Ekonomi
Share this on:

Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

  • Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September
  • Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

JAKARTA - Sehari setelah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan pada 1 September 2019, ternyata dibantah oleh pihak istana.

Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, bahwa sampai saat ini rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

"Tadi saya komunikasi juga dengan Ibu Menteri (Sri Mulyani), cuma kan belum selesai pembahasan," ujar dia di Jakarta, Jumat (30/8).

Lanjut Ngabalin, selain membahas mengenai besaran jumlah iuran BPJS Kesehatan, pembahasan peraturan presiden (perpers) belum selesai disusun. Pembahasan untuk perpers ini masih dua tahun lagi. Dia tidak menjelaskan secara detil dua tahapan apa saja yang dimaksud.

"Ia (dituangkan dalam perpres), tapi kan pembahasannya masih dua tahap lagi. Masih ada pembahasan, ibu menteri terkait BPJS," kata dia.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambugio membenarkan apa yang dikatakan Ngabalin bahwa sampai saat ini mengenai besaran iuran dan perpres masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Artinya tidak memungkinkan pemberlakuan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada bulan September ini.

"Sekarang keputusan kan memang belum ada, masih dibahas. Ngabalin betul (yang dikatakannya)," kata Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (30/8).

Menurut dia, apa yang dikatakan Menteri A dan B berbeda-beda tidak ada masalah. Sebab belum ada keputusan resminya.

"Ya, beda-beda boleh saja, kan belum ditetapkan (keputusan besaran kenaikan BPJS Kesehatan)," ucap dia.

Nah, ketika keputusan telah ada, maka para menteri yang berkomentar akan sama.

"Kalau sudah ditetapkan semuanya akan sama," imbuh dia.

Agus meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam menghitung besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab jika gegabah, defisit BPJS Kesehatan akan terus terjadi.

"Supaya hati-hati hitungannya, karena penjahat-penjahat APBN di situ banyak, ya (iuran BPJS Kesehatan) harus naik. Ini kan didukung antarpemerintah, pekerja juga bayar iuran, dan pengusaha juga bayar iuran," ucap dia yang sebelumnya sejak 4 tahun telah memprediksi kondisi keuangan BPJS Kesehatan akan defisit lantaran sistemnya yang salah.

Sebelumnya Menteri Puan menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 September 2019. Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada 1 Januari 2020.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengusulkan kenaikan iuran kelas Mandiri I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Kemudian, iuran kelas Mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Sementara usulan Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) lebih rendah ketimbang hitungan Sri Mulyani, yakni kelas I menjadi Rp120 ribu, kelas II menjadi Rp75 ribu dan kelas II di angka yang sama, Rp42 ribu. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Sejumlah ekonom sebagian besar menyebutkan insiden penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, bakal memengaruhi perekonomian di Indonesia.Sejumlah ekonom sebag


NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

NTM Tak Jalan, Impor Baja dan Tekstil Seolah Tak Terbendung

Kebijakan Non Tariff Measuser (NTM), sepertinya tak berjalan dengan efektif. Karena impor baja dan tekstil seolah tak terbendung di dalam negeri.


Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Surutnya Keyakinan Konsumen Tak Menekan Daya Beli Masyarakat

Di tengah kondisi global mengalami pelemahan, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum reda,


Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Ekonomi Global Melambat, Ekspor Karet Anjlok

Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, dan ditambah perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang tak kunjung mereda


Deflasi September 2019 0,27 Persen, Faktor Harga Komoditas Turun

Deflasi September 2019 0,27 Persen, Faktor Harga Komoditas Turun

Anggapan September 2019 mengalami deflasi 0,27 persen disebabkan penurunan daya beli adalah tidak tepat.


Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Status Ojol Jadi Angkutan Umum Tak Mungkin Terjadi

Desakan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) agar pemerintah memberi payung hukum terhadap ojol


Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Kenaikan Tarif 18 Ruas Tol Bisa Dibatalkan

Hingga akhir tahun 2019 tarif 18 ruas tol diusulkan akan naik.


RI Jadi Lumbung Pangan Dunia 2045, Impossible

RI Jadi Lumbung Pangan Dunia 2045, Impossible

Wakil Presiden terpilih sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin menyatakan MUI memiliki lima strategi untuk mewujudkan Indonesia


DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

DP Kendaraan Turun Tak Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Dengan diturunkannya uang muka atau down payment (DP) kendaraan bermotor dan properti mulai 2 Desember 2019


Fantastis, Utang Bulog Rp28 Triliun

Fantastis, Utang Bulog Rp28 Triliun

Hingga September 2019, utang Perum Bulog mencapai Rp28 triliun. Utang digunakan untuk pengadaan beras dan lainnya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!