Ekonomi
Share this on:

Iuran PBI Naik Atasi Defisit BPJS

  • Iuran PBI Naik Atasi Defisit BPJS
  • Iuran PBI Naik Atasi Defisit BPJS

**JAKARTA ** - Tahun ini merupakan tahun ke lima BPJS Kesehatan berdiri. Namun dapat dipastikan lembaga tersebut mengalami defisit. Salah satu sumbernya karena iuran tidak sama dengan iuran yang dihitung secara aktuaris. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pun telah melakukan rapat untuk menghitung nilai aktuaris yang baru.

Pada awal terbentuknya BPJS Kesehatan, DJSN sudah mengusulkan standar iuran untuk mereka yang kelas 3 maupun peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp36.000. Namun hingga kini nilai tersebut tidak dipatuhi pemerintah. Di tahun ini saja iuran PBI masih Rp23.000. Padahal jumlah peserta sudah dinaikan menjadi 98 juta orang.

Anggota DJSN Ahmad Ansyori mengatakan bahwa sudah tiga kali DJSN melakukan rapat untuk membahas besaran iuran. Hari ini rencananya akam dilakukan rapat kembali untuk membahas berapa kenaikan yang terjadi. "Namun sudah ada wacana, iuran harus naik menjadi Rp 38.000 untuk peserta PBI. Namun ini masih tentatif," ungkapnya, kemarin (26/5).

Menurutnya, untuk iuran PBI memang harus ada kenaikan. Sebab, iuran yang ditetapkan sekarang tidak relevan lagi.Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Pusat M Iqbal Anas membeberkan iuran yang lebih kecil daripada klaim akan akan menimbulkan kerugian bagi BPJS Kesehatan. Untuk menanggulangi hal ini, dia menyarankan agar jumlah iuran peserta diperbaiki.

"BPJS Kesehatan juga akan mendorong kepatuhan untuk membayar iuran," ungkapnya.

Selama ini memang tidak ada aturan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang tidak tertib iuran. Yang selama ini dilakukan hanya mencabut kepesertaannya. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab ada masyarakat yang mokong tidak membayar iuran.

Untuk menanggulangi kekurangan pembiayaan, pemerintah menyuntikkan dana talangan namun sebelumnya dilakukan audit. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah dua tahun ini melakukan audit. Rencananya hari ini hasil audit akan dibeberkan di hadapan DPR.

Namun hal ini dinilai tidak menyelesaikan masalah. "Permasalahan utama adalah besaran iurannya. Ini solusi fundamental," ucap Asisten Deputi Direksi Bidang Data Based Nuik Mubaraq. Setelah besaran iuran ini sesuai dengan saran DJSN maka langkah selanjutnya adalah mendorong peserta agar patuh membayar iuran. (lyn/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemenkeu menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.


Dijegal Uni Eropa, Ekspor CPO Malah Naik

Dijegal Uni Eropa, Ekspor CPO Malah Naik

Di tengah diskriminasi atau boikot yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia


Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp5.542,10 T

Bank Indonesia (BI) menyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar USD 395,3 miliar atau setara Rp5.542,10 triliun.


Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Produsen hingga petani tembakau keberatan terkait rencana pemerintah menaikkan cukai rokok pada tahun depan sebesar 23 persen


Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Cegah Tunggakan, Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Autodebet, Efektifkah?

Untuk mencegah tunggakan peserta, BPJS Kesehatan akan mewajibkan pembayaran iuran dengan skema autodebet.


BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

BPJS Kesehatan Diguyur Rp13,56 Triliun

Sebagai solusi untuk menambal defisit alias tekor anggaran BPJS Kesehatan, akhirnya pemerintah resmi menyuntik kembali asuransi pelat merah itu sebesar Rp13,56


Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai penolakan dari berbagai pihak.


Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik September

Puan Maharani menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan pada 1 September 2019, ternyata dibantah oleh pihak istana.


Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 September 2019

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 September 2019

Pemerintah akan memberlakukan kenaikan BPJS Kesehatan mulai 1 September 2019.


Dua Program Jamsos Tambahan Dinilai Dorong Defisit

Dua Program Jamsos Tambahan Dinilai Dorong Defisit

Terkait usulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri agar BPJS Ketenagakerjaan (TK) menambah dua program jaminan sosial (jamsos)



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!