Ekonomi
Share this on:

Kartu Pra Kerja Jokowi Bakal Gagal

  • Kartu Pra Kerja Jokowi Bakal Gagal
  • Kartu Pra Kerja Jokowi Bakal Gagal

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) siap mengeluarkan Kartu Pra Kerja (KPK). Lewat program itu, Pemerintah memberikan pembekalan skill kepada lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, yang belum bekerja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun telah mengalokasikan anggaran senilai Rp10,3 triliun tahun depan untuk merealisasikan rencana Presiden Jokowi itu.

Namun sejumlah kalangan seperti ekonom dan akademisi menyangsikan program tersebut akan berhasil. Sebab indikator keberhasilan menekan jumlah pengangguran bukan dari kartu pra kerja tetapi pertumbuhan ekonomi.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang bergairah. Hal itu disebabkan pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Nah, atas kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum naik signifikan masih di angka 5,05 persen. Maka tidak memungkinkan pengangguran akan berkurang.

"Program KPK belum tentu efektif menyelesaikan masalah pengangguran. Dilihat dari sektor formal, masih melambat khususnya serapan tenaga kerja di manufaktur," ujar Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (21/8).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah memberikan penilaian yang sama, bahwa KPK tidak akan berhasil menuntaskan masalah pengangguran di Tanah Air.

"Kata kunci menekan pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi stagnan di 5 persen, maka setiap tahun kita menumpuk pengangguran dan akan mencapai puncaknya di tahun 2030," ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (21/8).

Oleh karena itu, menurut dia, kehadiran KPK di tengah-tengah masyarakat bukan sebuah solusi yang tepat untuk menekan jumlah pengangguran yang kian bertambah setiap tahunnya.

"KPK bukan solusi mengurangi pengangguran, tapi sekadar memberikan bantuan kepada mereka yang masih dalam proses mencari kerja," ucap dia.

Dia memastikan KPK tidak akan berhasil, dan tidak perlu lagi dilakukan kajian segala macam karena tidak akan menyelesaikan masalah jumlah pengangguran.

"Tidak perlu kajian. sudah jelas bahwa kebijakan ini tidak akan menyelesaikan masalah pengangguran. Yang bisa menyelesaikan masalah pengangguran hanyalah membuka lapangan kerja dan itu bisa terjadi jika investasi dan pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi," jelas dia.

Senada juga dikatakan oleh Pakar Ketenagakerjaan Aloysius Uwiyono. Dia melihat saat ini lapangan kerja masih terbatas. Artinya program KPK untuk meningkatkan skill para pesertanya hanya sia-sia saja.

"Kalau pengangguran itu tergantung ya, coba sudah dilatih lalu lapangan kerja belum tumbuh. Jadi gak akan bisa gunakan skill itu," ucap dia di Jakarta, kemarin (21/8).

Adapun solusinya, menurut dia, pemerintah harus gerak cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, lapangan kerja akan terbuka sehingga peserta KPK bisa tersalurkan.

"Tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Bila tinggi maka akan banyak perusahaan yang berdiri. Sebaliknya bila rendah, pertumbuhan perusahaan jadi kecil, dan tidak akan terserap banyak tenaga kerja," ucap dia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menilai duit yang dikucurkan pemerintah cukup besar untuk program tersebut, dikhawatirkan dana tersebut malah tidak tepat sasaran.

Sebab, selama ini belum ada kejelasan dari pemerintah tentang definisi KPK untuk apa. Apalagi menggunakan dana yang tidak sedikit yakni lebih dari Rp10 triliun.

"Pertama, kita harus jelas dulu definisi KPK itu apa, masalahnya anggaran ini besar sekali Rp10 triliun. Kita harus tahu definisinya kartu pra kerja itu apa, agar anggaran tepat sasaran, sampai hari ini tidak jelas simpang siur, Menteri Tenaga Kerja (M Hanif Dhakiri) sendiri bingung itu anggaran mau ke mana," kata Siad kemarin.

Dalam KPK ini juga berpotensi mendorong orang untuk menganggur karena demi mendapatkan insentif dari pemerintah. Hal itu karena statemen Jokowi akan menggaji semua penangguran.

"Dalam kampanye Pak Jokowi bilang bahwa orang yang menganggur akan dapat semacam bantuan dana, itu kan berbahaya ya mendingan orang nganggur karena ada duit kan," kata Said.

"Harusnya ada definisi jelas mana yang berhak mendapatkan. Bisa jadi itu dicurangi kan karena ada uang saku," lanjut dia menjelaskan. (fin/ima)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Nilai Teror Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Sejumlah ekonom sebagian besar menyebutkan insiden penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, bakal memengaruhi perekonomian di Indonesia.Sejumlah ekonom sebag


Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Gagal Panen, Petani Terima Klaim Asuransi Rp70 Juta

Para petani di Kabupaten Pandeglang yang gagal panen akibat bencana kemarau tahun 2019 mendapat klaim asuransi hingga Rp70 juta.


Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Gagal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dari tahun 2014 hingga 2019, rupanya telah gagal


Kalah Bersaing, PepsiCo Cabut dari Indonesia

Kalah Bersaing, PepsiCo Cabut dari Indonesia

PT Anugrah Indofood Barokah Makmur (AIBM) resmi memutus kerja sama dengan PepsiCo, produsen minuman ringan berkarbonasi


Risiko Gagal Bayar, BI Keluarkan Aturan Baru

Risiko Gagal Bayar, BI Keluarkan Aturan Baru

Bank Indonesia kemarin (2/10) mengeluarkan peraturan baru yang akan memungkinkan perusahaan dan investor untuk mendirikan lembaga kliring


Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Rujuk

Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Rujuk

Selang sehari Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Air memutuskan untuk berpisah, kemarin keduanya sepakat kembali menjalin kerja sama.


Investor Ragu Tanam Modal di RI

Investor Ragu Tanam Modal di RI

Demontrasi di Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia hingga berkepanjangan selama sepekan terakhir ini bakal berdampak pada investasi domestik.


RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

RUU Sertifikat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro


Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Revisi Undang-Undang (RUU) KPK yang telah disetujui DPR bakal berpengaruh pada melemahnya pertumbuhan investasi dan perekonomian Indonesia.


Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Buruh Tolak Kebijakan Pro Tenaga Kerja Asing

Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!