Ekonomi
Share this on:

Fintech Rentan Pencucian Uang

  • Fintech Rentan Pencucian Uang
  • Fintech Rentan Pencucian Uang

JAKARTA - Otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan perusahaan financial technology alias fintech berpotensi pencucian uang. Hal tersebut bisa terjadi karena pinjaman dana (Peer to Peer Lending/P2P) bisa disalahgunakan oleh para nasabahnya.

Untuk itu, Deputi Komisioner OJK Intitute dan Keuangan Digital Sukarela Batunanggar mengingatkan kepada pelaku fintech untuk mengenali calon nasabahnya sebelum melakukan transaksi.

"Ya secara standar harus kenali nasabahnya siapa, dananya untuk apa, dari mana," kata Sukarela di Jakarta, Rabu (4/9).

Jika menemukan transaksi yang mencurigakan, OJK menyarankan kepada fintech untuk segera melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan ini akan ditindaklanjuti PPATK.

"Kalau mencurigakan, suspected harus dilaporkan PPATK. Sudah ada mekanismenya," ujar Sukarela.

Dia menambahkan, soal transaksi mencurigakan mengacu dalam Peraturan OJK Nomor 77/2016 dan Peraturan OJK Nomor 13/2017 tentang Fintech.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, pencucian uang sangat kecil terjadi pada fintech. Sebab transaksi yang dilakukan terbilang dalam jumlah yang kecil.

"Transaksi fintech, rata-rata skalanya kecil. Nggak ada ratusan miliar, kan untuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jadi saya belum lihat ada pencucian uang di fintech," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (4/9).

Karena itu, fintech juga masih sulit untuk menggeser perbankan karena transaksi yang dilakukan masih skala kecil, sehingga potensi adanya pencucian uang sangat kecil.

Dia mencontohkan, jika hal tersebut terjadi pada ranahnya di otoritas, yang bermain di perusahaan-perusahaan yang diakomodasi seperti membuat startup, kemudian modalnya ratusan miliar diinvestasi ke situ.

"Misalkan Gojek. Lagipula regulator gampang untuk mengawasinya," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan fintech rentan terhadap pencucian uang.

"Indikasi penyalahgunaan data ini sudah banyak, kemudian juga fintech rentan risiko pencucian uang," ujar Darmin.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka pemerintah membuat regulasi fintech dengan menggandeng Bank Indonesia dan OJK. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM
Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM

Berita Sejenis

SMS, Ciri Fintech Ilegal

SMS, Ciri Fintech Ilegal

Financial Technology (fintech) seolah tidak pernah mati. Ditutup satu, tumbuh tiga.


Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Fintech Ilegal Tak Bisa Buka Rekening Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya keras memberantas keberadaan perusahaan financial technology (fintech) ilegal di Indonesia.


Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM

Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM

Masyarakat kian meminati jasa Fintech untuk pembiayaan. Terutama bagi pelaku UMKM.


Oknum Fintech Ilegal Bakal Dipenjara

Oknum Fintech Ilegal Bakal Dipenjara

Keberadaan financial technologi (fintech lending) selain dapat membantu juga meresahkan masyarakat.


Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Pemerintah Dinilai Kaku Soal Pelarangan Mata Uang Libra

Terkait pemerintah melarang mata uang libra yang akan dikeluarkan Facebook pada awal 2020 mendatang, pengamat ekonomi menilai pemerintah masih sangat kaku.


Duh... Uang Koin Terabaikan

Duh... Uang Koin Terabaikan

Sebagian masyarakat sering ditolak jika belanja pakai uang koin. Kata pedagang, uang tersebut sudah tak laku di pasaran.


Transaksi E-Money di Tol Diperkirakan Naik 20 Persen

Transaksi E-Money di Tol Diperkirakan Naik 20 Persen

Bank Mandiri memperkirakan volume transaksi uang elektronik e-money di jalan tol akan mengalami kenaikan 20 persen selama periode libur Lebaran 2019.


Tradisi Mudik Deraskan Putaran Uang di Daerah

Tradisi Mudik Deraskan Putaran Uang di Daerah

Masyarakat yang sejak kemarin (30/5) mulai mudik biasanya juga membawa uang THR untuk sanak saudaranya di kampung halaman.


Selama Lebaran Diprediksi Rp200 Triliun Uang Berputar

Selama Lebaran Diprediksi Rp200 Triliun Uang Berputar

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan libur Ramadan dan lebaran menjadi momentum bagi upaya pemerataan ekonomi masyarakat.


Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Bank Indonesia bekerjasama dengan Perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyediakan lebih dari 100 layanan gerak Uang Elektronik (UE) di sejumlah rest area



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!