Ekonomi
Share this on:

Kebijakan Tarif KA Baru jadi Sorotan

  • Kebijakan Tarif KA Baru jadi Sorotan
  • Kebijakan Tarif KA Baru jadi Sorotan

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, tengah menjadi sorotan. Hal itu menyusul kenaikan tarif KA ekonomi dengan keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) Nomor 42 tahun 2017.

Sebagian pihak menilai Permenhub tersebut tidak berpihak rakyat kecil. Sebab dalam aturan itu, tarif kereta api subsidi jarak jauh dan sedang mengalami kenaikan.

Beruntung PT KAI memilih tidak menaikkan tarif dan rela tekor puluhan miliar rupiah. Karena PT KA tetap menjual dengan tarif lama yang diatur Permenhub No 35 Tahun 2016 namun menerapkan aturan baru dalam laporan keuangan. Belum adanya revisi atau pembatalan Permenhub No 42/2017 tersebut membuat keangan KA bakal terus tergerus.

"Ini sudah semakin tidak jelas," ujar pengamat kebijak publik Agus Pambagyo, saat dimintai tanggapannya terkait polemik PM 42/2017, Minggu kemarin (8/10). Untuk diketahui, kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian memang menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk subsidi kereta.

Subsidi itu tidak hanya untuk kereta jarak jauh dan sedang. Namun juga jenis angkutan penumpang kereta lainnya. Saat ini, sejumlah operasional kereta , memang ada yang penumpangnya membludak dan juga biasa saja. Alias tidak terlalu penuh.

"Subsidi itu diberlakukan perorang. Namun kalau penumpangnya sudah penuh, subsidi dilakukan operasional," tegas Agus.

Sementara itu, terkait polemik tersebut Agus menyebut Menhub Budi Karya harusnya mendengarkan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Jokowi telah mengingatkan supaya para menterinya, untuk tidak sembarangan mengeluarkan peraturan menteri. Setiap peraturan yang dikeluarkan harus disertai kajian yang mendalam.

Karena itu tidak mengherankan anggota DPR RI Abdul Wachid meminta Kemenhub untuk merevisi atau membatalkan PM 42 tersebut. "Subsidi untuk angkutan kereta ekonomi jarak jauh dan sedang masih perlu diberikan. Apalagi kebanyakan yang naik kereta itu, warga yang penghasilannya tidak besar," jelasnya.

Sementara itu, Humas Ditjen Perkeretaapian Joice Hutajulu, saat ditanyakan melalui pesan WA Minggu kemarin, apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya PM nomor 42/2017, belum menjawab.

Namun begitu sebelumnya, Kementrian Perhubungan, melalui Ditjen Perekeretaapian, pada Kamis lalu (5/10) menegaskan akan mengevaluasi PM 42 tahun 2017. Hal itu dikatakan Zulmafendi, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian.

"Sedang kita evaluasi dan kita kaji, Kita berharap, dalam waktu tidak terlalu lama, karena ini banyak hal. yang perlu kita evaluasi," ujarnya Kamis (5/10). "Tarif kereta api ekonomi PSO (public service obligation/subsidi) tetap Permenhub 35," imbuhnya.

Adapun status Permenhub 42/2017 menurutnya, pihaknya memberlakukan tarif KA ekonomi berdasarkan Permenhub 35. "Kenapa ini terjadi. Setiap saat, kita kan melakukan evaluasi-evaluasi," pungkasnya. (dai/jpnn)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tiga Tol Baru Beroperasi Tahun Ini

Tiga Tol Baru Beroperasi Tahun Ini

PT Jasa Marga (Persero) Tbk berencana mengoperasikan tiga tol baru hingga akhir tahun.


Susu hingga Baja Diusulkan Bebas Bea Masuk

Susu hingga Baja Diusulkan Bebas Bea Masuk

Pembahasan kerja sama bilateral Indonesia dan Australia untuk pemberlakuan tarif bea masuk nol persen masih terus bergulir.


Sisa Tiga Bulan, Setoran Pajak Baru 60 Persen

Sisa Tiga Bulan, Setoran Pajak Baru 60 Persen

Pemerintah tinggal punya waktu kurang dari tiga bulan untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.


Tarif Kereta Api Urung Naik, Konsumen Senang

Tarif Kereta Api Urung Naik, Konsumen Senang

Pembatalan tarif KA bersubsidi oleh PT KAI memunculkan spekulasi ketidak hamonisan antara regulator dengan operator.


Batalkan Kenaikan Tarif, PT KAI Rela Tekor Rp30 Miliar Lebih

Batalkan Kenaikan Tarif, PT KAI Rela Tekor Rp30 Miliar Lebih

PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuat gebrakan yang kontroversial.


Pengusaha Mulai Keluhkan Harga Listrik EBT

Pengusaha Mulai Keluhkan Harga Listrik EBT

Produsen listrik dari energi baru terbarukan (EBT) menilai harga listrik yang ditawarkan pemerintah belum menarik bagi investor.


Resesi Ekonomi, UMKM jadi Opsi

Resesi Ekonomi, UMKM jadi Opsi

Meskipun skala usahanya kecil tapi UMKM terbukti bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit.


Penurunan Produksi Rokok Berlanjut

Penurunan Produksi Rokok Berlanjut

Pelaku usaha produk tembakau meminta pemerintah mempertimbangkan lagi rencana penetapan tarif cukai hasil tembakau sebesar 8,9 persen pada 2018.


Freeport Tolak Mekanisme Divestasi

Freeport Tolak Mekanisme Divestasi

Freport-McMoran Inc menolak mekanisme divestasi 51 persen saham yang secara prinsip baru saja disepakati bersama pemerintah Indonesia.


Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tak Efektif

Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tak Efektif

Kebijakan lelang gula kristal rafinasi (GKR) mendapat penolakan dari industri.



Berita Hari Ini

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!