Ekonomi
Share this on:

Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan

  • Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan
  • Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan

JAKARTA - Hampir lima tahun Susi Pudjiastuti menjabat sebagai menteri Perikanan dan Kelautan (KKP). Tidak banyak yang berubah dalam sektor perikanan. Justru banyak industri perikanan yang gulung tikar.

"Sebanyak 14 pabrik surimi di pantura mati suri, sentra industri pengolahan perikanan di Belawan, Muara Baru, Cilacap Benoa, Bitung, Ambon, Kaimana dan Sorong juga mati suri akibat kekurangan bahan baku," kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Rokhmin Dahuri kepada Fajar Indonesia Network, pekan lalu.

Menurut mantan Menteri KKP periode 2001-2004 itu kinerja ekonomi kelautan dari nelayan dan masyarakat kelautan lain, pertumbuhan ekonomi, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), nilai ekspor, pemerataan pembangunan, dan penyediaan lapangan kerja masih jauh dari harapan.

"Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga," uja dia.

Selain itu, lanjut Rokhmin, Susi juga kurang menangkap peluang pengembangan industri perikanan. Salah satunya budidaya perikanan. Padahal, potensinya di Indonesia sangat besar. Belum lagi mengenai value edit process, industri pengolahan dan industri bioteknologi juga dinilai belum dikembangkan dengan baik.

Catatan dia, potensi ekonomi akuakultur Indonesia mencapai 3 juta hektare lahan pesisir yang cocok untuk dijadikan tambak udang. Dia mencontohkan, untuk 500 ribu hektare lahan tambak dengan produktivitas 40 ton/hektar/tahun maka dapat dihasilkan produksi sekitar 20 juta ton udang dengan harga udang sekitar 5 dolar AS per kg, maka dapat dihasilkan 100 miliar dolar AS per tahun setara dengan 100 persen PDB nasional.

Menanggapi tudingan Rokhmin, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja mengklarifikasinya bahwa kehidupan nelayan meningkat dengan stok ikan yang berlimpah.

"Tahun 2013 masih 6,5 juta ton, sekarang sejak 2017 bisa mencapai 12,54 juta ton," kata dia.

Dia menjelaskan, peningkatan stok ikan otomatis meningkatkan penghasilan nelayan. Selain itu, nilai tukar nelayan juga melesat dari yang semula 102-103 ke 113-114. Di sisi lain, nilai tukar usaha perikanan juga naik menjadi 127. Dengan demikian, klaimnya nilai kesejahteraan nelayan saat ini meningkat.

Terpisah, pengusaha perikanan, Thomas Darmawan mengeluhkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi yang lebih banyak merugikan ketimbang berpihak pada pengusaha dan nelayan.

"Kami berharap KKP dapat berdampingan dengan pelaku usaha untuk mendorong kemajuan sektor perikanan karena sektor ini punya potensi yang besar termasuk dari sisi hilirnya. Kita harusnya bisa menjadi eksportir ikan terbesar dunia, yang seharusnya mampu mendorong PDB perikanan menjadi lebih besar," tegas Thomas kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (11/8).

Faktanya menunjukkan PDB sektor perikanan pada triwulan III 2018 mencapai Rp98,07 triliun. Dengan pertumbuhan PDB konstan dari 2010 PDB perikanan sebesar Rp59,98 triliun tumbuh 3,7 persen dari triwulan yang sama tahun sebelumnya. Artinya capaian tersebut lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Awal Pekan, Rupiah Ditutup Melemah Dua Poin

Awal Pekan, Rupiah Ditutup Melemah Dua Poin

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore akhirnya ditutup melemah tipis setelah sempat menguat hampir sepanjang hari.


Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Sejumlah ekonom sebagian besar menyebutkan insiden penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, bakal memengaruhi perekonomian di Indonesia.Sejumlah ekonom sebag


NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri.


Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Para petani di Kabupaten Pandeglang yang gagal panen akibat bencana kemarau tahun 2019 mendapat klaim asuransi hingga Rp70 juta.


Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dari tahun 2014 hingga 2019, rupanya telah gagal


Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Kenaikan Cukai Rokok Gerus Pendapatan Negara

Industri Hasil Tembakau (IHT) memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Karenanya, cukai rokok selama ini dapat mengerek pendapatan negar


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.


Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Kurangi Utang BUMN, Swasta Perlu Dilibatkan

Utang BUMN sudah sangat mengerikan. Setiap tahun mengalami kenaikan yang tidak sedikit.


Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Masih Suram

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Masih Suram

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyiapkan lima jurus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!