Ekonomi
Share this on:

Jelang Puasa, Pemerintah Impor 6 Ribu Ton Daging Kerbau India

  • Jelang Puasa, Pemerintah Impor 6 Ribu Ton Daging Kerbau India
  • Jelang Puasa, Pemerintah Impor 6 Ribu Ton Daging Kerbau India

Foto: idntimes

JAKARTA - Menjelang bulan Ramadhan, sebanyak 6 ribu ton daging kerbau asal India telah masuk Indonesia. Total kuota impor daging kerbau tahun ini sebanyak 100 ribu ton.

Impor daging kerbau asal India dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan memasuki di bulan Ramadhan tahun ini.

"Sekitar 6 ribu ton sudah masuk dari kuota 100 ribu untuk 2019. Impor berikutnya akan dilakukan secara bertahap," ujar Kepala Bagian Humas Perum Bulog, Firmansyah, di Jakarta, Jumat (12/4) kemarin.

Lantas impor berikutnya kapan dilakukan? Firmansyah belum bisa menjawabnya, karena harus melihat kebutuhan dahulu baru dilaksanakan impor. "Kuota 100 ribu. Jadi (impor) secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan," ucap Firmansyah.

Sementara Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana, mengungkapkan sejak era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggalakkan impor daging sapi, bukan daging kerbau.

"Itulah yang mendorong kabinet SBY menyusun program swasembada daging sapi 210 dan swasembada daging sapi 2014. Sayang program yang telah menelan APBN sekitar Rp10 triliun telah gagal total," ujar Teguh kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (13/4).

"Di akhir pemerintahan SBY impor daging sapi masih sekitar 50 persen dari kebutuhan nasional, yakni sekitar 250 ribu Ton," tambah Teguh.

Diakui Teguh, siapapun presidennya sejah dahulu selalu memperhatikan daging sapi dan stok daging impor ditingkatkan. Namun peternak lokal, kata Teguh, saat ini lebih senang membesarkan petani jantan ketimbang berternak sapi untuk dijual di pasar.

"Sapi lokal saat ini agak sulit patokannya karena umumnya peternak menyiapkan sapi jantan mereka untuk Idul Adha, karena harga lebih bagus," tutur Teguh.

Seperti diketahui, belum lama ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memutuskan Bulog untuk mengimpor daging kerbau dari India sebanyak 100 ribu ton.

Alasan menjatuhkan pilihan impor dari India, karena neraca perdagangan Indonesia dengan India tercatat surplus tinggi.

"Yang sudah kita putuskan adalah impor daging kerbau saja. 100 ribu ton karena kita dengan India surplus perdagangannya gede," kata Darmin. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Penghapusan IMB Dinilai Ngawur

Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai kritikan dari para pengamat dan ekonom.


Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Ada Niatan Jelek Pemerintah Naikkan Cukai Rokok?

Alasan kenaikan cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, dan bisa menambah penerimaan negara dianggap ada niatan yang tidak baik.


Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Permendag No 29/2019 Cacat Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan kembali menuai protes keras.


Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pajak Produk e-Commerce Kini Lewat Sistem Online Loh

Pemerintah untuk dua pekan ke depan akan menerapkan pajak terhadap transaksi cross border atau lintas batas antarnegara


Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Hapus Label Halal, Pemerintah Timbulkan Kegaduhan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan


Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Cukai Rokok Naik, Produsen Hingga Petani Tembakau Protes

Produsen hingga petani tembakau keberatan terkait rencana pemerintah menaikkan cukai rokok pada tahun depan sebesar 23 persen


Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Tarik Investor, Pemerintah Rombak 72 UU Perizinan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan investasi asing di Indonesia.


Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan


Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Buruknya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hambat Investasi Asing

Berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan terjadinya pungutan liar alias pungli.


Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Tak Transparan

Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA), sebanyak 24,4 juta pelanggan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!