Ekonomi
Share this on:

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Rp16,5 Ribu Hingga Rp40 Ribu

  • Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Rp16,5 Ribu Hingga Rp40 Ribu
  • Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Rp16,5 Ribu Hingga Rp40 Ribu

JAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai dari Rp16,5 ribu hingga Rp40 ribu dari tiap kelas kepesertaan yang berbeda-beda.

Kenaikan itu salah satu cara yang dilakukan pemerintah agar anggaran BPJS Kesehatan tidak terus mengalami tekor atau defisit.

Rencana kenaikan sebesar itu mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Ada yang setuju dan merasa keberatan dengan jumlah yang dianggap terlalu mahal itu.

Iwan, salah satu warga Tangerang, mengambil kepesertaan kelas 2 meminta pemerintah untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan kalau naik pun tidak lebih dari Rp5 ribu.

"Jangan tinggi-tinggi naiknya, kalau emang kenaikan menjadi Rp80 ribu itu sangat mahal sekali. Keberatan saya," ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (26/8).

Berbeda dengan Lina, ibu rumah tangga yang mengambil kelas 3 setuju dengan rencana kenaikan menjadi Rp42 ribu demi keuangan BPJS Kesehatan tidak defisit.

"Saya setuju saja asalkan BPJS Kesehatan tetap ada. Kalau kenaikan segitu masih wajar. Dan sangat membantu masyarakat demi meringankan masyarakat untuk berobat," kata dia.

Menanggapi usulan kenaikan tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, bisa dilihat dengan dua pendekatan, yakni pertama dibandingkan dengan nilai ekonomis fasilitas kesehatan yang diterima bahwa kenaikan tidak kemahalan.

"Fasilitas kesehatan yang diterima peserta itu komplet dan sangat meringankan beban peserta ketika mengalami sakit membutuhkan perawatan," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (26/8).

Pendekatan kedua, mahal atau tidak mahal dari kemampuan membayar.

"Walaupun sebenarnya murah, tapi kalau tidak mampu pasti terasa mahal. Untungnya untuk kelompok yang tidak mampu ini kan ada bantuan pemerintah," kata Pieter.

"Jadi menurut saya kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak kemahalan," imbuh dia.

Menurut Pieter, yang harus dibutuhkan adalah kesadaran peserta BPJS Kesehatan untuk membayar iuran tepat waktu, dan tidak ada tunggakan.

"Yang perlu dibangunkan di masyarakat kesadaran bahwa iuran BPJS Kesehatan itu sesungguhnya adalah wujud semangat gotong royong. Wujud kepedulian sosial. Iuran yang kita bayarkan walaupun kita sehat sesungguhnya untuk membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang sakit," jelas Pieter.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, setuju dengan kenaikan yang diusulkan DJSN Kesehatan dari tiap kelas kepesertaan berbeda-beda.

Usulan kenaikan untuk iuran 1 tercatat sebagai yang paling signifikan, dari Rp80 ribu menjadi Rp120 ribu.

Lalu, iuran kelas 2 naik dari Rp51 ribu menjadi Rp80 ribu. Sementara iuran kelas 3 diusulkan untuk naik dari Rp 25,5 ribu menjadi Rp42 ribu.

"Ya, yang sesuai yang diberikan DJSN itu," kata Fachmi di Jakarta, Kamis (15/8).

Mengenai kenaikan iuaran, Fachmi menegaskan pihaknya tidak ikut campur dalam penyusunan nominal iuran yang telah dilakukan DJSN. Pihaknya hanya menyodorkan data-data besaran pengeluaran dan berbagai informasi lain.

"Memang yang mengusulkan DJSN, tapi apakah kita terlibat, tentu tidak. Kita support data. Itu saja posisi kita," ujar dia.

Terkait masalah keuangan di BPJS Kesehatan, sebelumnya Presiden Jokowi meminta BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem penagihan iuran kesehatan. Pasalnya defisit tahun ini diperkirakan sebesar Rp28 triliun. (fin/ima)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Pemerintah Masih Beri Kelonggaran bagi UKM

Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum mengantongi sertifikasi halal hingga lima tahun ke depan atau 2024.


Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Sembilan Bulan, Neraca Perdagangan RI Masih Tekor

Neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga September masih belum menunjukkan perbaikan.


Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Para petani di Kabupaten Pandeglang yang gagal panen akibat bencana kemarau tahun 2019 mendapat klaim asuransi hingga Rp70 juta.


Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dari tahun 2014 hingga 2019, rupanya telah gagal


Investor Ragu Tanam Modal di RI

Investor Ragu Tanam Modal di RI

Demontrasi di Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia hingga berkepanjangan selama sepekan terakhir ini bakal berdampak pada investasi domestik.


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.


Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Rusuh di Wamena, Investor Asing Lirik Negara Lain

Kerusuhan hingga menyebabkan 30 orang meninggal, sekitar 70 orang terluka, ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta dirusak


Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Beratkan UMKM

Di tengah keberatan para UMKM terkait diwajibkan mengantongi sertifikat halal mulai 17 Oktober 2019


Pentingnya UU Perlindungan Data untuk Fintech

Pentingnya UU Perlindungan Data untuk Fintech

Kehadiran financial technology alias fintech sejak akhir 2015 lalu hingga sekarang menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat.


DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Dengan diturunkannya uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor dan properti mulai 2 Desember 2019



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!