Ekonomi
Share this on:

Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

  • Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur
  • Investasi, Prioritas Pembiayaan Infrastruktur

JAKARTA - Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur tanpa utang dan tidak membebani APBN mencapai Rp29,3 triliun dengan melibatkan BUMN dan BUMD serta pihak swasta dalam dan luar negeri.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan posisi ini secara jelas mengubah mindset (pola pikir) bahwa membangun infrastruktur tidak hanya melalui belanja APBN.

‚ÄĚJadi tidak hanya pembiayaan utang, tapi bisa dalam bentuk investasi oleh non-pemerintah," terangnya, kemarin (14/10).

Menurut dia, pembiayaan inovatif diperlukan karena anggaran APBN terbatas dan hanya akan dialokasikan untuk infrastruktur dasar yang tidak menarik bagi investor di antaranya sanitasi, jalan perkotaan, jembatan, hingga pelabuhan perintis.

Menteri PPN menjelaskan total dana sebesar Rp29,3 triliun itu diteken dalam penandatanganan perjanjian pendahuluan atau perjanjian tahap akhir sebelum mencapai final. Penandatanganan itu melibatkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan PT China Communications Construction Indonesia (CCCI), penanam modal asing (PMA) dari Tiongkok.

Selain itu, BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan BUMD dari Jawa Barat yakni PT Jasa Sarana dengan PT ICDX Logistik Berikat (ILB) yang merupakan swasta dalam negeri.

Bambang menambahkan, Jasa Marga dan CCCI melakukan pendanaan dalam bentuk investasi atau saham langsung (direct equity financing) sebesar Rp23,3 triliun.

"Equity bukan utang tapi penyertaan saham sehingga tidak membebani perusahaan Indonesia," kata Bambang Brodjonegoro.

Anggaran tersebut, lanjut dia, digunakan untuk membiayai proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang hampir 173 kilometer, salah satu ruas tol terpanjang TransJawa. Jasa Marga, kata dia, memegang mayoritas proyek tol tersebut sehingga ketika ada keuntungan, maka dividen akan dibagi hasilnya.

"Tapi yang penting Jasa Marga tidak harus mengeluarkan seluruh kemampuan keuangan untuk membiayai proyek itu sendirian, tapi dapat partner," ujar Bambang Brodjonegoro.

Sedangkan, Wijaya Karya meneken perjanjian dengan ILB dengan nilai Rp5 triliun dan Jasa Sarana sebesar Rp1 triliun melalui skema customized supply chain financing dengan ILB.

Customized supply chain financing, kata dia, merupakan inovasi skema keuangan terbaru dari PINA untuk pembiayaan pengadaan material konstruksi. Penandatanganan perjanjian pendahuluan itu juga disaksikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong dan sejumlah pejabat dari Kementerian PUPR dan BUMN.

PINA merupakan unit di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dibentuk tahun 2017 dan berfungsi menghasilkan pembiayaan kreatif.

Hingga akhir 2018, PINA membukukan financial close sebesar Rp47 triliun mencakup 11 proyek tol, energi terbarukan, perkebunan, serat optik dan bandara. (din/fin/ful/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bank Investasi Syariah Beroperasi Tahun Depan

Bank Investasi Syariah Beroperasi Tahun Depan

Kajian pembentukan bank investasi syariah (BIS) sampai saat ini masih diberlakukan.


Gandeng Rubberman, Dunlop Tanam Investasi Senilai Rp1 Triliun

Gandeng Rubberman, Dunlop Tanam Investasi Senilai Rp1 Triliun

Dunlop Aircraft Tyres berencana akan investasi retreading dan produksi band pesawat terbang di Indonesia.


Capaian Positif, Investasi Hulu Migas Naik 11 Persen

Capaian Positif, Investasi Hulu Migas Naik 11 Persen

Hingga September 2019, nilai investasi hulu migas telah mencapai US$8,4 miliar.


Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Dua perusahaan raksasa minyak asal Amerika Serikat (AS), yakni Exxon Mobil dan Chevron dikabarkan bakal hengkang dari Indonesia.


Pertumbuhan Ekonomi Digital Bantu Geliatkan Investasi

Pertumbuhan Ekonomi Digital Bantu Geliatkan Investasi

Perkembangan ekonomi digital di Tanah Air cukup tumbuh secara signifikan. Hal itu bisa mendorong investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia.


Investor Ragu Tanam Modal di RI

Investor Ragu Tanam Modal di RI

Demontrasi di Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia hingga berkepanjangan selama sepekan terakhir ini bakal berdampak pada investasi domestik.


Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Pemerintah Izinkan Pemda Bikin Perda Investasi

Di tengah perampingan aturan yang menghambat investasi di dalam negeri


Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Dorong Investor, Cukup UU Investasi

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investor asing di pasar domestik. Namun pada kenyataannya nihil.


Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang telah disetujui DPR bakal berpengaruh pada melemahnya pertumbuhan investasi dan perekonomian Indonesia.


Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investasi asing di Indonesia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!