Ekonomi
Share this on:

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 September 2019

  • Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 September 2019
  • Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 September 2019

JAKARTA - Pemerintah akan memberlakukan kenaikan BPJS Kesehatan mulai 1 September 2019. Kenaikan ini lebih cepat dari usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada 1 Januari 2020.

Pemberlakuan kenaikan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Namun dia tidak menjelaskan berapa besaran kenaikannya.

Menteri Puan mengatakan, sebelum diterapkan, akan diterbitkan peraturan presiden pada akhir bulan ini. Setelah perpers terbit, Kementerian PMK kemudian menerbitkan aturan turunan berupa peraturan menteri koordinator PMK.

"Akan berlaku mulai 1 September," ujar Puan di Jakarta, Kamis (29/8).

Puan mengungkapkan, kenaikan besaran iuran telah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi IX dan Komisi XI DPR.

Dengan kenaikan iuran ini, Puan meminta juga dibarengi meningkatkan kinerja manajemen. Dia juga berharap, asuransi kesehatan pelat merah ini tidak lagi mengalami defisit. Sehingga, tidak ada lagi suntikan dana dari pemerintah.

Mengenai Penerima Bantuan Iuran (PBI), Puan memastikan tidak akan membebani peserta PBI. Sebab iuran tetap ditanggung oleh pemerintah.

"PBI masih tetap ditanggung pemerintah," ucap Puan.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah menilai kenaikan BPJS Kesehatan sebagai upaya anggaran BPJS Kesehatan sehat. Karena itu, kenaikan tersebut untuk dijalankan masyarakat dengan disiplin membayar premi.

"Jangan sampai masyarakat minta iurannya rendah, nggak disiplin lagi, terus mintanya BPJS Kesehatan tidak defisit," ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (29/8).

Sebelumnya kenaikan yang diusulkan Menteri Sri Mulyani menuai penolakan dari kalangan anggota dewan. Sebab kenaikan hingga 10 persen itu dinilai terlalu tinggi sehingga akan memberatkan masyarakat yang pada akhirnya akan malas untuk membayar premi.

Saat itu, Sri Mulyani mengusulkan iuran kelas Mandiri I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan. Kemudian, iuran kelas Mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Usulan Sri Mulyani lebih tinggi ketimbang usulan dari Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN). Usulan DJSN, yaitu untuk kelas I menjadi Rp120 ribu, kelas II menjadi Rp75 ribu dan kelas II di angka yang sama, Rp42 ribu.

"Setiap kenaikan apa pun yang cukup drastis harus dimitigasi oleh pemerintah. Jadi saya tidak sepakat kalau kenaikannya mencapai 100 persen," ujar Anggota Komisi XI Ichsan Firdaus di Jakarta, Selasa (27/8).

Dengan alasan itu, dia meminta pemerintah untuk mengkaji lagi kemampuan masyarakat di tengah kondisi perekonomian dunia yang sedang bergejolak ini.

"Perlu dilihat apakah masyarakat mampu atau tidak. BPJS Kesehatan kan bersaing dengan perusahaan asuransi swasta," kata dia.

Sementara, anggota Komisi IX dari fraksi PKB, Mafirion meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

"Karena kenaikan iuran akan sia-sia tanpa adanya perbaikan tata kelola sebagai pelayanan publik," ucap dia.

Adanya kenaikan iuran ini karena defisit BPJS Kesehatan tahun ini yang semula diperkirakan sebesar Rp28,3 triliun, ternyata lebih besar yakni mencapai Rp32,8 triliun. Perhitungan defisit tersebut dilihat dari defisit tahun 2018 yang mencapai Rp9,1 triliun. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Masuk Kuartal Keempat, Geliat Ekonomi Masih di Level 5 Persen

Kuartal ketiga akan segera berakhir, dan segera memasuki kuartal keempat 2019, namun pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan geliat yang menggembirakan


Inflasi Lebih Rendah dari Bulan Lalu, Kenapa?

Inflasi Lebih Rendah dari Bulan Lalu, Kenapa?

Bank Indonesia (BI) mengumumkan hasil survei pemantauan harga (SPH) di sejumlah wilayah, tercatat inflasi minggu kedua Oktober 2019 sebesar 0,04 persen.


Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Para petani di Kabupaten Pandeglang yang gagal panen akibat bencana kemarau tahun 2019 mendapat klaim asuransi hingga Rp70 juta.


Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dari tahun 2014 hingga 2019, rupanya telah gagal


Deflasi September 2019 0,27 Persen, Faktor Harga Komoditas Turun

Deflasi September 2019 0,27 Persen, Faktor Harga Komoditas Turun

Anggapan September 2019 mengalami deflasi 0,27 persen disebabkan penurunan daya beli adalah tidak tepat.


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.


Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

Di tengah keberatan para UMKM terkait diwajibkan mengantongi sertifikat halal mulai 17 Oktober 2019


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Dengan diturunkannya uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor dan properti mulai 2 Desember 2019


Fantastis, Utang Bulog Rp28 Triliun

Fantastis, Utang Bulog Rp28 Triliun

Hingga September 2019, utang Perum Bulog mencapai Rp28 triliun. Utang digunakan untuk pengadaan beras dan lainnya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!