Ekonomi
Share this on:

Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan

  • Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan
  • Hampir Lima Tahun, Kebijakan Menteri Susi Pukul Industri Perikanan

JAKARTA - Hampir lima tahun Susi Pudjiastuti menjabat sebagai menteri Perikanan dan Kelautan (KKP). Tidak banyak yang berubah dalam sektor perikanan. Justru banyak industri perikanan yang gulung tikar.

"Sebanyak 14 pabrik surimi di pantura mati suri, sentra industri pengolahan perikanan di Belawan, Muara Baru, Cilacap Benoa, Bitung, Ambon, Kaimana dan Sorong juga mati suri akibat kekurangan bahan baku," kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Rokhmin Dahuri kepada Fajar Indonesia Network, pekan lalu.

Menurut mantan Menteri KKP periode 2001-2004 itu kinerja ekonomi kelautan dari nelayan dan masyarakat kelautan lain, pertumbuhan ekonomi, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), nilai ekspor, pemerataan pembangunan, dan penyediaan lapangan kerja masih jauh dari harapan.

"Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga," uja dia.

Selain itu, lanjut Rokhmin, Susi juga kurang menangkap peluang pengembangan industri perikanan. Salah satunya budidaya perikanan. Padahal, potensinya di Indonesia sangat besar. Belum lagi mengenai value edit process, industri pengolahan dan industri bioteknologi juga dinilai belum dikembangkan dengan baik.

Catatan dia, potensi ekonomi akuakultur Indonesia mencapai 3 juta hektare lahan pesisir yang cocok untuk dijadikan tambak udang. Dia mencontohkan, untuk 500 ribu hektare lahan tambak dengan produktivitas 40 ton/hektar/tahun maka dapat dihasilkan produksi sekitar 20 juta ton udang dengan harga udang sekitar 5 dolar AS per kg, maka dapat dihasilkan 100 miliar dolar AS per tahun setara dengan 100 persen PDB nasional.

Menanggapi tudingan Rokhmin, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja mengklarifikasinya bahwa kehidupan nelayan meningkat dengan stok ikan yang berlimpah.

"Tahun 2013 masih 6,5 juta ton, sekarang sejak 2017 bisa mencapai 12,54 juta ton," kata dia.

Dia menjelaskan, peningkatan stok ikan otomatis meningkatkan penghasilan nelayan. Selain itu, nilai tukar nelayan juga melesat dari yang semula 102-103 ke 113-114. Di sisi lain, nilai tukar usaha perikanan juga naik menjadi 127. Dengan demikian, klaimnya nilai kesejahteraan nelayan saat ini meningkat.

Terpisah, pengusaha perikanan, Thomas Darmawan mengeluhkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi yang lebih banyak merugikan ketimbang berpihak pada pengusaha dan nelayan.

"Kami berharap KKP dapat berdampingan dengan pelaku usaha untuk mendorong kemajuan sektor perikanan karena sektor ini punya potensi yang besar termasuk dari sisi hilirnya. Kita harusnya bisa menjadi eksportir ikan terbesar dunia, yang seharusnya mampu mendorong PDB perikanan menjadi lebih besar," tegas Thomas kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (11/8).

Faktanya menunjukkan PDB sektor perikanan pada triwulan III 2018 mencapai Rp98,07 triliun. Dengan pertumbuhan PDB konstan dari 2010 PDB perikanan sebesar Rp59,98 triliun tumbuh 3,7 persen dari triwulan yang sama tahun sebelumnya. Artinya capaian tersebut lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Pemerintah Tekan CAD Lewat Insentif Fiskal

Untuk menekan defisit transaksi berjalan (curent account deficit/CAD), pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.


Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

Pernyataan Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani terkait akan kembali memberlakukan tax amnesty jilid II, menuai penolakan dari berbagai kalangan.


Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Bank Indonesia (BI) menyebutkan investasi di kuartal II tahun ini bergerak tipis 5,01 persen atau lebih rendah


Idul Adha 1440 H, Telkomsel Jateng & DIY Bagikan 57 Hewan Kurban

Idul Adha 1440 H, Telkomsel Jateng & DIY Bagikan 57 Hewan Kurban

Pada Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1440 H Tahun 2019, Telkomsel Regional Jawa Tengah dan DIY membagikan bantuan hewan kurban


Ini Lima Jurus Jitu Genjot Ekspor Pertanian

Ini Lima Jurus Jitu Genjot Ekspor Pertanian

Sesuai arahan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian terus berupaya meningkatkan volume ekspor produk pertanian.


Ekspor CPO Diprediksi Turun Jadi 30 Juta Ton

Ekspor CPO Diprediksi Turun Jadi 30 Juta Ton

Penjegalan sawit Indonesia di Uni Eropa diperkirakan membuat ekspor sawit tahun ini menurun sebanyak 30 juta ton hingga akhir tahun 2019 ini.


Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Kenaikan TDL Diputuskan Usai Pidato 17 Agustus Jokowi

Pemerintah tahun ini memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).


Dirjen IKMA Kemenperin Kunjungi PT Lakumas

Dirjen IKMA Kemenperin Kunjungi PT Lakumas

Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengunjungi PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati (Lakumas), Senin (5/8).


Listrik Padam, Pelaku Usaha Desak Bos PLN Dicopot

Listrik Padam, Pelaku Usaha Desak Bos PLN Dicopot

Himpunan Pengusaha Muda Muda Indonesia (HIPMI) mendesak kedua menteri terkait yang mengurusi listrik dan PLN, serta direksi PT PLN dicopot.


Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Siap-siap! Regulasi Ponsel Black Market Diberlakukan 2020

Kebijakan ponsel black market atau ilegal akan diteken pada 17 Agustus 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!