintah meminta maskapai menurunkan tarif tiket tak sesuai harapan. Maskapai penerbangan Lion Air masih menunda penurunan tarif penerbangannya.


Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Lagi, Data Kementerian Tak Sinkron, Impor Garam Berlebih

Setelah persoalan harga ayam telah selesai, kini muncul masalah baru yakni harga garam yang anjlok di tingkat petani.


Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Tarif Ojol Tak Boleh Jor-joran Beri Promo

Pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi untuk tidak jor-joran memberi harga promo atau diskon kepada konsumen.


Mustahil Indonesia Ekspor Beras

Mustahil Indonesia Ekspor Beras

Wacana Indonesia akan mengekspor beras Bulog ke Negara Papua Nugini dan Timor Leste dianggap tidak akan mungkin terjadi.


Pemerintah Dinilai Tak Paham Persoalan Maskapai

Pemerintah Dinilai Tak Paham Persoalan Maskapai

Keputusan pemerintah menurunkan harga tarif pesawat untuk kategori maskapai berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC) domestik, menuai kritikan.


Efek Perseteruan Dagang, Untungkan RI

Efek Perseteruan Dagang, Untungkan RI

Di tengah perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang memanas, Indonesia justru punya peluang untuk meningkatkan potensi ekspor.


Perpindahan Bandara dari Bandung ke Kertajati Dinilai Tak Efisien

Perpindahan Bandara dari Bandung ke Kertajati Dinilai Tak Efisien

Perpindahan penerbangan domestik jika biasanya melalui Bandara Internasional Husein Sastaranegara (BDO) menjadi ke Bandara Internasional Kertajati


Kelapa Sawit RI Melimpah, Impor Minyak Goreng Malah Melonjak

Kelapa Sawit RI Melimpah, Impor Minyak Goreng Malah Melonjak

Sungguh miris terhadap negeri Indonesia di mana produksi kelapa sawit melimpah bahkan menguasai dunia.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!