• Home
  • Berita Ekonomi
  • Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Ekonomi
Share this on:

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

  • Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik
  • Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengelolaan jalan tol semakin membaik termasuk sentuhan art, rest area tol, dan mengembangkan produk di rest area tol.

Untuk mewujudkan rest area yang semakin baik, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berencana ada pemberian subsidi untuk infrastruktur jalan dan parkir di rest area dengan semangat menjadikan rest area lebih baik.

"Kita cari jalan yang tidak melanggar hukum, bagaimana bila subsidi diberikan agar rest area lebih baik dan mampu mendorong perkembangan UMKM brand lokal di setiap kawasan," ujar dia di Jakarta, Jumat (2/8).

Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani menyatakan mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pengelolaan jalan tol yang berkelanjutan.

"Jalan tol jadi etalase bangsa Indonesia itu jadi mimpi kita," ujar Desi.

Untuk itu, dia meminta pemerintah bisa mematangkan standar dan aturan untuk mewujudkan pengelolaan jalan tol yang berkelanjutan.

Desi menyampaikan bisnis jalan tol tentu memprioritaskan pada sisi kelancaran jalan.

"Kendala kami di bisnis ini investasi besar dan pastinya 10 sampai 15 tahun pertama defisit cash flow. Kami tidak bisa melakukan sendiri tapi butuh bantuan pihak lain, mulai dari kepolisian hingga kementerian terkait," kata dia mengungkap.

Desi menyampaikan, pengelola jalan tol dan rest area terus melakukan pembenahan, termasuk fasilitas toilet.

"Yang agak berat merombak rest area yang sudah lama karena ada yang sudah dikontrak dan lain sebagainya. Kalau rest area yang baru relatif lebih mudah," ucap Desi.

Psikolog Imam Prasodjo menyarankan kepada pemerintah untuk toilet di rest area wanita ukurannya lebih besar ketimbang toilet pria.

"Ini request istri saya, dia memerhatikan kalau di rest area toilet wanitanya ukurannya sama sehingga banyak yang mengantre karena wanita butuh tempat lebih luas ketimbang laki-laki untuk buang air," ujar Imam.

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rest Area Indonesia (Aprestindo) R Widie Wahyu GP mengusulkan ada dua jenis toilet di rest area yang berbayar dan tidak agar masyarakat jadi punya pilihan.

"Tentu kita tetap terapkan standar yang ada cuma untuk yang berbayar pastinya akan ada beberapa fasilitas tambahannya dibandingkan yang gratis, karena biaya untuk pengelolaan air dan infrastruktur jalan di rest area cukup memakan dana," kata dia.

Dia juga mengeluhkan bahwa tidak mudah mengubah mindset para pedagang di rest area yang rata-rata menjual air mineral dan mie instan.

"Padahal kita maunya ada UMKM brand lokal 70 persen yang mengisi zona penjualan di rest area.

Kebanyakan UMKM dengan brand lokal kadang keberatan dengan biaya listrik, transportasi biaya tol untuk pengangkutan barang, dan banyak faktor lainnya, sekalipun kita sudah mensubsidi untuk biaya sewanya," tutur Widie.

Harapan dia, pemerintah memberikan sosialisasi kepada UMKM lokal agar pemahaman mengenai potensi penjualan dan branding dengan membuka cabang di rest area juga besar.

"Ini kan akan mendorong kemajuan brand lokal sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar jalan tol," tukas dia. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun


Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah Diminta Segera Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah diminta segera menaikkan cukai rokok. Sehingga harga rokok semakin mahal dan pelajar akan semakin sulit membelinya.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.


Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Aturan Tax Refund Belum Kerek Wisman

Pemerintah memberikan kelonggaran skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau tax refund bagi wisatawan mancanegara.


Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Kerusuhan hingga menyebabkan 30 orang meninggal, sekitar 70 orang terluka, ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta dirusak


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri


Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investor asing di pasar domestik. Namun pada kenyataannya nihil.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!