Ekonomi
Share this on:

Kebijakan Tarif KA Baru jadi Sorotan

  • Kebijakan Tarif KA Baru jadi Sorotan
  • Kebijakan Tarif KA Baru jadi Sorotan

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, tengah menjadi sorotan. Hal itu menyusul kenaikan tarif KA ekonomi dengan keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) Nomor 42 tahun 2017.

Sebagian pihak menilai Permenhub tersebut tidak berpihak rakyat kecil. Sebab dalam aturan itu, tarif kereta api subsidi jarak jauh dan sedang mengalami kenaikan.

Beruntung PT KAI memilih tidak menaikkan tarif dan rela tekor puluhan miliar rupiah. Karena PT KA tetap menjual dengan tarif lama yang diatur Permenhub No 35 Tahun 2016 namun menerapkan aturan baru dalam laporan keuangan. Belum adanya revisi atau pembatalan Permenhub No 42/2017 tersebut membuat keangan KA bakal terus tergerus.

"Ini sudah semakin tidak jelas," ujar pengamat kebijak publik Agus Pambagyo, saat dimintai tanggapannya terkait polemik PM 42/2017, Minggu kemarin (8/10). Untuk diketahui, kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian memang menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk subsidi kereta.

Subsidi itu tidak hanya untuk kereta jarak jauh dan sedang. Namun juga jenis angkutan penumpang kereta lainnya. Saat ini, sejumlah operasional kereta , memang ada yang penumpangnya membludak dan juga biasa saja. Alias tidak terlalu penuh.

"Subsidi itu diberlakukan perorang. Namun kalau penumpangnya sudah penuh, subsidi dilakukan operasional," tegas Agus.

Sementara itu, terkait polemik tersebut Agus menyebut Menhub Budi Karya harusnya mendengarkan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Jokowi telah mengingatkan supaya para menterinya, untuk tidak sembarangan mengeluarkan peraturan menteri. Setiap peraturan yang dikeluarkan harus disertai kajian yang mendalam.

Karena itu tidak mengherankan anggota DPR RI Abdul Wachid meminta Kemenhub untuk merevisi atau membatalkan PM 42 tersebut. "Subsidi untuk angkutan kereta ekonomi jarak jauh dan sedang masih perlu diberikan. Apalagi kebanyakan yang naik kereta itu, warga yang penghasilannya tidak besar," jelasnya.

Sementara itu, Humas Ditjen Perkeretaapian Joice Hutajulu, saat ditanyakan melalui pesan WA Minggu kemarin, apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya PM nomor 42/2017, belum menjawab.

Namun begitu sebelumnya, Kementrian Perhubungan, melalui Ditjen Perekeretaapian, pada Kamis lalu (5/10) menegaskan akan mengevaluasi PM 42 tahun 2017. Hal itu dikatakan Zulmafendi, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian.

"Sedang kita evaluasi dan kita kaji, Kita berharap, dalam waktu tidak terlalu lama, karena ini banyak hal. yang perlu kita evaluasi," ujarnya Kamis (5/10). "Tarif kereta api ekonomi PSO (public service obligation/subsidi) tetap Permenhub 35," imbuhnya.

Adapun status Permenhub 42/2017 menurutnya, pihaknya memberlakukan tarif KA ekonomi berdasarkan Permenhub 35. "Kenapa ini terjadi. Setiap saat, kita kan melakukan evaluasi-evaluasi," pungkasnya. (dai/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Doso Agung Jadi Dirut Pelindo III

Doso Agung Jadi Dirut Pelindo III

Kursi direktur utama PT Pelindo III yang ditinggalkan I Gusti Ngurah Askara yang kini menjabat Dirut PT Garuda Indonesia Tbk akhirnya terisi.


Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

Masyarakat diminta tak perlu takut menghadapi pemeriksaan pajak seiring dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaa


Pahala Jadi Direktur Keuangan Pertamina

Pahala Jadi Direktur Keuangan Pertamina

Lengser dari Dirut PT Garuda Indonesia Tbk, Pahala N. Mansury langsung ditunjuk sebagai direktur keuangan PT Pertamina.


Lima Wilayah Jadi Blok Minyak Raksasa

Lima Wilayah Jadi Blok Minyak Raksasa

Badan Geologi ESDM merekomendasikan lima wilayah di kawasan timur Indonesia berpotensi untuk ditemukannya lapangan minyak raksasa (giant field).


Tiga Bulan Baru Efektif

Tiga Bulan Baru Efektif

Efek kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor diperkirakan baru terasa pada Desember 2018 atau awal tahun depan.


Proyek EBT Tak Kena Penundaan

Proyek EBT Tak Kena Penundaan

Proyek energi baru terbarukan (EBT) dipastikan jalan terus kendati pemerintah menunda sejumlah proyek strategis nasional (PSN).


Pelabuhan Parepare Jadi Pusat Kargo Agrobisnis

Pelabuhan Parepare Jadi Pusat Kargo Agrobisnis

Pelabuhan Parepare akan dikembangkan jadi pelabuhan kargo agrobisnis. Disiapkan dana Rp200 miliar.


Kebijakan Pemerintah Tepat

Kebijakan Pemerintah Tepat

Pakar perdagangan internasional Shanti Ramchand Shamdasani menilai langkah pemerintah Indonesia sudah tepat dalam mengambil kebijakan ekonomi makro.


Peningkatan PPh Impor ,Jangan Sampai Ganggu Akses Pasar

Peningkatan PPh Impor ,Jangan Sampai Ganggu Akses Pasar

Untuk mengendalikan impor, pemerintah tengah mengkaji kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) impor sejumlah produk.


Tak Naik, Tarif Listrik RI Kompetitif di ASEAN

Tak Naik, Tarif Listrik RI Kompetitif di ASEAN

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Kementerian ESDM memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi hingga 2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!