Ekonomi
Share this on:

Kebijakan Tarif KA Baru jadi Sorotan

  • Kebijakan Tarif KA Baru jadi Sorotan
  • Kebijakan Tarif KA Baru jadi Sorotan

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, tengah menjadi sorotan. Hal itu menyusul kenaikan tarif KA ekonomi dengan keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) Nomor 42 tahun 2017.

Sebagian pihak menilai Permenhub tersebut tidak berpihak rakyat kecil. Sebab dalam aturan itu, tarif kereta api subsidi jarak jauh dan sedang mengalami kenaikan.

Beruntung PT KAI memilih tidak menaikkan tarif dan rela tekor puluhan miliar rupiah. Karena PT KA tetap menjual dengan tarif lama yang diatur Permenhub No 35 Tahun 2016 namun menerapkan aturan baru dalam laporan keuangan. Belum adanya revisi atau pembatalan Permenhub No 42/2017 tersebut membuat keangan KA bakal terus tergerus.

"Ini sudah semakin tidak jelas," ujar pengamat kebijak publik Agus Pambagyo, saat dimintai tanggapannya terkait polemik PM 42/2017, Minggu kemarin (8/10). Untuk diketahui, kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian memang menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk subsidi kereta.

Subsidi itu tidak hanya untuk kereta jarak jauh dan sedang. Namun juga jenis angkutan penumpang kereta lainnya. Saat ini, sejumlah operasional kereta , memang ada yang penumpangnya membludak dan juga biasa saja. Alias tidak terlalu penuh.

"Subsidi itu diberlakukan perorang. Namun kalau penumpangnya sudah penuh, subsidi dilakukan operasional," tegas Agus.

Sementara itu, terkait polemik tersebut Agus menyebut Menhub Budi Karya harusnya mendengarkan Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu Jokowi telah mengingatkan supaya para menterinya, untuk tidak sembarangan mengeluarkan peraturan menteri. Setiap peraturan yang dikeluarkan harus disertai kajian yang mendalam.

Karena itu tidak mengherankan anggota DPR RI Abdul Wachid meminta Kemenhub untuk merevisi atau membatalkan PM 42 tersebut. "Subsidi untuk angkutan kereta ekonomi jarak jauh dan sedang masih perlu diberikan. Apalagi kebanyakan yang naik kereta itu, warga yang penghasilannya tidak besar," jelasnya.

Sementara itu, Humas Ditjen Perkeretaapian Joice Hutajulu, saat ditanyakan melalui pesan WA Minggu kemarin, apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya PM nomor 42/2017, belum menjawab.

Namun begitu sebelumnya, Kementrian Perhubungan, melalui Ditjen Perekeretaapian, pada Kamis lalu (5/10) menegaskan akan mengevaluasi PM 42 tahun 2017. Hal itu dikatakan Zulmafendi, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian.

"Sedang kita evaluasi dan kita kaji, Kita berharap, dalam waktu tidak terlalu lama, karena ini banyak hal. yang perlu kita evaluasi," ujarnya Kamis (5/10). "Tarif kereta api ekonomi PSO (public service obligation/subsidi) tetap Permenhub 35," imbuhnya.

Adapun status Permenhub 42/2017 menurutnya, pihaknya memberlakukan tarif KA ekonomi berdasarkan Permenhub 35. "Kenapa ini terjadi. Setiap saat, kita kan melakukan evaluasi-evaluasi," pungkasnya. (dai/jpnn)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Terus Merosot, Israel Belum Jadi Mitra Strategis

Terus Merosot, Israel Belum Jadi Mitra Strategis

Pemerintah Indonesia selalu lantang mendukung kemerdekaan rakyat Palestina serta mengecam pendudukan Israel.


Pelaku Usaha Transportasi Tolak Rencana Kenaikan Tarif Tol

Pelaku Usaha Transportasi Tolak Rencana Kenaikan Tarif Tol

Kenaikan tarif tol yang akan mulai diberlakukan, Jumat (8/12) besok, ditolak pelaku usaha transportasi.


Holding Tambang jadi Polemik, Pemerintah Jalan Terus

Holding Tambang jadi Polemik, Pemerintah Jalan Terus

Rencana pembentukan holding tambang Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai sejumlah kritik.


Stafsus Menteri Jadi Dirut Peruri

Stafsus Menteri Jadi Dirut Peruri

Kementerian BUMN RI, Senin (20/11) lalu, mengangkat Dwina Septiani Wijaya, sebagai Direktur Utama Peruri.


Holding BUMN Tidak Tuntaskan Masalah

Holding BUMN Tidak Tuntaskan Masalah

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM A. Tony Prasetiantono menyebut holding BUMN sektor tambang tidak efisien.


Google Beri Fitur Gratis untuk UKM

Google Beri Fitur Gratis untuk UKM

Google meluncurkan beberapa fitur gratis baru untuk membantu pelaku usaha di Indonesia mengembangkan bisnis.


Bunga KUR Turun Jadi 7 Persen

Bunga KUR Turun Jadi 7 Persen

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkesempatan mendapatkan pembiayaan lebih murah tahun depan.


Tiga Tol Baru Beroperasi Tahun Ini

Tiga Tol Baru Beroperasi Tahun Ini

PT Jasa Marga (Persero) Tbk berencana mengoperasikan tiga tol baru hingga akhir tahun.


Susu hingga Baja Diusulkan Bebas Bea Masuk

Susu hingga Baja Diusulkan Bebas Bea Masuk

Pembahasan kerja sama bilateral Indonesia dan Australia untuk pemberlakuan tarif bea masuk nol persen masih terus bergulir.


Sisa Tiga Bulan, Setoran Pajak Baru 60 Persen

Sisa Tiga Bulan, Setoran Pajak Baru 60 Persen

Pemerintah tinggal punya waktu kurang dari tiga bulan untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.



Kolom

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!