Ekonomi
Share this on:

Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

  • Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan
  • Geliatkan Investasi Asing, Regulasi Penghambat Dihilangkan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berupaya keras menggeliatkan investasi asing (Foreign Diret Investment/FDI) di dalam negeri. Kebijakan utama yang akan ditempuh adalah mencabut semua regulasi yang selama ini menjadi penghambat investor asing masuk di Tanah Air.

Keseriusan yang diambil pemerintah ini terkait sebanyak 33 perusahaan yang lari dari Cina, tidak ada satu pun yang memilih Indonesia. Mereka lebih percaya kepada Vietnam, dan Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, muncul aturan-aturan baru yang sebetulnya tidak penting, sehingga membuat perusahaan asing tidak melirik Indonesia.

"Belakangan muncul (aturan) yang sebenarnya tadinya nggak ada toh nggak ada gunanya sebetulnya, sehingga ya itu semua akan dihilangkan," kata Darmin di Jakarta, Jumat (6/9).

Lanjut Darmin, saat ini pemerintah tengah menelusuri aturan apa yang yang menghambat investasi di Indonesia.

"Apa saja yang membuat lambat. Jadi ya bisa saja itu cuma rekomendasi bukan izin tapi membuat lambat," ucap dia.

Karena itu, mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu mengungkapkan bahwa sebelumnya pemerintah sudah menyederhanakan regulasi, tetapi masih terjadi hambatan untuk investor asing.

"Ya ada yang sudah (dicabut aturannya) tapi kan ada yang belum atau yang kedua, dulu mungkin bukan izinnya yang sudah dihilangkan, (tapi) persyaratannya yang disederhanakan," ujar dia.

Darmin pun menegaskan, pemerintah akan langsung mencabut sampai ke akar-akarnya masalah regulasi untuk investor asing.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mencatat bahwa investasi asing dalam bentuk FDI trennya memang sedang menurun. Kata dia, tahun lalu pertumbuhannya bahkan negatif. Tahun ini menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah membaik.

"Tapi relokasi investasi dari Cina, Jepang dan Korea tidak ada yang masuk ke Indonesia. Kita kalah dengan Vietnam, Thailand dan Malaysia," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (6/9).

Padahal, lanjut Pieter, sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak peningkatan investasi asing. Dari mulai perbaikan perizinan terintegrasi secara digital melalui Online Single Submission (OSS) hingga hingga pemberian berbagai insentif pajak yakni tax holiday dan tax allowance.

"Tapi hambatan yang umumnya terjadi adalah masalah pembebasan lahan dan perizinan. Memang kita sudah punya OSS. Tapi OSS itu masih jauh dari sempurna dan banyak kendala dalam penerapannya. Selain itu, koordinasi yang masih lemah antara pusat dan daerah," tukasnya. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM
Fintech Kian Digemari Pelaku UMKM

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang telah disetujui DPR bakal berpengaruh pada melemahnya pertumbuhan investasi dan perekonomian Indonesia.


Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Regulasi Insentif Super Deduction Tax Didukung Pelaku Usaha

Kebijakan pengurangan pajak super alias insentif super deduction tax resmi diterbitkan.


Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investasi asing di Indonesia.


Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan


Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli.


Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga Agustus, Aliran Modal Asing Masuk RI Rp180,7 T

Hingga akhir Agustus, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke Indonesia sebesar Rp180,7 triliun.


Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih membahas soal regulasi validasi IMEI.


Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Pemerintah Targetkan Kepemilikan Utang Asing 20 Persen

Saat ini kepemilikan utang asing dalam Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia mencapai Rp1.005 triliun atau 38,49 persen.


Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Bank Indonesia (BI) menyebutkan investasi di kuartal II tahun ini bergerak tipis 5,01 persen atau lebih rendah


Startup Unicorn RI Bakal Dikuasai Investor Asing

Startup Unicorn RI Bakal Dikuasai Investor Asing

Satu persatu perusahaan rintisan teknologi (startup) unicorn Indonesia dimiliki asing.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!