Ekonomi
Share this on:

Izin Online Mayoritas Sektor Perdagangan

  • Izin Online Mayoritas Sektor Perdagangan
  • Izin Online Mayoritas Sektor Perdagangan

JAKARTA - Kian banyak calon investor yang memanfaatkan fasilitas online single submission (OSS). Sejak diluncurkan pada 9 Juli 2018 hingga kemarin (9/8), sebanyak 7.004 investor mengantongi izin usaha lewat OSS.

Total registrasi melalui OSS tercatat 30.505. Di antara jumlah tersebut, ada 12.290 investor yang sudah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). OSS melayani penerbitan dan pelaksanaan perizinan berusaha, reformasi perizinan berusaha per sektor, insentif dan disinsentif usaha, serta penyelesaian permasalahan dan hambatan berusaha.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, pemerintah melayani masyarakat yang ingin memanfaatkan OSS, bahkan pada Sabtu dan Minggu. ’’Kami terus membuka layanan ini karena minat masyarakat sangat tinggi,’’ katanya saat diskusi bersama wartawan kemarin.

Dari calon investor yang memanfaatkan OSS, sebanyak 71 persen atau 5.063 perusahaan merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sisanya, 2.031 perusahaan atau 29 persen, adalah penanaman modal asing (PMA). Mayoritas izin usaha yang diterbitkan ditujukan untuk sektor perdagangan sebanyak 3.410 izin. Kemudian, 2.012 izin diterbitkan untuk sektor perindustrian dan 552 izin untuk sektor pertanian.

Korporasi, koperasi, dan firma yang mengajukan izin mencapai 5.267 badan atau 73 persen dari total pengajuan. Investor perseorangan tercatat 1.827 orang atau 25 persen dari total pengajuan. Sisanya, 2 persen, merupakan perwakilan investor asing di Indonesia. Pelaku usaha besar atau non-UMKM mendominasi pelayanan OSS, yakni 67 persen. Adapun pelaku UMKM, porsinya hanya 33 persen.

Pemerintah saat ini masih memperbaiki teknis penyelenggaraan OSS. Sebab, masih banyak pemda yang belum terkoneksi dengan OSS. Selain itu, informasi tentang OSS masih kurang detail sehingga banyak calon investor yang datang ke kantor Kemenko Perekonomian untuk meminta informasi setiap hari.

’’Kebanyakan yang datang bukan untuk daftar. Mereka sudah daftar dan bawa laptop sendiri ke sini. Cuma, kebanyakan masih bingung. Makanya, mereka datang ke layanan konsultasi,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, antrean OSS di Kemenko Perekonomian dibatasi dari 600 menjadi 300 per hari. Namun, informasi mengenai OSS di website dan media akan terus diperbanyak agar calon investor memahami tanpa harus datang berkonsultasi. (rin/c14/oki/jpg)

Berita Sebelumnya

Produksi Seret, Revisi UU Mendesak
Produksi Seret, Revisi UU Mendesak

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Umrah Online Didesak Dibatalkan

Umrah Online Didesak Dibatalkan

Penolakan travel umrah konvensional terkait rencana pemerintah menjembatani Tokopedia dan Traveloka untuk menggarap umrah digital didukung anggota DPR.


Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Buka Pasar di Cina

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha untuk membuka pasar di Cina.


Neraca Perdagangan RI Tekor Rp28 T

Neraca Perdagangan RI Tekor Rp28 T

Neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif sampai dengan Mei 2019 masih tekor sebesar Rp2,14 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp28 triliun.


Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

Kemenhub Capek Hadapi Gugatan Hukum Tarif Taksi Online

Telah dua minggu lebih regulasi tarif baru taksi online diberlakukan.


Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Menhub Ancam Laporkan Aplikator Ojol ke KPPU

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran terkait pembatasan diskon tarif ojek online (ojol).


OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

OJK Akui Kesulitan Blokir Pinjol Ilegal

Aplikasi pinjaman online (Pinjol) dan investasi valuta asing ilegal mulai dikikis sedikit demi sedikit.


Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

Akhirnya Lima Kebijakan Diluncurkan

Upaya mendorong investasi di sektor properti, pemerintah akhirnya mengeluarkan paket lima kebijakan.


Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

Koperasi Tak Selesaikan Masalah Taksi Online

Solusi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meringankan biaya pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi taksi online


Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

Permudah Izin Usaha, Pemerintah Siap Revisi Perda

Sejak awal tahun kemarin Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) sudah meminta kepada pejabat daerah agar mempermudah proses izin usaha.


Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

Pengemudi Keluhkan Mahalnya Urus Izin Taksi Online

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus telah diberlakukan 18 Juni 2019 kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!