Ekonomi
Share this on:

Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

  • Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat
  • Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

JAKARTA - Setelah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan kenaikan BPJS Kesehatan, giliran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan kenaikan premi BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat mulai 1 Januari 2020.

Untuk iuran kelas I yang tadinya membayar Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per bulan. Peserta kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu. Sementara kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan.

Dengan kenaikan iuran hingga 100 persen itu diharapkan keuangan BPJS Kesehatan tidak terus mengalami tekor alias defisit. Kemenkeu meyakini, kenaikan tersebut neraca keuangan BPJS Kesehatan menjadi surplus Rp17,2 triliun.

"Iya bisa surplus, nantinya bisa menutup defisit di tahun 2019. Tahun ini prediksi defisitnya Rp14 triliun," ujar Sri di Jakarta, Selasa (27/8).

Artinya, BPJS Kesehatan berpotensi meraup keuntungan Rp3,2 triliun di 2020, setelah dikurangi perkiraan defisit pada 2019 yang sebesar Rp14 triliun.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga memerkirakan pada 2021 surplus anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp11,59 triliun, kemudian 2022 Rp8 triliun, dan 2023 Rp4,1 triliun.

Terpisah, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, kenaikan iuran sudah pasti akan dilakukan pemerintah, namun yang harus diperhatikan masalah sistem pembayaran.

"Setinggi atau serendah apapun tapi sistem pendaftaran dan pembayaran premi masih kayak gini aja ya pasti akan tambah defisit. Mulai dari sistem pendaftaran menurut saya harus diperbaiki. Kedua sistem pembayaran premi yang teratur dengan sistem reward dan punishment juga," kata Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (27/8).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, masyarakat bisa mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Tapi masyarakat hendaknya juga menyadari konsekuensinya. BPJS Kesehatan pasti defisit dan kemudian akan membebani pemerintah," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (27/8).

"Jangan sampai masyarakat mintanya iuran rendah, nggak disiplin lagi, terus mintanya BPJS Kesehatan tidak defisit," tukas dia.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, setuju dengan kenaikan yang diusulkan DJSN Kesehatan dari tiap kelas kepesertaan berbeda-beda.

Usulan kenaikan untuk iuran 1 tercatat sebagai yang paling signifikan, dari Rp80 ribu menjadi Rp120 ribu. Lalu, iuran kelas 2 naik dari Rp51 ribu menjadi Rp80 ribu. Sementara iuran kelas 3 diusulkan untuk naik dari Rp 25,5 ribu menjadi Rp42 ribu.

Kenaikan iuran BPJS dilakukan untuk menambal defisit anggaran BPJS Kesehatan yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp28 triliun. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Investasi di Indonesia Tak Seksi Lagi?

Dua perusahaan raksasa minyak asal Amerika Serikat (AS), yakni Exxon Mobil dan Chevron dikabarkan bakal hengkang dari Indonesia.


Awal Pekan, Rupiah Ditutup Melemah Dua Poin

Awal Pekan, Rupiah Ditutup Melemah Dua Poin

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore akhirnya ditutup melemah tipis setelah sempat menguat hampir sepanjang hari.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.


Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


Dijegal Uni Eropa, Ekspor CPO Malah Naik

Dijegal Uni Eropa, Ekspor CPO Malah Naik

Di tengah diskriminasi atau boikot yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia


Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Bank Indonesia (BI) menyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar USD 395,3 miliar atau setara Rp5.542,10 triliun.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Produsen hingga petani tembakau keberatan terkait rencana pemerintah menaikkan cukai rokok pada tahun depan sebesar 23 persen


Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!