Ekonomi
Share this on:

Infrastruktur Optimalkan Pembiayaan Syariah

  • Infrastruktur Optimalkan Pembiayaan Syariah
  • Infrastruktur Optimalkan Pembiayaan Syariah

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan inovasi dalam otomasi pengelolaan surat berharga syariah negara (SBSN). Yakni, membuat aplikasi e-monev proyek SBSN. Aplikasi itu mempermudah komunikasi Kemenkeu dengan institusi-institusi lain yang berkepentingan dalam pemrakarsaan dan penggunaan SBSN.

’’Pelaksanaan koordinasi, pemantauan progres, dan pelaporan kinerja dari setiap proyek dapat dilakukan secara otomasi yang akan difasilitasi dalam sistem e-monev,’’ kata Kepala Subdirektorat Peraturan SBSN dan Pengelolaan Aset SBSN Kemenkeu Agus Prasetya Laksono kemarin (16/11).

Dia menjelaskan, SBSN, khususnya sukuk proyek, bakal lebih terpantau dengan aplikasi tersebut. Sukuk proyek mengoptimalkan pemanfaatan dana pembiayaan untuk belanja modal atau investasi yang lebih produktif. Dengan instrumen yang ditawarkan, sukuk itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membiayai pembangunan proyek pemerintah.

Sepanjang 2018, terdapat 587 proyek di sembilan sektor yang telah memanfaatkan sukuk. Beberapa di antaranya yang sudah dibiayai menggunakan sukuk adalah infrastruktur perkeretaapian trans-Sulawesi serta double-track selatan Jawa. Tahun depan diprediksi jumlah proyek yang memanfaatkan sukuk meningkat lagi menjadi 619 proyek di 14 sektor.

Pembiayaan proyek SBSN dimulai pada 2013. Sampai 2018, pembiayaannya telah mencapai Rp 62,4 triliun. Sektor-sektor proyek yang dibiayai meliputi perkeretaapian, jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, asrama haji, gedung perguruan tinggi negeri, balai nikah dan manasik haji, madrasah, infrastruktur lingkungan hidup dan kehutanan, serta laboratorium.

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo menyatakan, pihaknya sedang gencar menyosialisasikan program dari unit usaha syariah (UUS) SMF. Yaitu, menyosialisasikan akad musyarakah mutanaqishah (MMQ) untuk merealisasikan program pembiayaan sekunder perumahan. Selama ini perbankan dan perusahaan pembiayaan syariah lebih banyak mengimplementasikan akad murabahah untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah. (rin/c14/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Inalum Siap Lunasi Divestasi Freeport
Inalum Siap Lunasi Divestasi Freeport

Berita Berikutnya

PGN Perluas Penyebaran Gas Bumi
PGN Perluas Penyebaran Gas Bumi

Berita Sejenis

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Infrastruktur Disubsidi, Pemerintah Pastikan Rest Area Tol Semakin Baik

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pengelolaan jalan tol semakin membaik.


Baru 18 Bank Penuhi Kuota FLPP

Baru 18 Bank Penuhi Kuota FLPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) bersama 18 bank pelaksana kembali penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).


Operator Seluler Tatap Jaringan 5G

Operator Seluler Tatap Jaringan 5G

Operator seluler mulai menjajaki jaringan 5G. Uji coba infrastruktur mulai dilakukan.


Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Indonesia Tunggu Portotipe Mobil Listrik

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) percepatan pengembangan kendaraan listrik masih terganjal fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur.


Pembiayaan Syariah untuk Infrastruktur Harus Dikaji Lagi

Pembiayaan Syariah untuk Infrastruktur Harus Dikaji Lagi

Sejumlah kalangan menyambut baik langkah pemerintah melirik pembiayaan syariah untuk membangun infrastruktur.


DP Rendah, Risiko Tinggi

DP Rendah, Risiko Tinggi

Melalui regulasinya tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan syarat pinjaman di perusahaan-perusahaan pembiayaan.


Potensi Pasar Saham Syariah

Potensi Pasar Saham Syariah

Pasar saham syariah menunjukkan kinerja yang positif pada 2018. Jumlah investor saham syariah per November tumbuh 82 persen.


Anggaran FLPP Naik Jadi Rp7,1 Triliun

Anggaran FLPP Naik Jadi Rp7,1 Triliun

ahun depan pemerintah meningkatkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).


Importer Berharap Biaya Logistik Rendah

Importer Berharap Biaya Logistik Rendah

Dampak pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dirasakan importer, khususnya terkait biaya logistik.


Kelola Distribusi, Bulog Optimalkan Teknologi

Kelola Distribusi, Bulog Optimalkan Teknologi

Perum Bulog akan meningkatkan penggunaan teknologi untuk mengantisipasi kendala-kendala pada 2019.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!