Ekonomi
Share this on:

Investasi China di Indonesia Terusik

  • Investasi China di Indonesia Terusik
  • Investasi China di Indonesia Terusik

Foto: jawa pos

**JAKARTA ** - Investasi China di dalam negeri dianggap tidak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Atas dasar itu, pemerintah diminta untuk waspada menerima investasi dari Negeri Tirai Bambu itu. Kehawatirkan itu diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi kekhawatiran itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa sejauh ini kerjasama antara Indonesia dan China baik-baik saja. "Baik, enggak ada masalah," kata Luhut di Jakarta, Jumat (10/5) kemarin.

Luhut menegaskan, bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian menjalin kerja sama dengan negara lain bukan hanya China saja, tetapi juga negara lainnya. Menurut Luhut, negara Indonesia bisa belajar dari China terkait pemberantasan korupsi.

Di sana, pejabat yang ingin melakukan korupsi akan berpikir beribu kali, sebab hukuman yang diterapkan tidak main-main, yakni hukuman mati. Investasi China di Indonesia tak sedikit yang masuk ke sektor industri.

Berkaitan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar mengatakan, bahwa Indonesia membutuhkan investasi dari China. Dia menjelaskan, Indonesia membutuhkan investor asing untuk mendongkrak pertumbuhan industri.

Apalagi, kata dia, selama ini investasi China di Indonesia tidak ada masalah. "Selama ini investasi China di sektor industri tidak ada masalah. Seperti kita ketahui investasi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri," ujar Haris.

Selain itu, lanjut Haris, investasi bisa meningkatkan daya saing dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Itu untuk sektor produktif. "(Investasi) meningkatkan daya saing melalui alih teknologi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja," ungkap Haris.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai investasi dari China. Sebab perusahaan-perusahaan China tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik. "Good corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat pertama fraud improper payment," ujar Syarif.

Apa yang disampaikan Syarif bukan subjektif, tapi ada dasarnya yakni merujuk data Foreign Corruption Practices Act (FCPA) yang menyebutkan China sebagai negara nomor satu dengan tingkat pembayaran tidak wajar atau improper payment.

Kekhawatiran Syarif juga dirasakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Bahwa selama ini, kerja sama dengan investor asal China, Indonesia mesti keras. Basuki mencontohkan seperti kerjasama Jalan Tol Solo-Kertosono (Soker) maupun Manado-Bitung.

"Itu harus dikerasin hanya untuk kejar progres saja. Kemudian di Manado-Bitung, dia yang kadang-kadang bayar kontraknya yang terlalu kecil, sehingga tidak bisa gerak. Kita harus cek di situ," kata Basuki.

Dibandingkan China, menurut Basuki, masih lebih baik negara Jepang menjunjung komitmen tinggi sehingga pemerintah puas dengan cara kinerjanya. "Kalau China ini kita harus ikut awasi secara lebih cepat. Kalau kami di lapangan pengawasannya bisa lebih cepat. Kalau Jepang dari segi kita, kita serahkan kepada Jepang, itu sudah beres," pungkas Basuki. (din/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Pilpres Ulang, Ekonomi Indonesia Rugi Dua Kali Lipat

Tuntutan Tim Hukum Prabowo-Sandi yang menginginkan pemilihan presiden (pilpres) ulang mendapat penolakan dari para pelaku usaha.


Gagas Marketplace Paket Umrah

Gagas Marketplace Paket Umrah

Tingginya pengguna marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak, diadopsi oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).


Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

Kiamat Neraca Perdagangan, Target Pertumbuhan Meleset

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas. Sejumlah negara akan kena dampak. Termasuk Indonesia terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri


Makin Strategis, Produk Indonesia Diberi Diskon

Makin Strategis, Produk Indonesia Diberi Diskon

Perdagangan Indonesia dan Chili makin strategis. Produk Indonesia diberi diskon tarif.


Kredit Perbankan Melambat

Kredit Perbankan Melambat

Bank Indonesia (BI) mencatat terjadinya perlambatan kredit perbankan pada April lalu.


Hasil Audit Laporan Keuangan Garuda Diumumkan Usai Lebaran

Hasil Audit Laporan Keuangan Garuda Diumumkan Usai Lebaran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia lima hari setelah Lebaran.


Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang Teknologi Rugikan Bisnis Online di Indonesia

Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China berubah ke perang teknologi.


Inflasi saat Ramadan Diprediksi 0,47 Persen

Inflasi saat Ramadan Diprediksi 0,47 Persen

Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi bulan Ramadan atau Minggu Keempat Mei 2019 ini di berada di kisaran 0,47 persen.


Investor Asing Tunda Berinvestasi di Indonesia

Investor Asing Tunda Berinvestasi di Indonesia

Aksi massa 21 dan 22 Mei yang berujung ricuh membuat investor asing menunda menanamkan modalnya di Indonesia.


Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Mudik Lewat Tol, Saldo E-Toll Maksimal Rp2 Juta

Bank Indonesia bekerjasama dengan Perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyediakan lebih dari 100 layanan gerak Uang Elektronik (UE) di sejumlah rest area



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!