Ekonomi
Share this on:

Investasi China di Indonesia Terusik

  • Investasi China di Indonesia Terusik
  • Investasi China di Indonesia Terusik

Foto: jawa pos

**JAKARTA ** - Investasi China di dalam negeri dianggap tidak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Atas dasar itu, pemerintah diminta untuk waspada menerima investasi dari Negeri Tirai Bambu itu. Kehawatirkan itu diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi kekhawatiran itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa sejauh ini kerjasama antara Indonesia dan China baik-baik saja. "Baik, enggak ada masalah," kata Luhut di Jakarta, Jumat (10/5) kemarin.

Luhut menegaskan, bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian menjalin kerja sama dengan negara lain bukan hanya China saja, tetapi juga negara lainnya. Menurut Luhut, negara Indonesia bisa belajar dari China terkait pemberantasan korupsi.

Di sana, pejabat yang ingin melakukan korupsi akan berpikir beribu kali, sebab hukuman yang diterapkan tidak main-main, yakni hukuman mati. Investasi China di Indonesia tak sedikit yang masuk ke sektor industri.

Berkaitan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar mengatakan, bahwa Indonesia membutuhkan investasi dari China. Dia menjelaskan, Indonesia membutuhkan investor asing untuk mendongkrak pertumbuhan industri.

Apalagi, kata dia, selama ini investasi China di Indonesia tidak ada masalah. "Selama ini investasi China di sektor industri tidak ada masalah. Seperti kita ketahui investasi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri," ujar Haris.

Selain itu, lanjut Haris, investasi bisa meningkatkan daya saing dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Itu untuk sektor produktif. "(Investasi) meningkatkan daya saing melalui alih teknologi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja," ungkap Haris.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai investasi dari China. Sebab perusahaan-perusahaan China tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik. "Good corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat pertama fraud improper payment," ujar Syarif.

Apa yang disampaikan Syarif bukan subjektif, tapi ada dasarnya yakni merujuk data Foreign Corruption Practices Act (FCPA) yang menyebutkan China sebagai negara nomor satu dengan tingkat pembayaran tidak wajar atau improper payment.

Kekhawatiran Syarif juga dirasakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Bahwa selama ini, kerja sama dengan investor asal China, Indonesia mesti keras. Basuki mencontohkan seperti kerjasama Jalan Tol Solo-Kertosono (Soker) maupun Manado-Bitung.

"Itu harus dikerasin hanya untuk kejar progres saja. Kemudian di Manado-Bitung, dia yang kadang-kadang bayar kontraknya yang terlalu kecil, sehingga tidak bisa gerak. Kita harus cek di situ," kata Basuki.

Dibandingkan China, menurut Basuki, masih lebih baik negara Jepang menjunjung komitmen tinggi sehingga pemerintah puas dengan cara kinerjanya. "Kalau China ini kita harus ikut awasi secara lebih cepat. Kalau kami di lapangan pengawasannya bisa lebih cepat. Kalau Jepang dari segi kita, kita serahkan kepada Jepang, itu sudah beres," pungkas Basuki. (din/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sukseskan HUT RI-74, Sharp Indonesia Siapkan SDM Maju Lewat Sharp Class di Pamekasan

Sukseskan HUT RI-74, Sharp Indonesia Siapkan SDM Maju Lewat Sharp Class di Pamekasan

Sambut HUT RI ke-74, PT Sharp Electronics Indonesia turut menyukseskan tema ‘SDM Maju Indonesia Unggul’


Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Ribetnya Regulasi Bikin Hambat Investasi

Bank Indonesia (BI) menyebutkan investasi di kuartal II tahun ini bergerak tipis 5,01 persen atau lebih rendah


Idul Kurban Sumbang Inflasi

Idul Kurban Sumbang Inflasi

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebutkan Hari Raya Idul Adha menyumbang inflasi sepanjang bulan Agustus 2019.


Defisit Transaksi Berjalan 3,04 Persen Masuk Bahaya

Defisit Transaksi Berjalan 3,04 Persen Masuk Bahaya

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II 2019 sebesar 8,4 miliar dolar AS atau setara 3,04 persen


Ekspor CPO Diprediksi Turun Jadi 30 Juta Ton

Ekspor CPO Diprediksi Turun Jadi 30 Juta Ton

Penjegalan sawit Indonesia di Uni Eropa diperkirakan membuat ekspor sawit tahun ini menurun sebanyak 30 juta ton hingga akhir tahun 2019 ini.


Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kontribusi Go-Jek Terhadap Perekonomian Indonesia Hingga Rp55 Triliun

Kehadiran transportasi online meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran di Tanah Air.


HUT RI Makin Istimewa dengan Honda Scoopy Merah Putih

HUT RI Makin Istimewa dengan Honda Scoopy Merah Putih

Menjelang perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-74, pabrikan Honda memperkenalkan warna baru Honda Scoopy yaitu Stylish White Red


Startup Unicorn RI Bakal Dikuasai Investor Asing

Startup Unicorn RI Bakal Dikuasai Investor Asing

Satu persatu perusahaan rintisan teknologi (startup) unicorn Indonesia dimiliki asing.


Listrik Padam, Pelaku Usaha Desak Bos PLN Dicopot

Listrik Padam, Pelaku Usaha Desak Bos PLN Dicopot

Himpunan Pengusaha Muda Muda Indonesia (HIPMI) mendesak kedua menteri terkait yang mengurusi listrik dan PLN, serta direksi PT PLN dicopot.


Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Diskriminasi Sawit, Indonesia Potensi Menang Lawan Uni Eropa

Sejarah mencatat Pemerintah Indonesia pernah menang melawan kezaliman yang dilakukan Uni Eropa terkait menjegal produk sawit Indonesia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!